Pengamat Kritik Anies Hanya Pikirkan JPO Sudirman-Thamrin Bukan Kalianyar

Eddy FloEddy Flo - Senin, 18 November 2019
 Pengamat Kritik Anies Hanya Pikirkan JPO Sudirman-Thamrin Bukan Kalianyar

Pengamat kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah (Foto: usakti.ac.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengkritik kebijakan Gubenur Anies Baswedan yang hanya memperhatikan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Sudirman-MH. Thamrin.

Menurut Trubus, Anies juga harus memikirkan JPO lain seperti di dekat perlintasan kereta Kalianyar Jakarta Barat yang salah satu sisinya tidak ada penghalang. Parahnya lagi selain sempit, JPO tersebut berada persis diatas banjir kanal barat yang debit airnya lumayan tinggi.

Baca Juga:

Awal Desember PKL di Trotoar Pasar Senen Direlokasi

"Saya mengindikansikan bahwa kenapa pak gub itu justru memperhatikan JPO di Sudirman yang bolak balik dipersoalkan? Jadi saya melihat ada apa? Katanya dia mendukung kebijakan populis, memperhatikan masyarakat tak berdaya, tetapi ketika jembatan ada di Kalianyar itu, itu nggak ada perhatian," ujar Trubus di Jakarta, Minggu (17/11).

Pembangunan JPO di Kawasan Sudirman-MH Thamrin Jakarta Pusat
Pembangunan JPO di Kawasan Sudirman-MH Thamrin, Jakarta Pusat (MP/Asropih)

JPO di dekat perlintasan kereta di Kalianyar mempunyai lebarnya sekitar 90 cm. JPO itu terbuat dari kerangka besi yang menghubungkan Jalan Setia Kawan Barat sampai ke Jalan Grogol Banjir Kanal.

Salah satu sisi JPO tidak ada pembatas permanen, hanya saja terdapat tiang-tiang besi penyangga utama jembatan yang bisa menggantikan fungsi pembatas.

Bahayanya, jika warga yang melintas secara berbarengan terkadang mengalah demi menjaga keselematan mereka.

Baca Juga:

Reaksi Sekda Saefullah Saat Perpanjangan Pembahasan APBD Ditolak Kemendagri

"Jembatan itu dibuat tanpa memperhatikan banyaknya masyarakat disitu, apalagi tingkat penduduk jumlah penduduk yang tinggal disitu kan cukup padat itu mas kan itu salah satu lokasi padat. Harus diperhatikan sisi etikanya dan kenyamanan serta fungsionalnya," tutup Trubus.(Asp)

Baca Juga:

Keluarga Korban Kecelakaan Maut Skuter Listrik Minta Keadilan ke Jokowi

#Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) #Pengamat Kebijakan Publik #Anies Baswedan #Gubernur DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Sekolah Lansia Jadi Prioritas, Gubernur Pramono: Saatnya Beri Ruang Bahagia bagi Warga Senior
Program pendidikan bagi lansia ini terselenggara melalui kerja sama Pemprov DKI dengan Universitas Respati Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Sekolah Lansia Jadi Prioritas, Gubernur Pramono: Saatnya Beri Ruang Bahagia bagi Warga Senior
Indonesia
1.618 Lansia Diwisuda di TMII, Pecahkan Rekor Wisudawan Terbanyak
Wisuda Akbar Sekolah Lansia SPP adalah bentuk penghargaan sekaligus pengakuan nyata terhadap para lansia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
1.618 Lansia Diwisuda di TMII, Pecahkan Rekor Wisudawan Terbanyak
Indonesia
Tinjau RSUD Budi Asih, Gubernur Pramono Janji Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan
Pemprov DKI berkomitmen menjadikan RSUD Budi Asih sebagai rumah sakit rujukan terpercaya di Jakarta dengan fasilitas dan layanan prima.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 16 September 2025
Tinjau RSUD Budi Asih, Gubernur Pramono Janji Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan
Indonesia
Gubernur Pramono Ungkap Ada 1.195 Kebakaran di Jakarta sepanjang 2025, 267 di Antaranya Berhasil Diatasi Warga
Pramono melalui Pemprov DKI berkomitmen memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui berbagai program.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Gubernur Pramono Ungkap Ada 1.195 Kebakaran di Jakarta sepanjang 2025, 267 di Antaranya Berhasil Diatasi Warga
Indonesia
Uji Coba Jalur Gratis di Tol Fatmawati 2, Gubernur Pramono Turun Langsung Pantau Kemacetan
Jika terbukti efektif mengurai kemacetan, kebijakan jalur gratis Tol Fatmawati 2 akan diperpanjang.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Uji Coba Jalur Gratis di Tol Fatmawati 2, Gubernur Pramono Turun Langsung Pantau Kemacetan
Indonesia
Gubernur Pramono Ubah Status Hukum PAM Jaya Jadi Perseroda, Pengamat Kebijakan Publik: Tidak Betentangan dengan ketentuan Hukum
Rencana perubahan status PAM Jaya dari Perumda menjadi Perseroda serta pelaksanaan IPO berawal dari inisiatif Gubernur DKI Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Gubernur Pramono Ubah Status Hukum PAM Jaya Jadi Perseroda, Pengamat Kebijakan Publik: Tidak Betentangan dengan ketentuan Hukum
Indonesia
Dukung Program Prabowo, Pemprov DKI Gratiskan BPHTB & PBG demi Wujudkan 3 Juta Rumah
Bank Jakarta turut menyambut baik dan mendukung penuh program pemenuhan hunian yang diakselerasi oleh Pemprov DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Dukung Program Prabowo, Pemprov DKI Gratiskan BPHTB & PBG demi Wujudkan 3 Juta Rumah
Indonesia
Pemprov DKI Wajib Hadir Terkait Tanggul Beton di Perairan Cilincing, Pengamat: Jangan Sampai Nelayan Dirugikan
Pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam. Legalitas, izin, dan dampak sosial-ekonomi dari keberadaan tanggul harus segera diklarifikasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Wajib Hadir Terkait Tanggul Beton di Perairan Cilincing, Pengamat: Jangan Sampai Nelayan Dirugikan
Indonesia
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Tunjangan rumah anggota DPRD kini menuai kritik. Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto Emik, meminta Mendagri mengambil sikap tegas.
Soffi Amira - Rabu, 10 September 2025
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Indonesia
Gubernur Pramono Targetkan MRT Tersambung ke Tangerang Banten dalam 5 Tahun
Jakarta masuk daftar kota dengan transportasi publik terbaik, Pramono geber pembangunan MRT.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
Gubernur Pramono Targetkan MRT Tersambung ke Tangerang Banten dalam 5 Tahun
Bagikan