Pemprov DKI Tegaskan Jakwifi Tak Dihentikan Hanya Ada Penyesuaian

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 03 Januari 2023
Pemprov DKI Tegaskan Jakwifi Tak Dihentikan Hanya Ada Penyesuaian

Ilustrasi Wifi. Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) menampik adanya penghentian layanan internet gratis Jakwifi pada 1 Januari 2023.

Pemprov DKI Jakarta melalui Diskominfotik hanya menyesuaikan titik layanan dengan nilai anggaran yang ditetapkan dalam program JakWIFI pada APBD 2023.

Baca Juga:

Pj DKI 1 soal Penghentian Layanan Internet Gratis JakWIFI: Tanya Kominfo

"Bukan dihilangin, artinya pengurangan anggaran itu menyesuaikan dengan. Saya ulangi, titik jakwifi itu menyesuaikan dengan anggaran yang sudah ditetapkan," ucap Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Kominfotik DKI Jakarta Raides Aryanto di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (3/1).

Dengan adanya pengurangan anggaran, maka titik layanan internet dikurangi. Sebagai contoh, seharunya di tiap RW ada tiga akses Jakwifi, kini diperkecil masing-masing RW hanya satu akses Jakwifi.

Artinya karena pengurangan anggaran, jadi kuantiti berkurang. Seharusnya misal di tiap RW ada tiga, kita tetap pertahankan ada akses poin internet di masing masing RW, minimal satu.

Adapun pada APBD DKI 2023 anggaran Jakwifi disetujui sebesar Rp 56 miliar. Padahal Diskominfotik mengajukan anggaran Rp 174 miliar.

"Kurang lebih kita ajuin 174 miliar, yang disetujui kurang lebih 56 miliar," ucapnya.

Lanjut Redes, dari anggaran Rp 56 miliar itu Diskominfotik mengaktifkan layanan akses internet gratis Jakwifi di 1.263 titik wilayah ibu kota Jakarta.

"Dari usulan anggaran kita itu 3.500 titik, sesuai dengan tahun lalu itu, pas finalisasi anggaran akhirnya ditetapkan angkanya sehingga terjadi penurunan," paparnya.

Baca Juga:

Eks TGUPP Anies Geram Layanan Internet Gratis Jakwifi Diputus saat Heru Budi Menjabat

Sebelumnya, isu pemutusan akses internet Jakwifi diviralkan mantan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Anies Baswedan, Tatak Ujiyati melalui akun Twitter resminya @tatakujiyati.

Tatak pun geram dengan keputusan Pemprov DKI di bawah Diskominfotik DKI Jakarta yang mematikan layanan internet gratis Jakwifi di DKI pasca Heru Budi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

"Waduh kok gini amat ya? Layanan internet gratis di sebagian wilayah Jakarta dihentikan," twit Tatak melalui Twitter resminya @tatakujiyati yang dikutip, Senin (2/1).

Menurut dia, keputusan Pemerintah DKI memutus layanan Wifi gratis ini sangat merugikan warga Jakarta, khususnya masyarakat menengah kebawah. Sebab Jakwifi cukup berguna bagi masyarakat untuk mengakses internet.

"Okelah jika tidak suka Anies Baswedan, tapi mbok ya jangan merugikan warga Jakarta. Terutama yang miskin," lanjutnya.

Dalam twitnya, Tatak menambahkan sebuah foto yang merupakan sebagai informasi, bahwa Jakwifi sudah tidak dapat digunakan mulai 1 Januari 2023, lantaran distop oleh Pemerintah DKI Jakarta.

"Pemberitahuan Efektif Mulai 1 Januari 2023, layanan paket internet gratis Jakwifi di area ini telah dihentikan oleh Pemprov DKI Jakarta". (Asp)

Baca Juga:

DPRD Minta Dilibatkan Pemprov DKI dalam Program Jakwifi

#Pemprov DKI #WiFi #WiFi Gratis #DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Jakarta Catatkan Investasi Rp 204 Triliun hingga September 2025
Capaian realisasi investasi Jakarta terus menunjukkan tren positif dengan peningkatan rata-rata mencapai 27,2 persen setiap tahunnya.
Dwi Astarini - Jumat, 07 November 2025
Jakarta Catatkan Investasi Rp 204 Triliun hingga September 2025
Indonesia
Pramono Batal Hentikan Uji Coba RDF Rorotan, Cuma Batasi Kapasitasnya
1.000 ton menjadi besaran maksimal yang tidak menghasilkan bau.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pramono Batal Hentikan Uji Coba RDF Rorotan, Cuma Batasi Kapasitasnya
Indonesia
Antisipasi Ancaman Banjir Rob, Pemprov DKI Siagakan Drone Pemantau Got Sampai Melibatkan 560 Pompa Permanen untuk 7 Wilayah Rawan
DKI Jakarta siaga hadapi banjir rob 5-10 November 2025 dengan mengerahkan Pasukan Biru, ratusan pompa stasioner, dan Modifikasi Cuaca (OMC) bersama BMKG
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Antisipasi Ancaman Banjir Rob, Pemprov DKI Siagakan Drone Pemantau Got Sampai Melibatkan 560 Pompa Permanen untuk 7 Wilayah Rawan
Indonesia
579 Ribu Orang Jakarta Obesitas, Saatnya Pemerintah Gencarkan Kampanye Kurangi Gula
Masyarakat banyak mengonsumsi makanan serta minuman yang mengandung kadar lemak, gula, dan garam tinggi.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
579 Ribu Orang Jakarta Obesitas, Saatnya Pemerintah Gencarkan Kampanye Kurangi Gula
Indonesia
DPRD DKI Akui Ada Pemangkasan Subsidi Transportasi Jakarta Tahun Depan
Namun, besaran penurunan anggaran belum bisa dipastikan.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
DPRD DKI Akui Ada Pemangkasan Subsidi Transportasi Jakarta Tahun Depan
Indonesia
Surat Pendaftaran Ulang Ditolak, Pemprov DKI bakal Kirim ke RT/RW
Langkah ini dilakukan agar tidak ada pedagang yang mengaku belum mendapat informasi terkait dengan penataan, terutama bagi mereka yang tidak aktif memantau media sosial.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
Surat Pendaftaran Ulang Ditolak, Pemprov DKI bakal Kirim ke RT/RW
Indonesia
Pramono Ingin Kota Tua Jadi Etalase Bagi Seni dan Budaya
Pemerintah DKI Jakarta akan menggandeng seniman-seniman dari kampus IKJ untuk menunjukan keahliannya di panggang Kota Tua.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
Pramono Ingin Kota Tua Jadi Etalase Bagi Seni dan Budaya
Indonesia
Pohon Tua di Jakarta Berubah Jadi 'Malaikat Pencabut Nyawa' Saat Hujan Ekstrem, DPRD Desak Pemangkasan 62 Ribu Pohon Sebelum Korban Berjatuhan Lagi
Hingga Oktober 2025, sebanyak 62.161 pohon telah dipangkas di berbagai titik Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lima wilayah kota
Angga Yudha Pratama - Rabu, 05 November 2025
Pohon Tua di Jakarta Berubah Jadi 'Malaikat Pencabut Nyawa' Saat Hujan Ekstrem, DPRD Desak Pemangkasan 62 Ribu Pohon Sebelum Korban Berjatuhan Lagi
Indonesia
Pedagang Eks Barito Wajib Tahu! Ini Syarat yang Wajib Dipenuhi Jika Mau Punya Kios di SFK Lenteng Agung, Satu KK Hanya Boleh Satu Kios
Pahami batas waktu, syarat ketat seperti KTP DKI dan larangan sewa, serta risikonya jika hak kios hangus dan dialihkan ke pedagang umum.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 05 November 2025
Pedagang Eks Barito Wajib Tahu! Ini Syarat yang Wajib Dipenuhi Jika Mau Punya Kios di SFK Lenteng Agung, Satu KK Hanya Boleh Satu Kios
Indonesia
Dishub DKI Ingin Wujudkan Transportasi Lebih Hijau, Efisien, dan Inklusif
DKI Jakarta kini menempatkan Transjakarta sebagai tulang punggung mobilitas warga sekaligus model integrasi nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
Dishub DKI Ingin Wujudkan Transportasi Lebih Hijau, Efisien, dan Inklusif
Bagikan