Pemilu 2024 Hadapi Berbagai Kerumitan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 Februari 2022
 Pemilu 2024 Hadapi Berbagai Kerumitan

Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah optimistis Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan baik, meski akan menghadapi banyak kerumitan.

"Pemilu 2024 sangat kompleks, karena dalam waktu yang sama juga digelar Pilkada serentak. Tapi pemerintah sangat percaya KPU dan Bawaslu bisa melaksanakan dan menyelenggarakan dengan baik," kata Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro, di Jakarta, Selasa (15/2).

Baca Juga:

Calon Anggota KPU Dicecar Banyaknya Petugas Pemilu 2019 Meninggal

Mantan Ketua KPU RI ini menilai, sebagai arena kontestasi, pemilu selalu memiliki celah yang membuat orang melanggar. Untuk itu, ujar dia, profesionalisme dan integritas KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu 2024 harus benar-benar disiapkan.

"Terutama pada tingkat paling bawah yakni petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), PPS dan PPK. Sebab persoalan dalam Pemilu banyak muncul di TPS. Ini yang harus disiapkan," tegas Juri.

KPU.(Foto: Antara)
KPU.(Foto: Antara)

Juri juga memastikan, pemerintah akan mendukung penuh kerja KPU dan Bawaslu, agar pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan adil, jujur, dan demokratis.

"Kita harus menempatkan domain penyelenggara pemilu adalah KPU dan Bawaslu. Pemerintah dan DPR stakeholder yang akan memberikan dukungan. DPR support regulasi, pemerintah support pelaksanaan pemilu, meliputi anggaran, pengamanan, infrastruktur. Kolaborasi ini yang terus bekerja," jelas Juri.

Ia menegaskan, peluang terjadinya politisasi birokrasi, politik uang, dan karut marut Daftar Pemilih Tetap (DPT), hal itu merupakan masalah laten yang muncul pada saat Pemilu.

"Tapi kan terus ada perbaikan dan penindakan pelanggaran itu terjadi. Soal DPT sudah ada upaya integrasi data dengan Kemendagri, soal politik uang ada banyak penindakan, termasuk politisasi birokrasi juga ada perbaikan," ujar Juri. (Knu)

Baca Juga:

Ketua Komisi II DPR Sebut Pemilu 2024 Terlalu Berat

#Pemilu #Pilpres #Pileg
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Bagikan