Pembahasan Jadwal Pemilu 2024 Dilanjutkan setelah Reses
Andika Pratama - Kamis, 07 Oktober 2021
Ilustrasi Pemilihan Umum (Pemilu). Foto: Istimewa
MerahPutih.com - Komisi II DPR gagal menggelar rapat dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Ketua Dewan Kehormatan Pemyelenggara Pemilu (DKPP) guna membahas persiapan Pemilu serentak 2024 pada Rabu (6/10).
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan, batalnya rapat bersama tersebut lantaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian harus hadir dalam rapat intern dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.
Baca Juga
"Mendagri bersurat ke komisi II untuk memohon menunda raker hari ini (kemaren). Karena hari ini (kemarin) beliau ada rapat internal yang dipimpin langsung oleh pak presiden," kata Junimart saat dikonfirmasi oleh awak media, Rabu, (6/10.
Pasca batalnya rapat bersama tersebut, kata Junimart, Komisi II DPR menggelar rapat internal untuk menyikapi surat dari Mendagri. Komisi II DPR memutuskan untuk melanjutkan rapat usai masa reses 8 Oktober hingga 23 Oktober 2021.
"Kita putuskan ya ini kita tunda dan akan dilanjutkan di persidangan berikutnya reses ini diawal," ujar politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Terkait dengan jadwal pencoblosan pemilu 2024 yang masih menjadi perdebatan, Junimart mengaku, pihaknya dalam beberapa hari terakhir melakukan rapat konsinyering dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu.
"Nah di dalam konsinyering itu KPU membuat simulasi mengenai jadwal kalau bulan Februari itu maka perintah UU untuk pilkada pada bulan November itu bisa direalisiretapi kalau saran pemerintah bulan Mei maka mereka meminta pilkada itu ditunda ke bulan Februari 2025 sementara perintah UU itu kan bulan November 2024 harus sudah pilkada," bebernya.
Dengan demikian, kata Junimart, ada dua usulan pencoblosan pemilu yang pihaknya bahas dalam konsionyering itu dalam beberapa hari ini termasuk sampai tadi malam, Selasa, (5/10).
"Karena KPU bukan tidak mampu atau tidak siap kalau melakukan bulan Mei, mereka siap melaksanakan bulan Mei apabila pilkada itu mundur ke Februari 2025," tutup dia. (Pon)
Baca Juga
Gerindra Pilih 15 Mei 2024 Jadi Hari Pemungutan Suara Pemilu
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Komisi II DPR: Pilkada Harus Lewat DPRD
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
