PDIP Harus Berkoalisi Jika Ingin Menangi Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 13 Februari 2023
PDIP Harus Berkoalisi Jika Ingin Menangi Pemilu 2024

PDIP menggelar tumpengan perayaan HUT ke-61 Presiden Jokowi, yang bertepatan dengan Rekernas II partai, Selasa (21/6). Foto: Dok PDIP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Peluang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menang dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan kecil bila ngotot tidak berkoalisi.

Pengamat Politik, Jamiluddin Ritonga mengungkapkan, bahwa sejak reformasi 1998 dengan sistem pemilihan langsung belum ada partai di Indonesia yang menang tanpa berkoalisi. Semua presiden yang duduk di Istana Negara pasti mendapat dukungan dari sejumlah partai politik.

Baca Juga:

FX Rudy Duga Ada Upaya Menjatuhkan Gibran dan Pembusukan PDIP

"Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo yang negatif sangat populer saja tetap diusung koalisi partai," kata Jamiluddin Senin (13/2).

Maka dari itu, ucap Jamiluddin, bila PDI Perjuangan ingin menang tiga kali berturut-turut mesti bersatu dengan beberapa partai lain. Banyak keuntungan bila berkoalisi, sebab di masing-masing partai, pasti ada sosok kader yang militan sebagai mesin menaikan elektabilitas calon.

"Jadi, kalau PDIP mau hattrick, pilihannya harus berkoalisi. Tentu partai koalisinya harus yang punya mesin partai militan sehingga dapat meningkatkan capres yang didukung," terangnya.

Apalagi, kata dia, melihat elektabilitas capres yang ada saat ini terlihat relatif berimbang. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo tidak memiliki perbedaan elektabilitas yang signifikan.

Baca Juga:

Gibran Nyatakan Ingin Bertemu Fraksi PDIP DKI Menyoal Bursa Cagub

"Kalau pun PDIP mengusung Ganjar, tentu elektabilitasnya tidak cukup untuk dengan mudah mengalahkan Anies dan Prabowo," cetusnya.

Lebih lanjut, ia beranggapan, jika mesin partai PDIP tidak cukup kuat untuk mendongkrak elektabilitas capres yang diusungnya. Karena itu, PDIP perlu partai lain untuk membantu meningkatkan elektabilitas capresnya. Ini artinya, koalisi dengan partai lain sulit untuk dihindari.

Apalagi digdayanya PDI Perjuangan 10 tahun terakhir tidak bisa terlepas dari populernya sosok Joko Widoso (Jokowi).

"Namun hal itu tampaknya tidak diperoleh lagi oleh PDIP pada Pilpres 2024. Sebab, Jokowi effect sudah memudar sehingga tidak berpengaruh banyak lagi untuk mendongkrak capres yang diusung PDIP," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Legislator PDIP Harap Pers Tetap Jadi Penjaga Keseimbangan Negera

#PDIP #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Bagikan