Pasar Jaya Klaim Barang Bansos Sesuai Permintaan Pemprov


Bantuan Sosial DKI Jakarta. (Foto: Berita Jakarta).
MerahPutih.com - Perumda Pasar Jaya menepis isu jika jumlah dana yang dianggarkan untuk Bansos DKI tidak sesuai dengan harga barang yang ada dalam kotak sembako.
"Adanya anggapan bahwa ketidaksesuaian harga barang dalam kotak bansos dinilai tidak tepat," ujar Manager Umum dan Humas Perumda Pasar Jaya, Gatra Vaganza di Jakarta, Rabu (23/12).
Dia memastikan, komoditi barang bansos sesuai dengan kelengkapan item barang sesuai dengan permintaan Pemda DKI melalui Dinas Sosial dan Dinas KPKP.
Baca Juga:
"Dalam pelaksanaanya Pasar Jaya disini menyediakan komoditi brand nasional yang sudah familiar di masyarakat," ujar Gatra, di Jakarta, Rabu (23/12).
Gatra menyampaikan, item barang yang diterima oleh masyarakat jumlahnya juga sama di setiap kotak paketnya. Pendistribusian barang bansos sendiri hingga barang diturunkan di gudang maka petugas akan cek kondisi seluruh barang yang masuk.
"Kondisi yang baik tidak hanya fisik luarnya saja. Tapi petugas melakukan pengecekan hingga kondisi dalamnya. Seperti halnya produk beras yang petugas melakukan pengecekan acak untuk memastikan jenis berasnya sesuai dengan standar mutu," katanya.
Proses pengepakan juga, lanjutnya, tidak mudah karena membutuhkan kehati-hatian agar tetap baik kondisinya. Terlebih, tegasnya, barang bansos ini adalah barang yang mudah rusak.

"Petugas akan mengecek barang yang akan diangkut ke mobil apakah barangnya kondisinya memang sudah layak. Barulah kemudian barang tersebut bisa diantarkan ke penerima di kantor RW masing-masing," jelasnya
Disamping itu menurut dia, di setiap nilai bansos yang terkirim ada juga biaya distribusi, biaya tenaga kerja dan juga biaya perlengkapan kerja. Sehingga biaya bansos tersebut tidak terpisahkan dalam proses distribusi dari Pasar Jaya ke masing-masing RW.
"Pasar Jaya selalu menerima kritik dan juga saran perbaikan dari masyarakat. Prinsipnya selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat DKI Jakarta," tuturnya. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
KPK Buka Tersangka Rudy Tanoe Perkaya Perusahaannya Rp 108 M dari Kasus Korupsi Bansos

Biaya Rp 15 Ribu Per Orang, Penyaluran Bansos Pakai PT POS Hanya Dilalukan di Daerah 3 T,

Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy

KJP Plus tak Bisa Dicairkan Tiap Bulan, Pramono Ungkap Alasannya

PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir

Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK

Celios Desak Reset Ekonomi Indonesia, Copot Menkeu Sampai Pemberian Subsidi Tunai ke Rakyat

Digitalisasi Bantuan Sosial Diujicoba di Banyuwangi, Jika Sukses Negara Bakal Hemat Rp 14 Triliun

Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang

Pemprov DKI Cairkan KLJ, KAJ, dan KPDJ Agustus 2025, Sasar 165.375 Penerima
