Digitalisasi Bantuan Sosial Diujicoba di Banyuwangi, Jika Sukses Negara Bakal Hemat Rp 14 Triliun

MerahPutih.com - Pemerintah terus melakukan pembenahan pemberian bantuan social. Salah satunya adalah dengan digitalisasi penerima.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan, sistem untuk digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) sudah siap dan akan mulai diuji coba pada pekan kedua September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur.

Di Kabupaten Banyuwangi yang menurut data mencatat angka kemiskinan sebesar 6,59 persen (beberapa digit di bawah angka nasional 8,57 persen) pada tahun 2024.

Jika uji coba di Banyuwangi berhasil digitalisasi PKH akan diperluas bertahap hingga skala nasional dan berdasarkan diseminasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) potensi penghematan anggaran negara bisa mencapai Rp 14 triliun per tahun.

Baca juga:

Gubernur Pramono Ingatkan Bantuan Sosial dari Pemprov DKI Jangan Dipakai untuk Judol

"Digitalisasi bansos ini adalah kemajuan besar dan ini bentuk transparansi sekaligus efisiensi,” kata Mensos Saifullah Yusuf di Jakarta, Rabu (3/9).

Digitalisasi dilakukan untuk memastikan bansos PKH lebih tepat sasaran melalui mekanisme objektif dan transparan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

Bantuan PKH diberikan dalam bentuk uang tunai dengan jenis dan besaran bervariasi sesuai kategori penerima manfaat.

Merujuk data Kementerian Sosial (Kemensos), tahun ini untuk ibu hamil dan masa nifas Rp 3 juta/tahun, anak usia dini 0-6 tahun Rp 3 juta/tahun, anak SD Rp 900 ribu/tahun, anak SMP Rp 1,5 juta/tahun.

Kemudian untuk anak SMA Rp 2 juta/tahun), sementara untuk lansia dan penyandang disabilitas berat Rp 2,4 juta/tahun, sementara korban pelanggaran HAM berat Rp 10,8 juta per tahun.

Ia menegaskan, meski pemanfaatan teknologi dinilai mengurangi subyektivitas sekaligus meminimalisasi potensi penyimpangan dalam distribusi bansos, kata dia, namun masyarakat juga dilibatkan dalam pemutakhiran data secara langsung, mulai dari mengusulkan, menyanggah, hingga mendaftarkan diri melalui aplikasi dari sistem yang disiapkan.

Kemensos memastikan pemeriksaan lapangan untuk menjamin akurasi data penerima. Dalam hal ini ribuan petugas pendamping sosial dan aparat kelurahan akan membantu masyarakat yang belum terbiasa menggunakan gawai agar tidak tertinggal dalam proses digitalisasi.

“Kami sadar belum semuanya terbiasa dengan teknologi, karena itu pemerintah menyiapkan seluruh sumber daya untuk mendampingi masyarakat,” ujar Mensos Saifullah Yusuf.