Profil Partai

Partai Hanura Sasar Suara Milenial di Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 21 Januari 2023
Partai Hanura Sasar Suara Milenial di Pemilu 2024

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang memberikan sambutan pada HUT ke-16 Hanura di Jakarta, Rabu (21/12). ANTARA/Fauzi Lamboka

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menjadi 1 dari 17 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024. Hanura dipastikan menjadi parpol kontestan pemilu setelah dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau yang karib disapa OSO mengaku bangga partainya bisa mengikuti pesta demokrasi lima tahunan. Dia menyebut, keberhasilan Hanura berkat kerja jujur seluruh kadernya dalam memberikan dokumen-dokumen ke KPU.

Baca Juga

KPU Sebut Dokumen Pendaftaran Hanura, Gerindra, dan PKB Lengkap

Hanura terbilang bukan partai baru di dunia perpolitikan Tanah Air. Partai yang salah satunya digagas oleh Jenderal TNI (Purn) Wiranto ini mengawali debut politiknya pada Pemilu 2009. Saat itu Wiranto menjabat sebagai Ketum Hanura.

Sejarah Hanura

Partai Hanura lahir pada 14 November 2006. Sebelum kelahirannya, mantan Panglima ABRI Wiranto bersama tokoh-tokoh nasional menggelar pertemuan di Jakarta pada tanggal 13-14 November 2006.

Hanura dibentuk setelah Wiranto hengkang dari Partai Golkar. Dia angkat kaki dari partai berlambang pohon beringin itu lantaran gagal menjadi presiden pada Pilpres 2004. Wiranto yang berpasangan dengan Salahuddin Wahid, dikalahkan oleh duet Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Adapun Hanura dibentuk bukan hanya sebagai pelipur lara. Wiranto menjadikan Hanura untuk kendaraan politik baru yang mengantarkannya maju sebagai capres di Pilpres 2009.

Wiranto tidak sendirian mendirikan Hanura, ada tokoh-tokoh lain yang ikut berkontribusi seperti Yus Usman Sumanegara, Dr. Fuad Bawazier, Dr. Tuti Alawiyah AS., Jend. TNI (Purn) Fachrul Razi, Laks TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, Prof. Dr. Achmad Sutarmadi dan Prof. Dr. Max Wullur.

Kemudian, Prof. Dr. Azzam Sam Yasin, Jend. TNI (Purn) Subagyo HS., Jend. Pol (Purn) Chaeruddin Ismail, Samuel Koto, LetJen. TNI (Purn) Suaidi Marasabessy, Marsdya TNI (Purn) Budhy Santoso, Djafar Badjeber, Uga Usman Wiranto, Letjen. TNI (Purn) Ary Mardjono, Elza Syarief, Nicolaus Daryanto, Anwar Fuadi, Dr. Teguh Samudra dan beberapa tokoh lainnya.

Kemudian, Wiranto mengundurkan diri dari posisi sebagai Ketua Umum Hanura setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan sejak Juli 2016.

Wiranto mundur karena tidak ingin ada rangkap jabatan. Tetapi Wiranto masih memiliki tempat di Hanura sebagai Ketua Dewan Pembina Partai. Namun belakangan, jabatan itu dinilai tidak ada, dan akhirnya Wiranto didepak dari Hanura.

Baca Juga

Di Depan Jokowi, OSO Tegaskan tidak Dukung Anies di Pilpres 2024

Perolehan suara Hanura di pemilu 2009,2014 dan 2019

Kali pertama Hanura mengikuti Pemilu pada 2009. Sebagai partai debutan, Hanura berhasil mendapat 18 kursi (3,21 persen) di DPR dengan total suara sebanyak 3.922.870 suara atau 3,8 persen.

Kemudian pada Pemilu 2014 perolehan kursi Hanura di Senayan berkurang. Hanura mendapat 16 kursi (2,9 persen) di DPR dengan 6.579.498 suara (5,26 persen). Saat itu, Hanura menjadi salah satu partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla.

Pemilu 2019 menjadi edisi tersulit bagi Hanura. Partai yang dipimpin OSO ini gagal mendapatkan kursi DPR lantaran hanya mendapat sebanyak 2.161.507 suara (1,54 persen) atau tidak memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Target Hanura Pemilu 2024

OSO menargetkan partainya lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2024 sebesar 4 persen sehingga bisa menempatkan kadernya duduk di Senayan. Dia mengaku telah menyiapkan strategi untuk mendulang suara.

“Target menang, tidak perlu pakai persentase karena kalau persentase tetapi tidak menang ngapain? Jadi, target kami menang dan masuk parlemen (DPR RI)," kata OSO.

OSO optimistis dalam menghadapi kontestasi elektoral 2024. Apalagi, Hanura mendapatkan nomor 10 yang dinilai memiliki tuah kemenangan. Pasalnya, nomor 10 identik dengan sosok pemenang.

"Ini nomor 10 saya ini kan penggemarnya Messi. Messi itu nomor 10 saya nggak nyangka temen saya sekjen saya dan wakil ketua umum saya mencabut dapat nomor 10," ujar OSO.

Untuk bisa masuk parlemen, Oso meminta seluruh kader dan jajaran pengurus di semua tingkatan untuk bekerja keras bahu membahu menjaring suara rakyat.

Hanura Sasar Suara Milenial

Sudah terlibat dalam politik praktis selama 16 tahun, membuat Partai Hanura mempunyai rekam sejarah dan pengalaman yang cukup panjang. Hanura tentunya tidak mau mengulang kegagalan di Pemilu 2019.

OSO mengatakan, partainya akan fokus menyasar milenial sebagai ceruk suara di Pemilu 2024. Dia menyebut, ada 60 persen suara milenial pada Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.

“Kita ingin maju dan adik-adik kita milenial-milenial itu harus memilih pemimpinnya di masa mendatang. Karena 60 persen pemilih 2024 itu milenial. Jadi anak-anak muda itu sangat penting," ujar OSO. (Pon)

Baca Juga

OSO Pimpin Langsung Pendaftaran Partai Hanura ke KPU

#Partai Hanura #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Bagikan