Partai Demokrat Diprediksi Gabung Koalisi Semut Merah

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 13 Juni 2022
Partai Demokrat Diprediksi Gabung Koalisi Semut Merah

Logo Partai Demokrat. Foto: www.demokrat.org

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggagas Koalisi Semut Merah untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Namun, PKS dan PKB masih memerlukan dukungan dari partai nasionalis jika ingin mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Baca Juga

Paksa Partai Politik Harus Berkoalisi, Alasan DPD Ingin Hapus Presidential Threshold

Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS memprediksi, parpol yang akan bergabung dengan PKS dan PKB dalam Koalisi Semut Merah ialah Partai Demokrat.

"Kalau melihat partai politik yang memiliki kursi di DPR, yang berpeluang bergabung dengan PKB dan PKS adalah Partai Demokrat," kata Fernando kepada wartawan, Senin, (13/6).

Baca Juga

Begini Respons NasDem Diajak Gabung Koalisi Semut Merah Besutan PKB-PKS

Fernado menjelaskan, Koalisi Semut Merah besutan PKB dan PKS masih belum cukup untuk mengusung capres dan cawapres lantaran hanya memenuhi 18,78 persen suara.

"PKB memiliki 58 kursi di DPR dan PKS hanya memiliki 50 kursi, kalau keduanya sepakat membangun koalisi Semut Merah masih hanya memiliki kursi di DPR RI sebesar 18,78 persen," ujarnya.

Untuk memenuhi syarat tersebut, kata Fernando, Koalisi Semut Merah masih memerlukan dukungan dari parpol lain. Demokrat, menurut dia, salah satu yang cukup realistis untuk bergabung.

"Untuk memenuhi syarat mengajukan pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024, kedua partai tersebut masih menumbuhkan sebesar 1,22 persen," katanya.

Koalisi Semut Merah ini diumumkan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid bersama Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/6).

Baca Juga

PDIP Tegaskan Tak Tergoda Ikuti Jejak Manuver Elit Bentuk Koalisi Pilpres

#Partai Demokrat #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Kebangkitan Bangsa #Pemilu #Pilpres #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Indonesia
Dinilai Menguntungkan dari Sisi Bisnis, Legislator PKB Usulkan KAI Sediakan Gerbong Khusus Merokok
Anggota Komisi VI DPR RI sebut usulan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Agustus 2025
Dinilai Menguntungkan dari Sisi Bisnis, Legislator PKB Usulkan KAI Sediakan Gerbong Khusus Merokok
Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Indonesia
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Target belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun disebut harus dikawal secara ketat agar benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
Frengky Aruan - Selasa, 19 Agustus 2025
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Indonesia
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Parpol harus jadi tempat para pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi rakyat.
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Bagikan