Partai Berkarya Nyatakan Dukungan ke Prabowo

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 23 Juli 2023
Partai Berkarya Nyatakan Dukungan ke Prabowo

Ketua Umum Partai Beringin Karya (Berkarya) Mayjen TNI (Pur) Muchdi Purwoprandjono (tengah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Berkarya yang dikomandoi Muchdi Purwoprandjono menyatakan dukungan kepada bakal calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.

"Saya cukup dekat dengan Prabowo. Saya kenal sejak tahun 1976, dulu sama-sama di Kopassus saat operasi Timor Timur," kata Ketua Umum Partai Beringin Karya (Berkarya) Mayjen TNI (Pur) Muchdi Purwoprandjono.

Baca Juga:

Adian Yakin Kedekatan Jokowi Dengan Prabowo Bukan Dukungan Pilpres

Ia mengatakan, persahabatan terus berlanjut, pada tahun 1986 sama-sama mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat (Seskoad).

"Setelah itu saya ditugaskan di Papua, sedangkan Pak Prabowo tetap bertugas di Kopassus," ujarnya Muchdi PR saat berdiskusi dengan wartawan didampingi Ketua Relawan Prabowo Herry Tousa.

Kemudian pada tahun 2007 bersama Prabowo Subianto, kata dia, mereka mendirikan Partai Gerindra dan pernah menjadi wakil ketua umum partai itu.

"Pada tahun 2007-2009 saya menjadi Ketua Bappilu Gerindra bersama Fadli Zon juga ada Sufmi Dasco Ahmad. Saya jugalah yang memprakarsai terbentuknya Koalisi Pilpres 2009 Mega-Pro (Megawati dan Prabowo)," ungkapnya.

Muchdi PR mengaku dukungan ini tidak hanya atas nama pribadi, tetapi juga dari partainya walaupun Berkarya tidak masuk dalam partai yang ada di Parlemen.

"Saya sudah mendapatkan mandat dari Partai Berkarya untuk menentukan siapa capres yang akan didukung dalam Pilpres 2024. Dengan perolehan suara 2,09 persen pada Pemilu 2019 atau sekitar 3 jutaan pemilih, saya yakin dukungan Berkarya ini akan sangat berarti," tegasnya. (Pon)

Baca Juga:

Mantan KSAU dan Eks Kapolda Metro Jaya Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo Subianto

#Pemilu #Partai Politik
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Indonesia
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Parpol harus jadi tempat para pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi rakyat.
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Bagikan