Mantan KSAU dan Eks Kapolda Metro Jaya Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo Subianto

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 21 Juli 2023
Mantan KSAU dan Eks Kapolda Metro Jaya Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo Subianto

GERRAK PPRI'24 deklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto di Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Jakarta Barat, Jumat (21/7) ANTARA/Fath Putra Mulya

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 terus mengalir.

Kali ini dukungan berasal dari mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI (Purn) Imam Syufaat hingga eks Kapolda Metro Jaya Komjen Pol (Purn) Sofyan Jacoeb.

Baca Juga

Budiman Sudjatmiko Klaim Prabowo Mampu Beri Solusi Masalah Perpecahan

Mereka terhimpun dalam Gerakan Relawan Rakyat Pendukung Prabowo Presiden Republik Indonesia (GERRAK PPRI'24). Imam Syufaat menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina dan Sofyan Jacoeb sebagai Ketua Umum GERRAK PPRI'24.

"Hari ini kita deklarasi GERRAK PPRI'24 secara resmi di ruang juang Prabowo di Jakarta ini, meskipun sebelumnya kita pernah deklarasi dan sudah terbentuk 22 provinsi yang deklarasi," kata Imam di Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Jakarta Barat, Jumat (21/7).

Imam menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan sosok presiden yang mampu menghadapi tantangan masa depan, paham masalah pertahanan negara, serta mencintai negara dan rakyat.

Menurut dia, sosok tersebut ada dalam diri Prabowo. "Dan kita melihat bahwa Pak Prabowo adalah seorang pejuang yang dari mudanya selalu memperhatikan orang kecil," ucap Imam.

Baca Juga

Sekjen Gerindra: Prabowo Tambah Kuat jika Demokrat Gabung

Dia pun mengajak masyarakat untuk memilih presiden yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Indonesia masa kini. Ia juga mengajak masyarakat berdemokrasi dengan baik yang mengedepankan kerukunan.

"Kita jaga persatuan dan kesatuan, kerukunan di tengah masyarakat dan kita mengajak masyarakat untuk memilih yang terbaik yang kita anggap yang tepat pada saat ini adalah Pak Prabowo," sambungnya.

Sementara itu, Sofyan Jacoeb menilai Prabowo sebagai sosok yang bisa mempersatukan bangsa. Hal itu tampak dari bergabungnya Prabowo dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya lihat Pak Prabowo ini pemersatu bangsa, dia mau mengorbankan kepentingan pribadinya, dia masuk kepada rezim Pak Jokowi. Itu berkorban namanya, dia punya keyakinan bahwa pengikutnya akan marah, itu sudah diperhitungkan oleh Prabowo, tapi demi bangsa ini, demi persatuan ini, apa boleh buat," kata Sofyan.

Deklarasi GERRAK PPRI'24 dihadiri oleh 19 purnawirawan TNI-Polri, dua di antaranya adalah mantan Inspektur Jenderal TNI Letjen TNI (Purn) Geerhan Lantara dan mantan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol (Purn) Edward Aritonang.

Sofyan mengatakan ke depannya jumlah purnawirawan TNI-Polri yang akan bergabung dengan GERRAK PPRI'24 akan semakin bertambah.

"Insya Allah, kita coba untuk meyakinkan kawan-kawan dari purnawirawan TNI-Polri untuk dapat bergabung bersama kita. Di luar dari GERRAK, kita juga ikut di dalam PPIR, yaitu Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya. Ini sudah bergerak terus," kata Sofyan. (*)

Baca Juga

Jokowi Ingin Erick Thohir Jadi Cawapres Baik untuk Ganjar ataupun Prabowo

#Prabowo Subianto #Capres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
DPR Terima 5 Surat dari Prabowo, Bahas Calon Anggota LPS hingga RUU BUMN
DPR sudah menerima lima surat dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Surat tersebut membahas calon anggota LPS hingga RUU BUMN.
Soffi Amira - 4 menit lalu
DPR Terima 5 Surat dari Prabowo, Bahas Calon Anggota LPS hingga RUU BUMN
Indonesia
Bertemu Sekjen PBB, Prabowo Nyatakan Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina
Presiden RI, Prabowo Subianto bertemu dengan Sekjen PBB, Antonio Guterres. Keduanya bertemu saat mengikuti Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat.
Soffi Amira - 44 menit lalu
Bertemu Sekjen PBB, Prabowo Nyatakan Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina
Dunia
Prabowo Pimpin Delegasi RI Standing Ovation saat Prancis Akui Palestina di PBB
Apresiasi sama diberikan hampir seluruh delegasi peserta KTT
Wisnu Cipto - 1 jam, 1 menit lalu
Prabowo Pimpin Delegasi RI Standing Ovation saat Prancis Akui Palestina di PBB
Indonesia
Mikrofon Prabowo Mati Saat Pidato di PBB, Ini Penjelasan Kemenlu
Insiden mikrofon mati terjadi ketika setelah Prabowo menyampaikan kalimat, “Kami bersedia menyediakan pasukan perdamaian.”
Wisnu Cipto - 1 jam, 34 menit lalu
Mikrofon Prabowo Mati Saat Pidato di PBB, Ini Penjelasan Kemenlu
Indonesia
Hadiri Sidang Umum PBB, Prabowo Diyakini Bisa 'Buka Pintu' Kemerdekaan Palestina
Presiden RI, Prabowo Subianto, menghadiri Sidang Majelis Umum PBB. Ia pun diyakini bisa membuka pintu bagi kemerdekaan Palestina.
Soffi Amira - 1 jam, 47 menit lalu
Hadiri Sidang Umum PBB, Prabowo Diyakini Bisa 'Buka Pintu' Kemerdekaan Palestina
Indonesia
Prabowo segera Bentuk Komisi Reformasi Polri, Usman Hamid: Belum Punya Konsep dan Tujuan yang Jelas
Presiden RI, Prabowo Subianto, akan segera membentuk Komisi Reformasi Polri. Usman Hamid pun mengatakan, bahwa konsep dan tujuannya belum jelas.
Soffi Amira - 2 jam, 18 menit lalu
Prabowo segera Bentuk Komisi Reformasi Polri, Usman Hamid: Belum Punya Konsep dan Tujuan yang Jelas
Indonesia
Ini Syarat Prabowo Buka Opsi Indonesia Akui Israel
Perdamaian di Jalur Gaza hanya dapat tercapai dengan adanya pengakuan penuh terhadap kedaulatan negara Palestina.
Wisnu Cipto - Selasa, 23 September 2025
Ini Syarat Prabowo Buka Opsi Indonesia Akui Israel
Dunia
Bicara di KTT PBB, Prabowo: Kita Harus Mengakui Palestina Sekarang
"Solusi dua negara adalah satu-satunya jalan untuk mewujudkan perdamaian di Palestina," kata Prabowo
Wisnu Cipto - Selasa, 23 September 2025
Bicara di KTT PBB, Prabowo: Kita Harus Mengakui Palestina Sekarang
Indonesia
Prabowo Naikkan Gaji Guru dan Dosen ASN, Komisi X DPR: Nasib Honorer juga Harus Diperhatikan
Presiden RI, Prabowo Subianto, akan menaikkan gaji guru dan dosen ASN. Komisi X DPR juga meminta nasib guru honorer diperhatikan, karena gajinya kecil.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Prabowo Naikkan Gaji Guru dan Dosen ASN, Komisi X DPR: Nasib Honorer juga Harus Diperhatikan
Indonesia
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
DPR menyebutkan, bahwa ibu kota politik di IKN tak sesuai Undang-undang. Istilah tersebut dianggap tidak memiliki dasar hukum dalam Undang-undang IKN.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
Bagikan