Pantau Kantor Pajak Solo, Jokowi Senang WP Lapor SPT Naik Jadi 6,6 Juta

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 09 Maret 2023
Pantau Kantor Pajak Solo, Jokowi Senang WP Lapor SPT Naik Jadi 6,6 Juta

Presiden Jokowi meninjau pelaporan SPT secara offline di kantor KPP Pratama, Solo, Jawa Tengah, Kamis (9/3). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pelaporan surat pemberitahuan (SPT) secara offline di kantor KPP Pratama Solo, Jawa Tengah, Kamis (9/3).

Pantauan Merahputih.com, Presiden Jokowi tiba di kantor KPP Pratama Solo sekitar pukul 15.35 WIB didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Peninjauan berlangsung selama 30 menit.

Presiden Jokowi usai sidak di kantor pajak mengaku hanya mengecek secara langsung penyampaian SPT tahun 2023. Dia juga mengapresiasi pembayaran pajak dari masyarakat.

Baca Juga:

Jokowi Bakal Impor Pupuk Atasi Kelangkaan

"Saya kaget antre masih banyak, padahal kita kan bisa online dari rumah, ternyata memang wajib pajak ingin memastikan bahwa telah membayar pajak," kata Jokowi

Mantan Wali Kota Solo ini juga mengaku senang wajib pajak yang melapor SPT tahun ini telah mencapai 6,6 juta atau mengalami kenaikan.

"Alhamdulillah kalau dibandingkan tahun yang lalu pada tanggal yang sama dulu 5,4 juta yang menyampaikan SPT," ujar dia.

Baca Juga:

Jokowi Resmikan Tambak Udang Terbesar di Indonesia Senilai Rp 175 Miliar

Artinya melihat data ini, kata Jokowi, ada kenaikan masyarakat yang menyampaikan SPT lebih awal tahun. Dia juga melihat masyarakat semangat lapor SPT dan bayar pajak.

"Saya juga sudah lapor SPT pada Senin kemarin. Seluruh wajib pajak segera menyampaikan SPT-nya paling lambat tanggal 31 Maret 2023," ucap dia.

Jokowi mengatakan, penerimaan negara dari pajak dipakai untuk subsidi BBM, subsidi listrik, pupuk, untuk dana desa, bantuan sosial. Kemudian untuk membangun jalan untuk membangun pelabuhan untuk memperbaiki jalan.

"Itu semuanya dari penerimaan pajak yang kita bayarkan ke negara kembali masyarakat untuk pajak dipakai subsidi BBM, subsidi listrik, pupuk, untuk dana desa, bantuan sosial," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Menpora Zainudin Amali Kirimkan Surat Pengunduran Diri ke Jokowi

#Pajak #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Tidak Setuju Tax Amnesty Jilid 3, Menkeu Purbaya: Insentif untuk Kibul-Kibul
Kebijakan tax amnesty justru dapat mendorong perilaku tidak patuh di kalangan wajib pajak.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
Tidak Setuju Tax Amnesty Jilid 3, Menkeu Purbaya: Insentif untuk Kibul-Kibul
Indonesia
Pekerja Bergaji di Bawah Rp 10 Juta Bebas PPH 21, DPR Haruskan Semua Perusahaan Terapkan Aturan tanpa Berbelit-Belit
Pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta akan memperoleh tambahan pendapatan Rp 60 ribu hingga Rp 400 ribu per bulan.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Pekerja Bergaji di Bawah Rp 10 Juta Bebas PPH 21, DPR Haruskan Semua Perusahaan Terapkan Aturan tanpa Berbelit-Belit
Indonesia
Menkeu Pede Dapat Untung Rp 100 T dari Suntikan Dana Rp 200 T ke Bank Himbara, Ini Ilustrasinya
Ujung-ujungnya berdampak pada penerimaan negara di sektor pajak.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
Menkeu Pede Dapat Untung Rp 100 T dari Suntikan Dana Rp 200 T ke Bank Himbara, Ini Ilustrasinya
Indonesia
Jika Ingin Tanah Warisan Tidak Dikenai Pajak, Begini Syaratnya
Kerancuan kerap terjadi antara PPh dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 14 September 2025
Jika Ingin Tanah Warisan Tidak Dikenai Pajak, Begini Syaratnya
Indonesia
Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tidak Ada Kenaikan Pajak Baru di 2026
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, belanja negara dirancang mencapai Rp 3.786,5 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 September 2025
Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tidak Ada Kenaikan Pajak Baru di 2026
Indonesia
Langkah Konkret Yang Bisa Diambil Pemerintah Saat Rakyat Demo, Salah Satunya Turunkan Pajak Jadi 8 Persen
Bhima menilai pemerintah juga perlu membentuk tim independen untuk memenuhi aspirasi dan tuntutan masyarakat,
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Langkah Konkret Yang Bisa Diambil Pemerintah Saat Rakyat Demo, Salah Satunya Turunkan Pajak Jadi 8 Persen
Indonesia
Pengusaha Sambut Diskon Pajak Hotel dan Restoran di Jakarta, Putaran Ekonomi Bisa Naik
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 722 Tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan diskon pajak 20 persen sampai 50 persen kepada pelaku usaha perhotelan serta restoran.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
Pengusaha Sambut Diskon Pajak Hotel dan Restoran di Jakarta, Putaran Ekonomi Bisa Naik
Indonesia
Fraksi PSI DKI Apresiasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Beri Diskon Pajak Restoran dan Perhotelan, Berharap Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja
Kebijakan insentif pajak ini tepat untuk membantu sektor perhotelan dan restoran pulih kembali setelah mengalami kesulitan ekonomi beberapa waktu ke belakang ini.
Dwi Astarini - Rabu, 27 Agustus 2025
Fraksi PSI DKI Apresiasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Beri Diskon Pajak Restoran dan Perhotelan, Berharap Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Penghasilan Pekerja Seks Komersial Kena Pajak dari Pemerintah
“PARAH! PSK PUN JADI ASET NEGARA!," tulis dalam narasi.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Penghasilan Pekerja Seks Komersial Kena Pajak dari Pemerintah
Indonesia
Gubernur Pramono Beri Keringanan Pajak Hotel 50 Persen hingga September 2025
Setelah September, pemerintah DKI tetap memberikan keringanan pajak namun dengan besaran yang lebih kecil.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 25 Agustus 2025
Gubernur Pramono Beri Keringanan Pajak Hotel 50 Persen hingga September 2025
Bagikan