PAN Berharap Kemelut Penjualan Saham Miras DKI Selesai Tahun Ini

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 16 Maret 2021
PAN Berharap Kemelut Penjualan Saham Miras DKI Selesai Tahun Ini

PT Delta Djakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PAN DPRD DKI berharap kemelut pelepasan saham bir Pemprov sebesar 26,25 persen di PT Delta Djakarta dapat diselesaikan pada tahun ini.

Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto mengatakan, pihaknya akan mendorong fraksi di Dewan Parlemen Kebon Sirih untuk mau merealisasikan keinginan Gubernur Anies menjual saham minuman keras (miras).

"Kami akan terus mengawal agar tahun ini 210.200.700 lembar saham tersebut bisa dilepas," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (16/3).

Baca Juga:

Pemprov DKI Segera Kirim Kajian Pelepasan Saham Miras PT Delta

Bambang menjelaskan, 2021 merupakan tahun yang pas untuk melepas saham minuman beralkohol (minol) Pemprov DKI. Pasalnya, tahun 2022 masa jabatan Gubernur Anies dan Wagub Riza Patria akan berakhir dan akan diisi oleh pelaksana tugas (plt).

Sebab secara aturan, plt gubernur tidak bisa mengambil kebijakan strategis seperti pelepasan saham bir. Apalagi, pelepasan saham bir merupakan janji kampanye Anies di Pilkada DKI 2017 lalu.

“Jika ditunda lagi sampai tahun depan, kemungkinan pelepasan saham ini tidak akan pernah terjadi, dan ini akan menjadi utang sejarah kepada masyarakat,” ucap Bambang.

Produk PT Delta Jakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)
Produk PT Delta Jakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)

Bambang menilai, DPRD DKI sudah bisa membahas mengenai pelepasan saham tersebut. Jika dilihat dari informasi yang ada, sudah empat fraksi yang setuju akan langkah gubernur yakni Fraksi PAN, PKS, Golkar dan Gerindra.

“Dari 5 Fraksi yang sepakat divestasi tersebut, jika dikalkulasikan berdasarkan anggota sudah ada 50 anggota dari 106 anggota DPRD," jelasnya.

"Saya kira hal itu sudah lebih dari cukup menjadi dasar DPRD DKI Jakarta untuk segera membahas,” sambung Bambang.

Bambang menuturkan, pelepasan saham pemprov pada PT Delta Djakarta bukan persoalan untung rugi, ada yang lebih mendasar dari itu, sebagai penyelenggara negara kita wajib menjaga generasi penerus dari kerusakan moral akibat minuman keras.

Diberitakan sebelumnya, Plt Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Riyadi mengatakan, DKI bisa mendapatkan duit hingga ratusan miliar rupiah jika niatan Gubernur Anies melepas saham bir di PT Delta Jakarta disetujui DPRD.

Baca Juga:

Tolak Penjualan Saham PT Delta Djakarta, Ketua DPRD DKI: Uangnya Buat Pembangunan

Saat ini, total saham milik Pemda DKI di perusahaan produsen miras itu sebesar 26,25 persen.

"Hasil penjualan (asumsi harga saham Rp3.800) Rp800 Miliar," ujar Riyadi dalam diskusi virtual dengan tema "polemik kepemilikan saham Pemprov DKI jkt di PT Delta Djakarta", Rabu (10/3).

Dari total penjualan tersebut, kata Riyadi, Pemprov DKI bisa menggunakan untuk berbagai kepentingan warga misalnya guna membangun gedung sekolah. Tak tanggung-tanggung dari penjualan itu dapat mendirikan 40 gedung sekolah baru dengan total anggaran mencapai Rp20 miliar.

“Pembangunan rumah sakit Rp150 Miliar dapat dibangun 5 rumah sakit, atau sambungan air bersih Rp10 juta dapat dibangun 80.000 sambungan air bersih," paparnya. (Asp)

Baca Juga:

Anies Hanya Kasih Jempol Ditanya Nasib Saham Bir di PT Delta

#Minuman Keras #DKI Jakarta #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Menurut Pramono, Indonesia menganut negara demokrasi. Oleh karena itu, siapa saja boleh berpendapat dan berekspresi di muka umum.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Juni 2026
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Indonesia
Puluhan Orang Ditangkap Imbas Ricuh Pengosongan Hotel Sultan, Polisi: Mereka Dimobilisasi
Orang-orang yang diduga memantik kericuhan saat eksekusi tersebut merupakan orang luar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
Puluhan Orang Ditangkap Imbas Ricuh Pengosongan Hotel Sultan, Polisi: Mereka Dimobilisasi
Indonesia
GBK Sebut Lahan Hotel Sultan Bisa Digunakan Semua Masyarakat setelah Eksekusi
Aset tersebut akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
GBK Sebut Lahan Hotel Sultan Bisa Digunakan Semua Masyarakat setelah Eksekusi
Indonesia
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Pelaksanaan SPMB telah berlangsung mulai 15 Juni hingga 9 Juli 2026.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Indonesia
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat kemitraan Jakarta-Singapura dalam bidang investasi, pengembangan kawasan perkotaan, transportasi publik yang mendukung transformasi Jakarta menuju kota global.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Indonesia
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Pungli mencederai pelaksanaan SPMB yang seharusnya berjalan bebas dari biaya.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Indonesia
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
SPMB 2026/2027 disiapkan untuk memastikan setiap anak di Jakarta memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan berkualitas.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Cari Pelajar yang Lakukan Pembacokan
Setiap tindakan kriminal harus ditindak secara tegas, jangan sampai terjadi pembiaran bagi pelaku sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat luas.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
DPRD DKI Minta Pemprov Cari Pelajar yang Lakukan Pembacokan
Indonesia
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte
Jika Jakarta mampu menanggung subsidi tarif Transjabodetabek, daerah penyangga tak perlu ikut berpartisipasi.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan jangan Sampai Ada Pungli dalam Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Jakarta
Pemprov DKI didorong melakukan pengawalan dan pengawasan yang ketat terhadap program tersebut.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
DPRD DKI Ingatkan jangan Sampai Ada Pungli dalam Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Jakarta
Bagikan