PAN Berharap Kemelut Penjualan Saham Miras DKI Selesai Tahun Ini

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 16 Maret 2021
PAN Berharap Kemelut Penjualan Saham Miras DKI Selesai Tahun Ini

PT Delta Djakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PAN DPRD DKI berharap kemelut pelepasan saham bir Pemprov sebesar 26,25 persen di PT Delta Djakarta dapat diselesaikan pada tahun ini.

Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto mengatakan, pihaknya akan mendorong fraksi di Dewan Parlemen Kebon Sirih untuk mau merealisasikan keinginan Gubernur Anies menjual saham minuman keras (miras).

"Kami akan terus mengawal agar tahun ini 210.200.700 lembar saham tersebut bisa dilepas," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (16/3).

Baca Juga:

Pemprov DKI Segera Kirim Kajian Pelepasan Saham Miras PT Delta

Bambang menjelaskan, 2021 merupakan tahun yang pas untuk melepas saham minuman beralkohol (minol) Pemprov DKI. Pasalnya, tahun 2022 masa jabatan Gubernur Anies dan Wagub Riza Patria akan berakhir dan akan diisi oleh pelaksana tugas (plt).

Sebab secara aturan, plt gubernur tidak bisa mengambil kebijakan strategis seperti pelepasan saham bir. Apalagi, pelepasan saham bir merupakan janji kampanye Anies di Pilkada DKI 2017 lalu.

“Jika ditunda lagi sampai tahun depan, kemungkinan pelepasan saham ini tidak akan pernah terjadi, dan ini akan menjadi utang sejarah kepada masyarakat,” ucap Bambang.

Produk PT Delta Jakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)
Produk PT Delta Jakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)

Bambang menilai, DPRD DKI sudah bisa membahas mengenai pelepasan saham tersebut. Jika dilihat dari informasi yang ada, sudah empat fraksi yang setuju akan langkah gubernur yakni Fraksi PAN, PKS, Golkar dan Gerindra.

“Dari 5 Fraksi yang sepakat divestasi tersebut, jika dikalkulasikan berdasarkan anggota sudah ada 50 anggota dari 106 anggota DPRD," jelasnya.

"Saya kira hal itu sudah lebih dari cukup menjadi dasar DPRD DKI Jakarta untuk segera membahas,” sambung Bambang.

Bambang menuturkan, pelepasan saham pemprov pada PT Delta Djakarta bukan persoalan untung rugi, ada yang lebih mendasar dari itu, sebagai penyelenggara negara kita wajib menjaga generasi penerus dari kerusakan moral akibat minuman keras.

Diberitakan sebelumnya, Plt Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Riyadi mengatakan, DKI bisa mendapatkan duit hingga ratusan miliar rupiah jika niatan Gubernur Anies melepas saham bir di PT Delta Jakarta disetujui DPRD.

Baca Juga:

Tolak Penjualan Saham PT Delta Djakarta, Ketua DPRD DKI: Uangnya Buat Pembangunan

Saat ini, total saham milik Pemda DKI di perusahaan produsen miras itu sebesar 26,25 persen.

"Hasil penjualan (asumsi harga saham Rp3.800) Rp800 Miliar," ujar Riyadi dalam diskusi virtual dengan tema "polemik kepemilikan saham Pemprov DKI jkt di PT Delta Djakarta", Rabu (10/3).

Dari total penjualan tersebut, kata Riyadi, Pemprov DKI bisa menggunakan untuk berbagai kepentingan warga misalnya guna membangun gedung sekolah. Tak tanggung-tanggung dari penjualan itu dapat mendirikan 40 gedung sekolah baru dengan total anggaran mencapai Rp20 miliar.

“Pembangunan rumah sakit Rp150 Miliar dapat dibangun 5 rumah sakit, atau sambungan air bersih Rp10 juta dapat dibangun 80.000 sambungan air bersih," paparnya. (Asp)

Baca Juga:

Anies Hanya Kasih Jempol Ditanya Nasib Saham Bir di PT Delta

#Minuman Keras #DKI Jakarta #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Pembenahan kawasan memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah serta pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan warga.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Indonesia
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Bapenda DKI Jakarta membebaskan sanksi keterlambatan PKB dan BBNKB mulai 2 November hingga 31 Desember 2026. Wajib pajak tak perlu mengajukan permohonan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Indonesia
Jakbar Diprediksi Alami Hujan Tinggi Puncak Musim Hujan 2027
Berdasarkan laporan BMKG, puncak curah hujan tertinggi diperkirakan terjadi pada Februari mendatang dengan potensi hujan ekstrem.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Jakbar Diprediksi Alami Hujan Tinggi Puncak Musim Hujan 2027
Indonesia
Jakarta Dikabarkan Siaga 1, Gubernur Pramono: Sampai Hari ini belum Ada Koordinasinya
Jika memang ada peningkatan status kewaspadaan keamanan hingga Siaga 1, Pramono sebagai kepala daerah semestinya mendapat koordinasi dari pihak terkait.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Jakarta Dikabarkan Siaga 1, Gubernur Pramono: Sampai Hari ini belum Ada Koordinasinya
Indonesia
Pramono bakal Bangun 3 PLTSa Atasi Masalah Sampah di Jakarta
Melalui wacana pembangunan tiga pembangkit listrik tenaga sampah ini dapat mengatasi persoalan sampah hingga 7.000 ton.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Pramono bakal Bangun 3 PLTSa Atasi Masalah Sampah di Jakarta
ShowBiz
Jakarta World Cinema Siap Hidupkan kembali Kompetisi Film Feature Pertama Tahun Depan
Tim penyelenggara berambisi mendatangkan deretan anggota juri internasional yang memiliki rekam jejak serta filmografi kuat.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Jakarta World Cinema Siap Hidupkan kembali Kompetisi Film Feature Pertama Tahun Depan
Indonesia
Gubernur Pramono Keliling Kecamatan Cari Masalah, Dimulai Selasa (3/11)
Akan mendatangi 44 kecamatan di Ibu Kota untuk menggali persoalan wilayah yang selama ini belum tersentuh.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Gubernur Pramono Keliling Kecamatan Cari Masalah, Dimulai Selasa (3/11)
Indonesia
Air Perpipaan PAM Jaya Bantu Perlambat Penurunan Muka Tanah Jakarta
Dengan tersedianya layanan air bersih melalui jaringan pipa, ketergantungan warga terhadap pengambilan air tanah diharapkan semakin berkurang.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Air Perpipaan PAM Jaya Bantu Perlambat Penurunan Muka Tanah Jakarta
Indonesia
KJMU Tahap II Tahun 2026 Keluar November, Pemprov DKI Minta Maaf atas Perubahan Waktu Pencairan
Saat ini proses penyaluran masih memerlukan verifikasi lanjutan terhadap data penerima.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
KJMU Tahap II Tahun 2026 Keluar November, Pemprov DKI Minta Maaf atas Perubahan Waktu Pencairan
Indonesia
Kabar Baik! Rapelan Gaji PJLP Jakarta Cair Awal November 2026
Gubernur Pramono Anung menargetkan rapelan selisih gaji PJLP DKI Jakarta mulai dibayarkan awal November 2026.
Yusuf Abdillah - Minggu, 01 November 2026
Kabar Baik! Rapelan Gaji PJLP Jakarta Cair Awal November 2026
Bagikan