OTT Bupati Bogor Ade Yasin Terkait Suap Pengurusan Laporan Keuangan
Mula Akmal - Rabu, 27 April 2022
Bupati Bogor. (ANTARA/M Fikri Setiawan)
MerahPutih.com - Bupati Bogor Ade Yasin, ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (26/4) malam.
Ade Yasin bersama sejumlah pejabat di Pemerintah Kabupaten Bogor dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat, ditangkap lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap.
Baca Juga:
Terjaring OTT KPK, Bupati Bogor Ade Yasin Miliki Harta Kekayaan Rp 4.1 Miliar
"Terkait dugaan suap pengurusan temuan laporan keuangan Pemkab Bogor," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (27/4).
Dalam operasi senyap itu, tim KPK mengamankan total 12 orang. Hingga kini, ke-12 pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.
Selain itu, dalam OTT yang berlangsung di Bogor ini, tim KPK juga menemukan bukti berupa uang dalam pecahan rupiah.
"Perkembangan akan kembali disampaikan," ujar Ali.
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan sikap atas hasil tangkap tangan tersebut. (Pon)
Baca Juga:
PPP Belum Putuskan Beri Bantuan Hukum Bagi Bupati Bogor Ade Yasin
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Bos Sritex Terseret Kasus Korupsi, Nunggak PBB Rp 1,1 Miliar ke Pemkab Sukoharjo
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua
5 Pasal Kontroversial dalam RUU Perampasan Aset yang Perlu Direvisi, Pakar UNM Ungkap Risiko Kriminalisasi dan Kehilangan Kepercayaan Publik
