Nominal Setoran Pungli di Rutan KPK Capai Puluhan Juta


Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. ANTARA/HO-KPK
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berhenti mengusut kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang melibatkan pegawai di rumah tahanan (rutan) KPK.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan tahanan yang menjadi korban pungli menyetorkan uang ke pegawai rutan dengan nominal yang bervariasi.
Baca Juga
Kasus Dugaan Kebocoran Dokumen Penyelidikan di KPK Masih Gelap
Dia menyebut uang pungli di rutan disetorkan oleh tahanan mulai dari Rp 2 juta hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya.
“Beda-beda (uang pungli). Ada bulanan sekitar Rp 2 juta hingga puluhan juta per bulannya,” kata Ghufron kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/7).
Lebih lanjut Ghufron menyampaikan uang hasil pungli tidak langsung diterima pegawai rutan. Tetapi, uang itu dikirimkan terlebih dulu ke rekening penampung di luar instansi KPK.
Kemudian, uang yang masuk ke rekening penampung itu disetorkan lagi ke rekening pegawai rutan KPK. Jadi ada tiga tahapan sebelum uang itu masuk ke rekening pelaku pungli.
Baca Juga
KPK Bakal Jerat Sekretaris MA Hasbi Hasan dengan Pasal Pencucian Uang
“Jadi mereka nyetor melalui rekening di luar instansi KPK. Bahkan dari itu, keluar lagi, baru masuk ke KPK. Jadi layernya ada tiga,” ungkap Ghufron.
Ghufron menjelaskan, tahanan yang menyerahkan uang pungli ke pegawai rutan KPK bertujuan agar mereka bisa menggunakan telepon genggam dan menerima makanan serta minuman di luar jadwal yang telah ditentukan.
Tak hanya itu, lanjut dia, sebagai imbalan karena telah membayar pungli biasanya tahanan tidak akan diberikan tugas membersihkan kloset.
“Jadi biasanya, yang membayar itu tidak diperintahkan untuk melakukan kerja-kerja, misalnya membersihkan kloset dan lain sebagainya. Itu yang masih terinformasikan,” ucap Ghufron. (Pon)
Baca Juga
KPK Amankan Dokumen Transaksi Keuangan dari Rumah Mertua Andhi Pramono
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR

Hasil Super League 2025/2026: Comeback, Persib Kalahkan Arema FC di Kanjuruhan dengan 10 Pemain

Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA

KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai

KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

Hasil Super League 2025/2026: Kemenangan Pertama PSM Makassar, Berarti Kekalahan Perdana bagi Persija
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

Presiden Prabowo Bentuk Komisi Reformasi Polri, Mahfud Md Masuk Kandidat Utama
Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN, Gantikan Posisi Erick Thohir
