MPR Usul Pemerintah Berikan Bunga Kredit UMKM 1 Persen

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2020
MPR Usul Pemerintah Berikan Bunga Kredit UMKM 1 Persen

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad. (Foto: Antara).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bunga Kredit Tanpa Agunan (KTA) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diusulkan hanya 1 persen. Langkah ini sebagai stimulus ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengatakan, agar bunga bisa 1 persen, pemerintah harus menginjeksi bank BUMN dan swasta paling tidak sampai Rp200 Triliun.

“Injeksi sekitar Rp 40 triliun ke bank-bank BUMN agar segera direalisasikan untuk memacu pergerakan ekonomi di sektor UMKM. Namun Rp 40 triliun kami rasa tidak cukup," ujarnya.

Pandemi COVID-19 ini, kata ia, telah berdampak pada ekonomi global dan nasional, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 minus 5,2 persen dan pada 2021 diperkirakan 4,2 persen. Sedangkan pertumbuhan Indonesia pada tahun 2020 ini 0 persen dan pada tahun 2021 naik menjadi 4,8 persen.

Baca Juga:

Kemendagri Siapkan Dana Rp168 Miliar Buat Lomba Inovasi Daerah

Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan antara 0,9- 1,9 persen di 2020 dan pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5- 6 persen.

"Dengan pertumbuhan sebesar itu, ekonomi Indonesia bisa dikatakan stagnan. Pertumbuhan kredit perbankan diprediksi tumbuh 1 persen pada tahun 2020," ujarnya.

Fadel menegaskan, telah menghitung apabila pemerintah tidak berani mengambil langkah spektakuler untuk membuat likuiditas ekonomi maka diperkirakan ekonomi bisa berantakan.

Ilustrasi UMKM
Ilustrasi UMKM. (Foto: Antara).

"Saya hitung 90 hari, kalau kita tidak berani mengambil langkah membuat likuiditas ekonomi, maka kita bisa kolaps." katanya.

Mantan Gubernur Gorontalo itu menjelaskan, semua sektor ekonomi terkena dampak pandemi termasuk 47 persen UMKM, sehingga perlu disokong kelangsungannya dengan stimulan kredit.

Saat ini, klaim Fadel, ada sekitar 60,6 juta UMKM yang telah terhubung ke lembaga pembiayaan formal dan sekitar 23 juta KUMKM (Koperasi UMKM) yang belum terhubung dengan lembaga pembiayaan atau perbankan.

Baca Juga:

Epidemiolog UGM: Pembukaan Bioskop Berisiko Munculkan Kluster Baru

#KUR #UMKM
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Ingatkan E-Commerce Patuhi Regulasi Thrifting, Shopee Blokir Lebih Dari Satu Juta Keyword
Kementerian mengundang idEA (asosiasi e-commerce Indonesia) serta platform e-commerce Shopee, Tiktok Tokopedia, dan Lazada untuk bersinergi mematuhi regulasi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 November 2025
Pemerintah Ingatkan E-Commerce Patuhi Regulasi Thrifting, Shopee Blokir Lebih Dari Satu Juta Keyword
Indonesia
Pemerintah Bakal Rebranding Tempat Jualan Pakaian Bekas, Jadi Pusat Brand Lokal
Pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendata jumlah pedagang pakaian bekas di berbagai daerah sebagai dasar penyiapan skema transisi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 November 2025
Pemerintah Bakal Rebranding Tempat Jualan Pakaian Bekas, Jadi Pusat Brand Lokal
Indonesia
Pemerintah Larang Praktik Thrifting di e-Commerce, Ancam Langsung Tutup Toko
Pelaku thrifting akan diarahkan untuk menjual produk-produk buatan dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pemerintah Larang Praktik Thrifting di e-Commerce, Ancam Langsung Tutup Toko
Indonesia
Presiden Perintahkan Menteri UMKM Siapkan Produk Substitusi Bagi Pelaku Usaha Thrifting
Presiden memberikan arahan untuk tidak hanya melakukan pembatasan, tetapi juga memikirkan substitusi produk menggunakan barang tekstil dalam negeri bagi para pelaku usaha mikro yang selama ini menggantungkan pendapatan dari penjualan pakaian bekas.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 November 2025
Presiden Perintahkan Menteri UMKM Siapkan Produk Substitusi Bagi Pelaku Usaha Thrifting
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Berita Foto
Menilik Aksi Kampung Tiktokers Kampanyekan Jersey Produk Lokal Buatan UMKM
Aksi tiktokers live streaming menjual produk Jersey buatan UMKM Sinergi Adv Nusantara, Kampung Tiktokers, Sukabumi, Jawa Barat.
Didik Setiawan - Kamis, 30 Oktober 2025
Menilik Aksi Kampung Tiktokers Kampanyekan Jersey Produk Lokal Buatan UMKM
Fashion
Kisah Nenek Moyang Maluku dalam Kain Batik Tulis Maluku Tengah di Trade Expo Indonesia
Kain indah memesona tersebut menjadi representasi batik tulis asal Maluku Tengah nan berkarakter dan memikat.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Kisah Nenek Moyang Maluku dalam Kain Batik Tulis Maluku Tengah di Trade Expo Indonesia
Indonesia
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Hal serupa terjadi pada desa dan kampung wisata yang memiliki potensi besar
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 Oktober 2025
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Berita Foto
Aktivitas UMKM Budidaya Ikan Mas Koki Beromzet Ratusan Juta
Pekerja memisahkan ikan mas koki (Carassius auratus) di Pembudidaya Ikan Hias Mas Koki, CCB Goldfish Farm, Tangerang Selatan, Banten, Senin (13/10/2025).
Didik Setiawan - Senin, 13 Oktober 2025
Aktivitas UMKM Budidaya Ikan Mas Koki Beromzet Ratusan Juta
Indonesia
Pramono Targetkan Tahun Ini Fasilitasi 5.000 Sertifikasi Halal
Pemerintah DKI secara konsisten terus menjalankan program sertifikasi halal mulai 2015 hingga kini.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
Pramono Targetkan Tahun Ini Fasilitasi 5.000 Sertifikasi Halal
Bagikan