Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Perindustrian (Memperin) Agus Gumiwang menggelar rapat bersama. Pertemuan tersebut membahas percepatan adanya suplai minyak goreng curah dan realisasi harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah.
Memperin Agus Gumiwang mengatakan, percepatan ini dilakukan supaya program Minyak Goreng Sawit (MGS) yang ditetapkan 16 Maret lalu dapat terealisasi di lapangan
"Kami melihat progres ada, walaupun progresnya masih belum sesuai harapan, oleh karena itu, rapat kami membahas berbagai macam upaya agar supaya progres bisa dilakukan akselerasi," kata Agus di Mabes Polri, Senin (4/4).
Baca Juga:
Pabrik Baru BUMD DKI Suplai Minyak Goreng dari PTPN Holding
Ia menjelaskan, akselerasi adanya suplai minyak goreng curah ini adalah dengan melakukan pengawasan dimulai dari minyak keluar di tingkat produksi sampai ke produsen.
Agus memastikan, ketersediaan minyak goreng curah untuk kebutuhan nasional per hari mencukupi. Saat ini sudah ada 72 dari 79 perusahaan yang mengikuti kontrak MGS curah.
Dalam kontrak tersebut, kata ia, telah mengcover jumlah kebutuhan nasional per hari, dan juga mengcover kemana produser MGS tersebut melakukan distribusi wilayah kerja masing-masing.
"Sampai hari ini kami sudah mengeluarkan 72 kontrak, artinya 72 perusahaan yang kami keluarkan kontrak ikut program MGS curah," ungkapnya.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan ketersediaan minyak goreng untuk masyarakat.
Upaya tersebut, kata ia, mulai dari meningkatkan produksi MGS curah dua kali lipat, mengawasi distribusi, memberikan subsidi dengan memberlakukan HET, serta pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat dan pedagang.
Sigit memastikan, Polri akan mengawasi ketersediaan minyak goreng curah di masyarakat, dengan membentuk Satgas khusus yang mengawasi mulai dari produksi, distributor hingga ke pengecer.
"Saya meminta pelaku usaha untuk melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan masyarakat khususnya menghadapi Bulan Ramadan di mana aktivitas dan kebutuhan untuk minyak meningkat dapat betul-betul tersedia," katanya.
Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng bisa menekan kelangkaan komoditas tersebut di pasaran.
"Dengan kebijakan BLT dan subsidi minyak goreng curah dicabut, maka kelangkaan minyak goreng akan bisa teratasi," kata Piter.
Menurut dia, kebijakan BLT dan pencabutan subsidi minyak goreng curah oleh Pemerintah itu dapat mengatasi kelangkaan produk minyak goreng di masyarakat. BLT minyak goreng merupakan kebijakan Pemerintah untuk mengatasi permasalahan kenaikan minyak goreng, yang berdampak besar pada kelompok masyarakat bawah.
"Program BLT menggantikan subsidi minyak goreng curah, yang justru memicu kelangkaan akibat penyelewengan seperti penimbunan dan penyelundupan. Saya lebih memilih kebijakan BLT dibandingkan dengan subsidi minyak goreng curah yang rawan penyelewengan," ujarnya. (Knu)
