Andika Pratama
MerahPutih.com - Partai politik berbasis Islam sejak Pemilihan Umum pertama tahun 1955 hingga Pemilu terakhir 2014 tak pernah menjadi pemenang. Padahal, Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia.
Menurut data web resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Pemilu 1999 partai Islam mendapatkan 34,2 persen suara, lalu pada Pemilu 2004 mengalami peningkatan menjadi 43,27 persen suara. Namun, pada Pemilu 2009 jumlah suara partai Islam turun menjadi 30 persen. Sedangkan, pada Pemilu 2014, lima partai berbasis Islam hanya mampu mendapat 31,41 persen
Direktur Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional, Jakarta, TB Massa Jafar mengatakan, saat ini meskipun secara sosiologis Islam merupakan agama mayoritas, namun secara politik Islam menjadi pilihan minoritas. Hal tersebut menjadi ahistoris.
Padahal, kata Massa, jika kita menengok ke masa silam, Islam tidak berjarak dengan politik. Itu terjadi pada permulaan abad 20, bersamaan dengan kebangkitan perlawan rakyat Indonesia menentang kolonialisme, muncul gerakan politik Islam atau Islam Politik.
Di awal abad ke-20, ada organisasi sosial-politik yang sangat mencolok. Namanya: Sarekat Islam. Ini organisasi massa terbesar di zamannya. Tjokroaminoto, pimpinan Sarekat Islam yang kerap disebut “Raja Jawa” itu, mengklaim jumlah anggotanya mencapai 2 juta orang.
“Ini kan ada semacam ahistoris, pertama secara sosiologis mayoritas tapi secara politik minoritas. Kenapa? Karena kalau kita lihat perjalanan sarekat islam sebagai basis pertama kekuatan politik rakyat itu luar biasa,” kata Massa kepada MerahPutih.com, Minggu (22/4).
Di bawah kendali Tjokroaminoto, Sarekat Islam dirombak menjadi “organisasi gerakan”. Sejak itu, seperti diceritakan Ruth McVey di “Kemunculan Komunisme Indonesia”, Sarekat Islam mulai terlibat dalam memperjuangkan taraf hidup dan perekonomian rakyat.
“Karena mereka masuk ke dalam problem ekonomi politik masyarakat waktu itu. Dia protes pajak, artinya dia berpihak kepada isu-isu riil,” jelas Massa.
Sedangkan saat ini, kata Massa, partai-partai politik berbasis Islam terjebak pada Islam yang normatif. Pemimpin politiknya hanya berbicara syariah yang bersifat formal. Sejak Pemilu 1955 hingga sekarang keberpihakan partai politik berbasis Islam terhadap rakyat kecil diragukan.
“Sehingga rakyat pada umumnya tidak tersentuh. Syariat itu adalah bagaimana orang berpihak pada rakyat kecil. Kalau kita lihat ideologi-ideologi dalam partai Islam ini ya kita pertanyakan, mana ini keberpihakan,” tegasnya
Menurut Massa, hal tersebut juga dipengaruhi oleh banyaknya pemikiran Islam dari Timur Tengah yang masuk ke Indonesia. Massa menyebut, derasnya pemikiran Islam yang diimpor dari luar itu menjadikan pemimpin partai politik Islam tidak membumi.
“Jadi dia engga membumi, jadi banyak isu-isu soal syariah. Soal syariah oke,tapi soal syariah yang lebih pentingnya apa, yang riilnya apa. Apa kontribusinya untuk memperkuat ekonomi dan lain-lain. Nah ini yang perlu dikritisi,” ujarnya.
Massa menegaskan, bahwa Islam pada dasarnya merupakan agama pembebasan. Karena itu, dia menyarankan agar partai politik Islam menawarkan gagasan dan program-program yang menyentuh langsung problem rakyat.
“Misalnya nggak boleh tanah itu terkonsentrasi pada segelintir orang. Itu ada dalilnya. Kemudian jangan debat-debat yang sifatnya abstrak. Ngga nyambung, orang ngga ngerti,” tuturnya.
“Dan dalam sejarah Indonesia juga demikian, dalam revolusi kemerdekaan Indonesia, juga termasuk dalam mengusir penjajah. Nah bagaimana tuangkan itu dalam konteks riil masyarakat sekarang,” kata dia menambahkan
Pemimpin Islam tak bersatu
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB), Ferry Afriansyah Noor megungkapkan, selama ini pemimpin Islam tak pernah bersatu. Hal tersebut, menurut dia, menjadi salah satu faktor yang membuat partai berbasis Islam tak pernah unggul dalam setiap kontestasi Pemilu.
"Karena pemimpin-pemimpin Islam ngga pernah bersatu, pada diriin partai sendiri, pada mau hebat sendiri, pada mau jadi pemimpin sendiri. Coba suruh jadi imam di masjid ngga ada yang mau. Tapi kalau jadi pemimpin di organisasi partai politik berebut," ungkap Ferry.
Bahkan, Ferry menyebut para pimpinan partai berbasis Islam kerap saling jegal, saling fitnah dan saling kritik untuk memperebutkan jabatan tertentu.
"Saya rasa kalau platformnya ngga boleh, ngga apa-apa, partai islam banyak tapi kita ada kepentingan sama bersatu dalam wadah apa gitu. Nah itu tidak terjadi, yang ada malah rebutan jabatan. Haus kekuasaan, semua ingin jadi pemimpin," pungkasnya.
Sedangkan menurut Yudi Latif dalam buku "Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20", ada tiga faktor yang menyebabkan kemerosotan partai politik Islam.
Pertama, partai Islam tidak cukup mendapat dukungan dari umat di negeri ini. Kedua, para pemimpin Islam tidak memiliki visi dan misi bersama dalam perjuangan politik mereka.
Dan yang ketiga, jumlah umat Muslim di Indonesia secara statistik memang besar, tetapi secara kualitatif kecil, baik dari segi kualitas akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, maupun dalam penguasaannya atas pengetahuan umum dan ekonomi. (Pon)
