Megawati Serahkan Nama Calon Menpan-RB ke Jokowi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 23 Agustus 2022
Megawati Serahkan Nama Calon Menpan-RB ke Jokowi

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah hingga saat ini belum menunjuk pengganti almarhum Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang meninggal dunia pada 1 Juli 2022.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya telah menyerahkan nama pengganti almarhum Tjahjo Kumolo.

Hasto mengakui, ada lebih dari satu nama kader PDIP yang diajukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Menpan-RB.

Baca Juga:

Megawati dan Jokowi Sudah Bahas Pengganti Tjahjo Kumolo

"Ya pada hari Kamis yang lalu Ibu Mega (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri) sudah bertemu dengan Presiden Jokowi dan nama-nama sudah diserahkan," kata Hasto menjawab wartawan di sela Pameran Lukisan “Freedom of Harmony” kawasan Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (23/8).

Menurut Hasto, penyerahan nama itu sudah sesuai sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan tersebut, maka presiden yang berhak memutuskan siapa nama yang dipilih menggantikan Tjahjo.

"Sehingga nama-nama sudah diserahkan. Sehingga Bapak pPesiden Jokowi lah yang akan menetapkan dan akan menentukan kapan momentumnya," tutur Hasto.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Tjahjo Kumolo Meninggal karena Vaksin COVID-19

Ditanya siapa nama-nama yang diserahkan kepada Jokowi, Hasto enggan menjawab. Dia mengatakan, sebelumnya, PDIP menyarankan agar Jokowi mengambil jeda waktu untuk memutuskan siapa pengganti Tjahjo, setelah 40 hari masa berkabung selesai.

Menurutnya, hal tersebut, kini sudah terlampaui. Dengan demikian, dalam waktu dekat, PDI-P menilai Jokowi akan mengumumkan nama itu.

"Itu sudah terpenuhi dan sekarang presiden lah yang nanti akan mengumumkan siapa pengganti Pak Tjahjo," kata Hasto. (Pon)

Baca Juga:

Jokowi Proses Calon Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

#Hasto Kristiyanto #PDIP #Tjahjo Kumolo
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Wahyudin mengaku pasrah dengan keputusan partai dan lembaga legislatif.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
PDIP menghormati keputusan partai lain yang menonaktifkan sejumlah Anggota DPR yang juga disorot publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
Indonesia
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyoroti terkait kedisiplinan bagi Anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Indonesia
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, ia mengungkapkan ukuran mengenai penghapusan tunjangan Anggota DPR tidak cukup berasal dari kesepakatan antar-fraksi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 31 Agustus 2025
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Bagikan