Mardiono Ditargetkan Mampu Angkat Suara Pemilih PPP di Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 11 September 2022
Mardiono Ditargetkan Mampu Angkat Suara Pemilih PPP di Pemilu 2024

Konferensi Pers Wanita Persatuan Pembangunan. (Foto: Dok WPP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kini memiliki pemimpin baru. Dia adalah Muhammad Mardiono yang barus saja menggantikan Suharso Monoarfa di kursi Ketua Umum.

Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) pun mendukung pengesahan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

Baca Juga:

Mardiono Yakin Suharso Berjiwa Besar dan Tetap Bersama PPP hingga Pemilu 2024

Plt Ketum WPP, Fernita mengatakan, adanya Surat Keputusan (SK) Menkumham soal pengesahan Mardiono memberikan memberikan kepastian hukum terhadap kepemimpinan PPP.

"Kami berharap juga dengan keluarnya SK Kemenkumham ini konflik didalam PPP selesai," kata Fernita saat konfrensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (10/9).

Menurut Fernita, dengan kepemimpinan anggota Watimpres ini, persiapan partai menghadapi Pemilu 2024 juga bakal makin matang. Ia pun sepakat mendukung penuh Mardiono sebagai Plt Ketua Umum.

"Kami berharap juga melalui tangan dinginnya pak Mardiono ini bisa mengantarkan PPP menghadapi Pemilu 2024 itu tetap kuat dan on the track hingga sukses," jelas Fernita.

Selain itu, kepemimpinan Mardiono juga diharap Fernita mampu menghidupkan mesin PPP di tingkat wilayah.

"Pastinya akan ada kegiatan partai baik ditingkatan Wilayah maupun tingkat cabang," imbuh dia.

Fernita juga berharap dengan kepemimpinan Mardiono ada sosok perempuan di PPP yang menguasai setiap Dapil di 2024. Khususnya mengawal keterwakilan dan partisipasi politik perempuan 30 persen.

Baca Juga:

Menkumham Sahkan Wantimpres Mardiono Jadi Plt Ketum PPP

"Kami yakin partisipasi perempuan di PPP tetap sesuai dengan aturan bahkan saya yakin perempuan PPP siap untuk memenuhi keterwakilan perempuan," ujar Fernita yakin.

Ia juga meminta kepada Pimpinan Wilayah Wanita Persatuan Pembangunan (PW WPP) di tingkat Provinsi dan kepada PC WPP di tingkat kabupaten kota tetap menjalankan kegiatan untuk sukses pemilu 2024.

"Dan terus berkordinasi dengan DPC dan DPW-nya masing-masing ditingkatannya. Kita solid, kita sama-sama bekerja sukseskan pemilu 2024," harap Fernita.

Sementara itu, Pengurus Pusat WPP dan Ketua OC Munas DPP WPP Syafa Illiyin yakin dengan terpilihnya Mardiono mampu membawa angin segar bagi partai berlambang ka'bah itu.

"Kami mengharapkan sekali dengan adanya pak Mardiono ini sebagai Plt ini kita akan semakin bisa berlari untuk mengejar ketertinggalan," tutup Syafa.

Untuk diketahui, Kemenkumham resmi mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum DPP PPP Periode 2020-2025.

Pengesahan tersebut diketahui dalam Surat Keputusan Menkumham bernomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Menkumham Yasonna H Laoly tertanggal 9 September 2022. (*)

Baca Juga:

Kemenkumham Masih Kaji Permohonan Perubahan Kepengurusan PPP Mardiono

#DPP PPP #Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Bagikan