Manuver Gibran Dinilai Paling Buruk dalam Sejarah Politik Indonesia

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 24 Oktober 2023
Manuver Gibran Dinilai Paling Buruk dalam Sejarah Politik Indonesia

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Indonesia Maju (KIM) sepakat mendukung Prabowo Subianto berduet dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024.

Menanggapi dinamika politik tersebut, Direktur Esekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut langkah politik Gibran merupakan manuver politik paling buruk yang pernah terjadi di Indonesia.

Baca Juga:

PSI akan Deklarasi Dukungan ke Prabowo-Gibran Malam Ini


Dedi menilai sejarah politik di Tahah Air mencatat bahwa setiap perpindahan kader partai dilakukan secara terbuka dengan didahului pernyataan pengunduran diri dari pihak yang berpindah parpol.

“Tidak ada manuver politik perpindahan kader partai yang lebih buruk dari situasi Jokowi saat ini. Kita banyak mengenal politisi saling berpindah parpol, tetapi semuanya dilakukan secara terbuka dan didahului pengunduran diri,” kata Dedi, Selasa,(24/10).

Dedi mengungkapkan sikap politik Gibran dan Jokowi cenderung kontradiksi dari pernyataan mereka sebelumnya yang mengaku setia, patuh, dan tunduk kepada Ketum PDIP Megawati.

Menurutnya, di balik pernyataan Jokowi dan Gibran, keduanya justru merencanakan pengkhianatan terhadap PDIP dengan menyebrang ke Prabowo Subianto.

Baca Juga:

Gerindra Sebut PSI akan Deklarasi Prabowo-Gibran Hari Ini


“Mereka mencoba untuk memastikan keluar dari PDIP atau bersiap dikeluarkan jika telah mendapat tempat baru yang lebih baik,” ujarnya.

Dikatakan Dedi, manuver Gibran dan Jokowi telah menggambarkan sikap keduanya terhadap PDIP. Dia menyebut ayah dan anak tersebut tidak pernah menghormati partai berlambang banteng.

Selain itu, kata Dedi, PDIP tidak memiliki kewibawaan di dalam aktivitas politik Jokowi. Hal itu memicu murkanya PDIP terhadap mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.

“Lalu, kepolosan Gibran lebih terlihat sebagai ekspresi kebebalan, miskin empati dan simpati,” pungkasnya. (Pon)


Baca Juga:

PN Kota Solo Keluarkan Surat Tidak Pernah Dipidana untuk Gibran

#PDIP #Pengamat Politik #Presiden Joko Widodo #Gibran Rakabuming #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Bagikan