Manuver Gibran Dinilai Paling Buruk dalam Sejarah Politik Indonesia

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 24 Oktober 2023
Manuver Gibran Dinilai Paling Buruk dalam Sejarah Politik Indonesia

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Indonesia Maju (KIM) sepakat mendukung Prabowo Subianto berduet dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024.

Menanggapi dinamika politik tersebut, Direktur Esekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut langkah politik Gibran merupakan manuver politik paling buruk yang pernah terjadi di Indonesia.

Baca Juga:

PSI akan Deklarasi Dukungan ke Prabowo-Gibran Malam Ini


Dedi menilai sejarah politik di Tahah Air mencatat bahwa setiap perpindahan kader partai dilakukan secara terbuka dengan didahului pernyataan pengunduran diri dari pihak yang berpindah parpol.

“Tidak ada manuver politik perpindahan kader partai yang lebih buruk dari situasi Jokowi saat ini. Kita banyak mengenal politisi saling berpindah parpol, tetapi semuanya dilakukan secara terbuka dan didahului pengunduran diri,” kata Dedi, Selasa,(24/10).

Dedi mengungkapkan sikap politik Gibran dan Jokowi cenderung kontradiksi dari pernyataan mereka sebelumnya yang mengaku setia, patuh, dan tunduk kepada Ketum PDIP Megawati.

Menurutnya, di balik pernyataan Jokowi dan Gibran, keduanya justru merencanakan pengkhianatan terhadap PDIP dengan menyebrang ke Prabowo Subianto.

Baca Juga:

Gerindra Sebut PSI akan Deklarasi Prabowo-Gibran Hari Ini


“Mereka mencoba untuk memastikan keluar dari PDIP atau bersiap dikeluarkan jika telah mendapat tempat baru yang lebih baik,” ujarnya.

Dikatakan Dedi, manuver Gibran dan Jokowi telah menggambarkan sikap keduanya terhadap PDIP. Dia menyebut ayah dan anak tersebut tidak pernah menghormati partai berlambang banteng.

Selain itu, kata Dedi, PDIP tidak memiliki kewibawaan di dalam aktivitas politik Jokowi. Hal itu memicu murkanya PDIP terhadap mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.

“Lalu, kepolosan Gibran lebih terlihat sebagai ekspresi kebebalan, miskin empati dan simpati,” pungkasnya. (Pon)


Baca Juga:

PN Kota Solo Keluarkan Surat Tidak Pernah Dipidana untuk Gibran

#PDIP #Pengamat Politik #Presiden Joko Widodo #Gibran Rakabuming #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Wahyudin mengaku pasrah dengan keputusan partai dan lembaga legislatif.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Gibran Tegaskan Reshuffle Kabinet Merah Putih Sudah Diperhitungkan Matang oleh Prabowo untuk Optimalkan Kinerja Pemerintah dan Pelayanan Publik
Seluruh prosesi pengangkatan dan pemberhentian ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Gibran Tegaskan Reshuffle Kabinet Merah Putih Sudah Diperhitungkan Matang oleh Prabowo untuk Optimalkan Kinerja Pemerintah dan Pelayanan Publik
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Bagikan