Manuver Gibran Dinilai Paling Buruk dalam Sejarah Politik Indonesia

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 24 Oktober 2023
Manuver Gibran Dinilai Paling Buruk dalam Sejarah Politik Indonesia

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Indonesia Maju (KIM) sepakat mendukung Prabowo Subianto berduet dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024.

Menanggapi dinamika politik tersebut, Direktur Esekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut langkah politik Gibran merupakan manuver politik paling buruk yang pernah terjadi di Indonesia.

Baca Juga:

PSI akan Deklarasi Dukungan ke Prabowo-Gibran Malam Ini


Dedi menilai sejarah politik di Tahah Air mencatat bahwa setiap perpindahan kader partai dilakukan secara terbuka dengan didahului pernyataan pengunduran diri dari pihak yang berpindah parpol.

“Tidak ada manuver politik perpindahan kader partai yang lebih buruk dari situasi Jokowi saat ini. Kita banyak mengenal politisi saling berpindah parpol, tetapi semuanya dilakukan secara terbuka dan didahului pengunduran diri,” kata Dedi, Selasa,(24/10).

Dedi mengungkapkan sikap politik Gibran dan Jokowi cenderung kontradiksi dari pernyataan mereka sebelumnya yang mengaku setia, patuh, dan tunduk kepada Ketum PDIP Megawati.

Menurutnya, di balik pernyataan Jokowi dan Gibran, keduanya justru merencanakan pengkhianatan terhadap PDIP dengan menyebrang ke Prabowo Subianto.

Baca Juga:

Gerindra Sebut PSI akan Deklarasi Prabowo-Gibran Hari Ini


“Mereka mencoba untuk memastikan keluar dari PDIP atau bersiap dikeluarkan jika telah mendapat tempat baru yang lebih baik,” ujarnya.

Dikatakan Dedi, manuver Gibran dan Jokowi telah menggambarkan sikap keduanya terhadap PDIP. Dia menyebut ayah dan anak tersebut tidak pernah menghormati partai berlambang banteng.

Selain itu, kata Dedi, PDIP tidak memiliki kewibawaan di dalam aktivitas politik Jokowi. Hal itu memicu murkanya PDIP terhadap mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.

“Lalu, kepolosan Gibran lebih terlihat sebagai ekspresi kebebalan, miskin empati dan simpati,” pungkasnya. (Pon)


Baca Juga:

PN Kota Solo Keluarkan Surat Tidak Pernah Dipidana untuk Gibran

#PDIP #Pengamat Politik #Presiden Joko Widodo #Gibran Rakabuming #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026: Tema, Susunan Acara dan Formasi Paskibraka
Sementara, Prosesi sakral pengibaran Sang Merah Putih berlangsung mulai pukul 09.54 WIB, disusul amanat Inspektur Upacara pukul 10.16 WIB
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 Juni 2026
Upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026: Tema, Susunan Acara dan Formasi Paskibraka
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Bagikan