Manuver Gibran Dinilai Paling Buruk dalam Sejarah Politik Indonesia
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)
MerahPutih.com - Koalisi Indonesia Maju (KIM) sepakat mendukung Prabowo Subianto berduet dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024.
Menanggapi dinamika politik tersebut, Direktur Esekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut langkah politik Gibran merupakan manuver politik paling buruk yang pernah terjadi di Indonesia.
Baca Juga:
Dedi menilai sejarah politik di Tahah Air mencatat bahwa setiap perpindahan kader partai dilakukan secara terbuka dengan didahului pernyataan pengunduran diri dari pihak yang berpindah parpol.
“Tidak ada manuver politik perpindahan kader partai yang lebih buruk dari situasi Jokowi saat ini. Kita banyak mengenal politisi saling berpindah parpol, tetapi semuanya dilakukan secara terbuka dan didahului pengunduran diri,” kata Dedi, Selasa,(24/10).
Dedi mengungkapkan sikap politik Gibran dan Jokowi cenderung kontradiksi dari pernyataan mereka sebelumnya yang mengaku setia, patuh, dan tunduk kepada Ketum PDIP Megawati.
Menurutnya, di balik pernyataan Jokowi dan Gibran, keduanya justru merencanakan pengkhianatan terhadap PDIP dengan menyebrang ke Prabowo Subianto.
Baca Juga:
“Mereka mencoba untuk memastikan keluar dari PDIP atau bersiap dikeluarkan jika telah mendapat tempat baru yang lebih baik,” ujarnya.
Dikatakan Dedi, manuver Gibran dan Jokowi telah menggambarkan sikap keduanya terhadap PDIP. Dia menyebut ayah dan anak tersebut tidak pernah menghormati partai berlambang banteng.
Selain itu, kata Dedi, PDIP tidak memiliki kewibawaan di dalam aktivitas politik Jokowi. Hal itu memicu murkanya PDIP terhadap mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.
“Lalu, kepolosan Gibran lebih terlihat sebagai ekspresi kebebalan, miskin empati dan simpati,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:PN Kota Solo Keluarkan Surat Tidak Pernah Dipidana untuk Gibran
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Wapres Gibran Jamin Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Sumut Dipercepat
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM