Manuver Gibran Dinilai Paling Buruk dalam Sejarah Politik Indonesia

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 24 Oktober 2023
Manuver Gibran Dinilai Paling Buruk dalam Sejarah Politik Indonesia

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Indonesia Maju (KIM) sepakat mendukung Prabowo Subianto berduet dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024.

Menanggapi dinamika politik tersebut, Direktur Esekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut langkah politik Gibran merupakan manuver politik paling buruk yang pernah terjadi di Indonesia.

Baca Juga:

PSI akan Deklarasi Dukungan ke Prabowo-Gibran Malam Ini


Dedi menilai sejarah politik di Tahah Air mencatat bahwa setiap perpindahan kader partai dilakukan secara terbuka dengan didahului pernyataan pengunduran diri dari pihak yang berpindah parpol.

“Tidak ada manuver politik perpindahan kader partai yang lebih buruk dari situasi Jokowi saat ini. Kita banyak mengenal politisi saling berpindah parpol, tetapi semuanya dilakukan secara terbuka dan didahului pengunduran diri,” kata Dedi, Selasa,(24/10).

Dedi mengungkapkan sikap politik Gibran dan Jokowi cenderung kontradiksi dari pernyataan mereka sebelumnya yang mengaku setia, patuh, dan tunduk kepada Ketum PDIP Megawati.

Menurutnya, di balik pernyataan Jokowi dan Gibran, keduanya justru merencanakan pengkhianatan terhadap PDIP dengan menyebrang ke Prabowo Subianto.

Baca Juga:

Gerindra Sebut PSI akan Deklarasi Prabowo-Gibran Hari Ini


“Mereka mencoba untuk memastikan keluar dari PDIP atau bersiap dikeluarkan jika telah mendapat tempat baru yang lebih baik,” ujarnya.

Dikatakan Dedi, manuver Gibran dan Jokowi telah menggambarkan sikap keduanya terhadap PDIP. Dia menyebut ayah dan anak tersebut tidak pernah menghormati partai berlambang banteng.

Selain itu, kata Dedi, PDIP tidak memiliki kewibawaan di dalam aktivitas politik Jokowi. Hal itu memicu murkanya PDIP terhadap mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.

“Lalu, kepolosan Gibran lebih terlihat sebagai ekspresi kebebalan, miskin empati dan simpati,” pungkasnya. (Pon)


Baca Juga:

PN Kota Solo Keluarkan Surat Tidak Pernah Dipidana untuk Gibran

#PDIP #Pengamat Politik #Presiden Joko Widodo #Gibran Rakabuming #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Bagikan