Manuver Benny Wenda, Ironi Aktivis Papua Merdeka yang Lahir Pas HUT RI

MerahPutih.com - Nama tokoh utama Papua Merdeka, Benny Wenda tenar ke publik setelah dinyatakan sebagai dalang provokator yang memanas-manasi kericuhan di Papua beberapa pekan belakangan. Bahkan, dia dituduh bermanuver mendesak dunia internasional menggolkan wacana Referendum Papua.

Manuver Benny memang cukup ampuh. Beberapa pemuda Papua langsung 'terpanggil hatinya' untuk melakukan aksi di sejumlah tempat, di antaranya Jakarta. Meski di antara mereka langsung ditangkap karena tuduhan makar.

Baca Juga:

Diduga Sebagai Aktor Kerusuhan Papua, Pemerintah Bakal Kejar Benny Wenda

Seruan yang diucapkan sama, mengembar-gemborkan tudingan pemerintah Indonesia melakukan kolonialisme dan eksploitasi terhadap warga Papua. Isu rasial terhadap warga Papua ini dipakainya untuk kepentingan memerdekakan diri.

Benny kebetulan lahir pada tanggal yang sama dengan peringatan hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1974 di Lembah Baliem, Papua. Awalnya, dia hidup bersama keluarga besarnya dengan bercocok tanam. Sampai satu saat sekitar tahun 1977, ketenangan hidup mereka mulai terusik dengan masuknya pasukan militer.

Benny Wenda mengklaim pasukan memperlakukan warga dengan keji. Dalam situs blog resminya, dia mengisahkan bagaimana anggota keluarga menjadi korban hingga tewas. Bahkan, Benny mengaku kehilangan satu kakinya dalam sebuah serangan udara di Papua hampir tiga dekade lalu.

Setelah era pemerintah Soeharto tumbang, gerakan referendum dari rakyat Papua yang menuntut pembebasan dari NKRI kembali bergelora. Benny Wenda melalui organisasi Demmak (Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka), membawa suara masyarakat Papua.

Baca Juga:

Benny Wenda Disebut Sebagai Aktivis yang Dilindungi Asing

Mereka menuntut pengakuan dan perlindungan adat istiadat, serta kepercayaan, masyarakat suku Papua. Termasuk meenolak apapun yang ditawarkan pemerintah Indonesia termasuk otonomi khusus.

Lobi-lobi terus dia usahakan sampai akhirnya pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, pemberlakuan otonomi khusus adalah pilihan politik yang layak untuk Papua dan tak ada yang lain.

Saat itu sekitar tahun 2001, ketegangan kembali terjadi di tanah Papua. Operasi militer menyebabkan ketua Presidium Dewan Papua meninggal hingga Benny terus berusaha memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Benny sempat dibui pada 6 Juni 2002 di Jayapura atas berbagai tuduhan, termasuk pengerahan massa untuk membakar kantor polisi dan diganjar hukuman 25 tahun penjara. Dalam tahanan, dia mengaku mendapatkan penyiksaan. Proses banding terus berjalan, sampai pada akhirnya Benny berhasil kabur dari tahanan pada 27 Oktober 2002 lalu.

Dibantu aktivis kemerdekaan Papua Barat, Benny diselundupkan melintasi perbatasan ke Papua Nugini dan kemudian dibantu oleh sekelompok LSM Eropa untuk melakukan perjalanan ke Inggris di mana ia diberikan suaka politik. Sejak tahun 2003, dia dan istrinya Maria serta anak-anaknya memilih menetap di Inggris.

Pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan Red Notice dan Surat Perintah Penangkapan Internasional untuk penangkapan Wenda karena melakukan sejumlah pembunuhan dan penembakan di Tanah Air. Wenda mengklaim, red notice itu sudah dicabut.

Baca Juga

Kemenlu Sebut Benny Wenda Tidak Pantas Terima Penghargaan Terkait Perdamaian

Dari luar negeri, Benny berulang kali mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri Politik, Hukum, Keamanan Wiranto mengadakan referendum untuk Papua Barat upaya meredakan konflik. Menurut dia, konflik yang memanas di Papua bukan sekadar persoalan rasial, melainkan ketidakadilan. Indonesia dituding secara ilegal menduduki Papua Barat, merujuk Perjanjian New York 1962: Orang-orang Papua Barat telah dijanjikan referendum kemerdekaan.

Perjanjian New York 1962 merupakan kesepakatan yang diinisiasi Amerika Serikat untuk pemindahan kekuasaan atas Papua Barat dari Belanda ke Indonesia. Perjanjian ini dilatari upaya Tanah Air merebut wilayah Papua Barat dari Belanda.

Dalam Perjanjian New York termaktub poin proses referendum akan dianggap sah bila telah melalui mekanisme one man one vote. Artinya, setiap warga Papua memiliki hak suara untuk menentukan nasibnya. Premis ini yang digunakan Benny dalam perjuangannya.

Tak hanya itu, Benny menuduh pemerintah Indonesia sengaja terus menciptakan konflik etnis di Papua Barat dengan mengirim milisi nasionalis untuk menimbulkan kekacauan. "Selama 57 tahun kami telah memperjuangkan hak kami untuk menentukan nasib sendiri, hak kami untuk menentukan nasib kami sendiri," tulis dia dikutip dari situsnya.

Baca Juga

Mustahil Papua Referendum