Agaknya Tokoh Papua Merdeka itu berusaha mengikuti jejak Timor-Timor yang lepas pada 1999 silam lewat jalur referendrum dan kini menjadi negara Timor Leste. Dia pun memastikan referendum akan diusahakannya dengan jalan damai, tanpa pertumpahan darah.
"Saya harus menekankan bahwa bagi orang Papua Barat musuh kita BUKAN orang Indonesia. Musuh kita hanyalah sistem kolonialisme," tulis Benny.
Bakal Tunggangi Sidang Umum PBB
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut aksi anarkis di Jayapura baru-baru ini sengaja diciptakan untuk agenda rapat Komisi HAM PBB di Jenewa 9 September 2019. Benny dan kelompoknya pun dituding sebagai aktor utamanya agar Komisi HAM PBB membawa wacana Referendum Papua Merdeka ke sidang Majelis Umum PBB, tanggal 23-24 di bulan yang sama.
"Mereka sengaja mengejar konflik ini dalam rangka rapat komisi HAM di Jenewa. Nantinya, kelompok perusuh ini akan bersuara di Papua rusuh terjadi,” kata Tito, kepada wartawan pekan ini.
Baca Juga:
Pakar Intelijen Ungkap Ada Dua Kelompok Asing yang Ingin Papua Merdeka
Padahal, kata Tito, sampai saat ini pembahasan tentang Papua sama sekali tidak masuk dalam agenda sidang yang akan diikuti semua negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa itu. Menurut dia, kini Benny sengaja melobi sejumlah negara dengan menyebarkan isu propaganda keterpurukan ekonomi dan pelanggaran HAM di Papua.
"Ada beberapa negara yang sengaja didekati untuk mengangkat isu Papua. Supaya Papua terangkat, mereka (KNPB dan ULMWP) bikin rusuh di Papua," kata Kapolri. "Ini jelas - jelas propaganda yang tak benar!"
Sebaliknya, Menkopolhukam Wiranto menyerang status kewarganegaraan Benny yang dianggap sudah bukan WNI lagi. Namun, Pembantu Presiden Jokowi itu juga menggunakan status kewarganegaraan Benny sebagai dalih pemerintah sulit menjerat pidana sang tokoh.
"Tatkala sudah bukan warga negara Indonesia dan juga sudah ada perlindungan suaka dari negara-negara lain, prosesnya kan tidak sesederhana yang kita pikirkan. Masuk ke Indonesia saya tangkap atau kita tangkap. Kita proses," kata Wiranto.
Baca Juga:
Wiranto Ungkap Ada Warga Asing yang Terlibat Provokasi Massa Berbuat Anarkistis
Namun, Menkopolhukam berjanji takkan tinggal diam untuk menyeret Benny mempertanggungjawabkan menuvernya di mata hukum. Jalur diplomasi internasional dengan Inggris, negara tempat Benny kini bermukim, menjadi pilihan. "Kita tidak diam selalu ada langkah-langkah mengantisipasi dan bahkan meng-intercept kegiatan (Benny) itu," tegas mantan Panglima TNI era Presiden Soeharto itu.
Agen Asing
Pakar Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta menilai, tokoh gerakan Papua Merdeka, Benny Wenda sebagai aktivis yang dilindungi asing. Apalagi, kata dia, Benny bisa bebas mengeluarkan konten provokatif memicu kerusuhan di Papua dari luar negeri.
"Dia dilindungi di negara asing. Yang melindungi apakah state actor atau tidak. Pasti ada alasan kenapa Benny dilindungu. Dia nyaman di Inggris dan bisa berbuat apa saja," kata Stanislaus kepada Merahputih.com.
Baca Juga:
Menurut dia, Benny menjadi tokoh yang diciptakan asing untuk menciptakan propaganda. "Banyak tokoh lain yang banyak tapi menonjol Benny Wenda. Dia terus melakukan provokasi. Sehingga dia tak bisa dikendalikan," tutur peserta studi program doktoral Universitas Indonesia itu.
Stanislaus menyoroti kehadiran Benny Wenda di Inggris diduga bukan tanpa alasan. Alasannya, lanjut dia, Benny selalu berlindung di balik isu HAM untuk membuat negara lain iba. "Dia (Benny) berlindung di balik isu HAM. Ada isu perantara agar motif asli (Papua Merdeka) tak terlihat," ujarnya.
Untuk itu, Stanislaus menyarankan sudah seharusnya pemerintah Indonesia melakukan kontra propaganda untuk melawan provokasi Benny Wenda di media sosial. Pemerintah Presiden Jokowi, lanjut dia, juga perlu melakukan lobi politik internasional, serta memastikan pendekatan humanis anti-militer dalam meredam gejolak masyarakat Papua.
"Memberitahu ke negara lain bahwa Papua adalah bagian negara Indonesia," tutup pakar intelijen itu. (Knu)
Baca Juga:
Moeldoko Bocorkan Cara Pemerintah Hadapi Aktor Intelektual Kerusuhan Papua