M Sarmuji: Politik tidak Selalu Identik dengan Hal Kotor

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 21 Januari 2015
M Sarmuji: Politik tidak Selalu Identik dengan Hal Kotor

Hurri Rauf

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik- Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, saat terjun ke kancah politik ia memiliki sandaran ideologis dan teologis. Ia tumbuh di lingkungan aktivis sejak ia dilahirkan 10 Juni 1974 di Surabaya.

Buktinya saja ia mengikuti kegiatan Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama (IPNU) di desanya saat ia duduk di bangku SMP. Tetapi ketika itu, sang orang tuanya sangat khawatir dengan kondisi anaknya ketika pembubaran organisasi Masyumi dan PKI tahun 1965. Namun demikian, Sang anak tetap tidak redup semangatnya.

Semangat alumnus pasca sarjana Universitas Indonesia (UI) ini semakin menyala untuk mengikuti aktivitas keagamaan yang disemarakan IPNU di desa-desa sekitar Surabaya. Setelah lulus SMP dan SMA, bapak dari dua anak, Muh. Sutojoyo Sulthana Nashir dan Prabu Linuwih Muh. A'dhom,  kemudian hijrah dari Surabaya ke Jember,  Jawa Timur, untuk melanjutkan studinya di Universitas Jember. Nah di kampus ini, Sarmuji kemudian bertemu dengan kawan-kawan aktivis, sehingga semangatnya terjun ke dunia aktivis yang semakin membara. 

Organisasi ekstra kampus yang ia masuki adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Momentum di HMI ini tidak ia sia-siakan untuk lebih serius mempelajari tentang dunia politik yang selama ini dipersepsikan masyarakat sebagai ‘dunia kotor’. Ia juga menjadikan organ ekstra ini sebagai momentum untuk memperluas jaringan. Tidak hanya tokoh lokal tapi tokoh nasional pun tak dilewatkannya. 

Pengalaman di organisasi ekstra kampus dan jaringan yang sudah dikantongi itu, kemudian dijadikan modalnya untuk masuk organisasi nasional kepemudaan sayap partai Golkar Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Di organ sayap Golkar ini, ia kemudian di daulat menjadi Wasekjen AMPI periode 2003-2008. 

"Saya masuk di situ menjadi penyokong, lebih banyak diperankan dalam hal-hal konseptual, kemudian menjadi sekjen DPP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) pada 2010-2015," pungkasnya.

Kesederhanaan dan menjaga etika dalam bergaul serta kerja kerasnya di dua organisasi sayap Partai Golkar itu membuat Sarmuji semakin dipercaya. Ia kemudian ditarik menjadi Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar pada 2007-2013.

Tak lama menjadi Tenaga Ahli, ia kemudian di calonkan menjadi calon anggota Legislatif Daerah Pilihan (Dapil) Jatim VI. Mengantongi nomor urut satu, Sarmuji kemudian melanglangbuana ke Senayan setelah memperoleh suara terbanyak. Kalahkan rival politik internal, caleg dari Golkar lainnya di Dapil yang meliputi Kabupaten Blitar, Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, dan Kota Kediri tersebut.

Terpilihnya ia sebagai anggota DPR RI ini sebenarnya tak lepas dari ketekunan ia dalam bekerja, berdoa, visi dan misinya yang akan diperjuangkan untuk masyarakat luas. Apalagi ada sandaran ideologis teologis menjadi pemantik semangat untuk mengubah persepsi masyarakat tentang ‘politik kotor’ menjadi persepsi politik bersih, rapi, beretika dan politik sebagai kekuatan menolong.

"Sandaran ideologis dan teologis yang menyebabkan saya semakin mantap masuk dunia politik. Sandaran teologisnya itu di inspirasi oleh salah satu ayat di dalam Al-Qur’an, yakni surat Al-Isro.

Baginya, ayat dalam kitab suci Al Qur'an tersebut menginspirasi dirinya untuk kemudian dijadikan kekuatan politik untuk menolong dalam memperjuangkan kebijakan-kebijakan politik yang akan ia tempuh di parlemen. Tak tanggung-tanggung dan untuk menghindari sifat lupa dari sandaran ideologis teologis itu, ia kemudian menempelkan ayat tersebut pada nama putra pertamanya.

“Inspirasi itu sampai ia tancapkan berupa tonggak anak saya dikasih nama Muhammad Sutojoyo Sulthana Nashir, yang berasal dari kata Sulthana Nashira, yang artinya kekuatan yang menolong.  Saya abadikan ayat itu menjadi nama anak saya sehingga kalau saya agak lupa,  ketika ingat nama anak saya, mudah-mudahan saya teringat lagi misi saya masuk dunia politik untuk menolong," jelas Sarmuji yang pernah berpengalaman di PT Himais Optima, Konsultan, DPR-RI, fraksi Partai Golkar dan staf ahli ini.

Ada persepsi dari masyarakat yang menuturkan, bahwa politik itu adalah kotor. Menurut Sarmuji, biarkanlah persepsi tersebut. Jangan sampai persepsi politik kotor itu kemudian menjadi pembenar langkah kotor yang dilakukan oleh para politikus.  Sebaliknya, ia pun berharap agar persepsi masyarakat tentang politik kotor diubah menjadi persepsi politik mulya dan suci.

"Sehingga orang yang masuk dalam dunia politik harus memiliki prasyarat kemuliaan. Visi yang baik adalah tujuan yang utama. Saya berharap begitu. Tapi karena kondisi faktualnya persepsi politik adalah kotor. Sebenarnya kalau kita mengembangkan ide-ide yang baik pasti ada sesuatu di balik itu," pungkas dia.  

Dari bekal pada pengalaman dan landasan ideologis teologis, ia berjanji akan memperjuangkan undang-undang kekayaan negara, sesuai dengan visi-misi ia terjun dan menekuni dunia politik. Sebab,  saat ini dan sesuai dengan undang-undang MD3, setiap anggota mempunyai hak untuk mengusulkan undang-undang kekayaan yang saat ini masih parsial. 

"Karena ini kita ngomong kebocoran, pencurian, kekayaan yang hilang, tapi kita belum memiliki UU kekayaan negara. Padahal itu sebenarnya amanah. Di bidang perdagangan dan perindustrian saya ingin negara mengambil peran maksimal terhadap pelaku ekonomi dalam negeri. Jangan sampai Indonesia menjadi pasar bagi produk luar negeri. Indonesia harus berdaulat di negeri sendiri dengan mengandalkan kemampuan sendiri," katanya. (HUR)

 

#Komisi VI DPR #Anggota DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Soroti Sanksi untuk Sahroni dkk, Ada Upaya ‘Melindungi’ Teman Sendiri
Mempertanyakan langkah MKD yang cepat memutuskan kasus pelanggaran etik lima legislator nonaktif tanpa pemeriksaan mendalam.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pengamat Soroti Sanksi untuk Sahroni dkk, Ada Upaya ‘Melindungi’ Teman Sendiri
Indonesia
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
MKD DPR menjatuhkan sanksi nonaktif enam bulan kepada anggota DPR Fraksi NasDem Ahmad Sahroni atas pelanggaran kode etik buntut aksi unjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan. Sahroni menyatakan menerima putusan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
Indonesia
Hormati Putusan MKD DPR, Uya Kuya: Sidang Etik Berjalan Objektif dan Profesional
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyatakan anggota DPR Fraksi PAN Uya Kuya tidak terbukti melanggar kode etik usai sidang etik buntut aksi unjuk rasa Agustus 2025. Uya menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Hormati Putusan MKD DPR, Uya Kuya: Sidang Etik Berjalan Objektif dan Profesional
Indonesia
MKD Putuskan Sanksi untuk 5 Anggota DPR Nonaktif, Sahroni dan Eko Patrio Dihukum Paling Berat
MKD menjatuhkan sanksi kepada lima anggota DPR nonaktif. Tiga melanggar kode etik, dua kembali aktif, dengan Sahroni menerima sanksi paling berat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
MKD Putuskan Sanksi untuk 5 Anggota DPR Nonaktif, Sahroni dan Eko Patrio Dihukum Paling Berat
Indonesia
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
Ada narasi yang disebarkan secara terstruktur dan sistematis di berbagai platform media sosial sejak pertengahan Agustus, jauh sebelum aksi unjuk rasa pecah.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
Indonesia
MKD Gelar Pemeriksaan Awal 5 Anggota Nonaktif DPR Terkait dengan Dugaan Pelanggaran Etika
Pemeriksaan dilakukan untuk mencari kejelasan atas sejumlah peristiwa yang mendapat perhatian publik.
Dwi Astarini - Senin, 03 November 2025
MKD Gelar Pemeriksaan Awal 5 Anggota Nonaktif DPR Terkait dengan Dugaan Pelanggaran Etika
Indonesia
Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Unhan Senang Aksi Joget Anggota DPR, Merasa Dihargai
Aksi joget para anggota dewan menjadi respons positif karena merasa usaha yang ditampilkan timnya mendapatkan reaksi dari anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Unhan Senang Aksi Joget Anggota DPR, Merasa Dihargai
Indonesia
Pertalite Diduga Picu Kerusakan Kendaraan di Jatim, Komisi VI DPR Bakal Panggil Pertamina
Pertalite picu kerusakan kendaraan di Jawa Timur. Komisi VI DPR akan memanggil Pertamina.
Soffi Amira - Jumat, 31 Oktober 2025
Pertalite Diduga Picu Kerusakan Kendaraan di Jatim, Komisi VI DPR Bakal Panggil Pertamina
Indonesia
Putuskan Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR, MKD Bahas 5 Kasus Etik Baru
MKD DPR RI memutuskan Rahayu Saraswati tetap berstatus sebagai anggota DPR periode 2024–2029 dan menindaklanjuti lima perkara etik baru dalam rapat internal di Senayan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Putuskan Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR, MKD Bahas 5 Kasus Etik Baru
Indonesia
Dukung Penuh Menkeu Purbaya Larang Impor Pakaian Bekas, DPR: Jadi Angin Segar bagi Industri Tekstil Nasional
Menkeu Purbaya berencana menghentikan impor pakaian bekas dengan memasukkan para pemasok ke dalam daftar hitam (blacklist).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 Oktober 2025
Dukung Penuh Menkeu Purbaya Larang Impor Pakaian Bekas, DPR: Jadi Angin Segar bagi Industri Tekstil Nasional
Bagikan