Lontarkan Pernyataan Ngawur Soal Harun Masiku, Presiden Jokowi Semprot Menteri Yasonna
Presiden Jokowi. Foto: ANTARA
MerahPutih.Com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik pernyataan Menkumham Yasonna Laoly yang dinilai serampangan terkait keberadaan buronan KPK yang tersangkut kasus suap, Harun Masiku.
Jokowi mengatakan, seharusnya Yasonna tak sembarangan memberikan pernyataan atau statement kepada publik.
Baca Juga:
Seusai Diperiksa KPK, Hasto Puji Tersangka Suap Harun Masiku Kader Terbaik PDIP
"Saya hanya ingin, saya hanya pesan, titip kepada semua menteri semua pejabat kalau membuat statement itu hati-hati," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/1).
Lebih lanjut, Presiden juga meminta semua pihak untuk kembali mengecek data maupun informasi yang diberikan oleh anak buahnya.
"Terutama yang berkaitan dengan angka-angka, terutama yang berkaitan dengan data, terutama yang berkaitan dengan informasi. Hati-hati, hati-hati," tegas Jokowi.
"Jangan sampai informasi dari bawah langsung diterima tanpa kroscek terlebih dulu," tuturnya.
PResiden Jokowi mengaku tak tahu penyebab Yasonna membuat pernyataan yang menyesatkan.
"Saya tidak tahu. Tapi yang jelas untuk semuanya harus hati-hati dalam membuat pernyataan. Apalagi yang berkaitan dengan hukum," kata Jokowi.
Baca Juga:
Dituding Berbohong Soal Harun Masiku, Praktisi Hukum Tuntut Menteri Yasonna Dicopot
Pernyataan ini terkait dengan keberadaan tersangka kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, Harun Masiku.
Yasonna sebagai Menteri Hukum dan HAM yang membawahi Direktorat Jenderal Imigrasi, menyatakan Harun yang belum tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, tak ada di Indonesia. Namun dari pengakuan istrinya, Harun diketahui sudah berada di Indonesia.(Knu)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Menkum Supratman: BP BUMN Berperan sebagai Regulator, Beda dengan BPI Danantara
Menkumham Tegaskan Pembentukan Kementerian Haji untuk Perkuat Sistem dan Jawab Kebutuhan Jutaan Calon Jemaah
Buka Bimtek di Bali, Puan: PDIP Harus Makin Dekat dengan Wong Cilik dan Anak Muda
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Pemerintah Tulis Ulang Sejarah, PDIP Minta Uji Publik Naskah Akademik
Ditjen AHU Pastikan tak akan Ikut Campur Konflik Dualisme HNSI
Yasonna Bantah Ada Perbedaan Sikap soal Mundurnya Kongres PDIP
Anggota Watimpres Era Presiden Jokowi, Djan Faridz Jalani Pemeriksan KPK