Kurangi Impor Bahan Bakar, PLN Mendorong Pertanian dan Perikanan Berbasis Listrik

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Agustus 2022
Kurangi Impor Bahan Bakar, PLN Mendorong Pertanian dan Perikanan Berbasis Listrik

Pemanfaatan lampu di kebun buah naga dalam program electrifying agriculture yang bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi. (ANTARA/HO-PLN)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Usaha Milik Negara bidang energi, PT PLN (Persero) terus mendorong peralihan energi berbasis fosil, terutama bahan bakar minyak, ke energi berbasis listrik. Hal ini diyakini menghemat ongkos produksi sekaligus mengurangi emisi karbon.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengajak insan muda untuk bisa mengembangkan inovasi dalam teknologi karena migrasi energi membutuhkan pengembangan teknologi maupun alat yang bisa mengadaptasi perubahan tersebut.

Baca Juga:

Dukung Kendaraan Listrik, PLN Telah Bangun 139 SPKLU

"PLN jadi salah satu pelaku utama agar generasi masa depan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Untuk itu kita perlu mengembangkan inovasi teknologi yang tepat guna untuk bisa menjawab perubahan dari bahan bakar fosil ke berbasis listrik," kata Darmawan di Jakarta, Kamis (11/8).

Salah satu program yang dikembangkan oleh PLN saat ini adalah mendorong kendaraan listrik, pertanian berbasis listrik atau electrifying agriculture, dan kelautan berbasis listrik atau electrifying marine.

Ia menjelaskan, impor minyak mentah saat ini jumlahnya sangat besar, sehingga harus dilakukan mitigasi agar tidak membebani APBN maupun defisit neraca transaksi berjalan.

PLN, kata ia, mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik yang terbukti lebih hemat. Melalui program elektrifikasi pertanian, Darmawan menyakini petani bisa lebih hemat dan produktivitas meningkat bila alat pertanian mereka berbasis listrik, karena melepas ketergantungan para petani dari BBM. Selain itu, PLN melakukan electrifying marine dengan penyediaan fasilitas listrik di pelabuhan.

"Ini sudah kami lakukan di daerah-daerah perikanan laut, misalnya di kepulauan Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan lainnya. Kapal-kapal yang sandar tidak lagi bakar solar, hanya pakai listrik yang sangat irit," jelas Darmawan.

Vice President Market Intelligence & Ekonomi Analitis PLN Henri Firdaus mencatat hingga Juli 2022 mengatakan, melalui electricfying agriculture, kami ingin meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Ini bisa juga membantu petani untuk menghemat biaya operasional mereka dari sebelumnya menggunakan BBM dan elpiji, kami konversi menjadi listrik," kata Henri.

Dalam program elektrifikasi pertanian tersebut PLN juga melakukan perakitan dan konversi alat pertanian ke berbasis listrik dengan mengubah traktor yang berbasis solar menjadi traktor listrik.

"Kami juga rakit penggilingan padi berbasis listrik. Tentu masih banyak teknologi yang bisa lebih hemat lagi untuk bisa mendorong elektrifikasi pertanian, perlu inovasi semua pihak untuk menciptakan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan," ungkapnya.

Capaian PLN dalam mendorong masyarakat pertanian memakai listrik terus meningkat. Pada tahun ini total pelanggan elektrifikasi pertanian mencapai 178.127 pelanggan dengan daya terpasang mencapai 2.966 MVA.

Baca Juga:

Aktivitas Meningkat, PLN Sudah Jual Listrik 65,42 Terawatt Jam

#PLN #Mobil Listrik #BUMN
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
311.528 Pelanggan PAM Jaya Tidak Dapat Suplai Air Bersih Mulai Jumat Malam, Tersebar di 53 Kelurahan Ini!
Suplai air bersih dari PAM Jaya untuk sedikitnya 53 kelurahan di wilayah Jakarta dipastikan akan mengalami gangguan suplai air bersih mulai Jumat (31/10) malam besok.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
311.528 Pelanggan PAM Jaya Tidak Dapat Suplai Air Bersih Mulai Jumat Malam, Tersebar di 53 Kelurahan Ini!
Indonesia
BUMN Indonesia Menang Kontrak Proyek Malolos-Clark Railway di Filipina, Nilainya Rp 3,16 T
Perusahaan BUMN sektor konstruksi, PT PP (Persero) Tbk (PTPP), resmi ditunjuk sebagai kontraktor utama internasional dalam proyek Malolos–Clark Railway Contract Package S-01 (CP S01) di Filipina.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
BUMN Indonesia Menang Kontrak Proyek Malolos-Clark Railway di Filipina, Nilainya Rp 3,16 T
Indonesia
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Danantara saat ini mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 16,57 kuadriliun, sehingga menempatkan Danantara sebagai sovereign wealth fund nomor lima terbesar di dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Indonesia
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Purbaya mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Indonesia
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Cerminan lemahnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Indonesia
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Indonesia
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Kejaksaan Agung menyebutkan, bahwa WNA yang memimpin BUMN masih tetap bisa diproses hukum. Apalagi, jika mereka merugikan negara.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Indonesia
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Sistem hukum positif Indonesia berlaku universal, termasuk bagi WNA yang bekerja atau tinggal di Indonesia.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Oktober 2025
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Indonesia
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak WNA yang menjabat di BUMN apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
Indonesia
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Presiden Prabowo Subianto sudah mengubah regulasi yang melarang ekspatriat atau WNA memimpin BUMN.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Bagikan