KSP Bocorkan Kantor Sementara Kepala Otorita IKN Nusantara
Kawasan IKN Nusantara. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan segera melantik Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada pekan ini.
"Ada kemungkinan 1-2 hari ini. Tapi belum bisa saya pastikan," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong saat dikonfirmasi, Selasa (8/3).
Baca Juga
NasDem Minta Pemerintah Fokus Tangani Naiknya Harga Kebutuhan Pokok
Wandy belum bisa menjelaskan secara rinci siapa sosok yang akan dilantik sebagai Kepala Otorita IKN. Ia hanya menyebut, setelah dilantik Kepala Otorita IKN akan berkantor di Jakarta dan Balikpapan.
"Sekretariat IKN, lintas kementerian yang sedang disiapkan Bappenas. Di Balikpapan dan juga ada di Jakarta karena masih transisi," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal terkait Kepala Otorita IKN Nusantara berasal dari kalangan nonpartai politik.
Baca Juga
Senator DKI Minta Ketentuan Ruang Terbuka Hijau di IKN Konsisten dengan Undang-Undang
Hal tersebut disampaikan Jokowi seusai menghadiri peresmian Kantor DPP Partai Nasdem, Nasdem Tower di Menteng, Jakarta, Selasa (22/2).
“Nonparpol,” kata Jokowi.
Meski begitu, Jokowi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Kepala Otorita IKN Nusantara yang akan dipilihnya untuk memimpin pembangunan IKN di Kalimantan Timur. (Pon)
Baca Juga
Jokowi Percepat Pembentukan Operasional Otorita IKN Nusantara
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Percepat Pembangunan, 20 Ribu Pekerja Bakal Garap Proyek IKN Tahap 2
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita
Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum