Krisis Guru Hantui Kota Solo

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 20 Maret 2022
Krisis Guru Hantui Kota Solo

Seorang guru mengajar di ruang kelas saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Setiap tahunnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Solo mencatat sebanyak 300 guru pensiun. Hal ini jika tidak segera dicarikan jalan keluar, Solo akan kekurangan tenaga pengajar.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Solo Dwi Ariyatno menegaskan, persoalan ini harus jadi perhatian supaya Solo tidak sampai kekurangan guru.

Baca Juga:

Bagi-bagi Sarapan untuk Guru Indonesia

Untuk mengatasi hal tersebut, kata ia, perlu melakukan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan mutasi guru dari luar kota ke Solo.

"Bisa saja kita perekrutan CPNS, PPPK, termasuk menjalankan kebijakan tenaga kerja dengan perjanjian kontrak guru," kata dia.

Dikatakannya, dari banyaknya opsi tersebut, paling mungkin dilakukan yaitu pertama mengajukan tambahan kuota ke pusat baik melalui mekanisme CPNS maupun PPPK guru. Terlebih kekosongan guru ini sifatnya urgen.

Cara lain yang disiapkan pemkot, kata dia, dengan perekrutan TKPK. Namun, hal ini harus disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Solo.

"Kami juga haris harus mendapatkan persetujuan oleh pimpinan daerah untuk merekrut TKPK guru dalam jumlah banyak," katanya.

Seorang guru mengajar di ruang kelas saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM). (MP/Ismail)

Seorang guru mengajar di ruang kelas saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM). (MP/Ismail)

Ia mengatakan, opsi lain adalah membuka lebar mutasi bagi guru luar daerah masuk Solo. Data awal 2022 ini ada sebanyak 200 orang kekosongan guru.

"Masalah kekurangan guru dari tahun ke tahun dinilai masih terjadi. Ditambah tidak adanya rekrutmen CPNS sejak 2020," katanya.

Pada 2021, Solo memberikan formasi PPPK guru sebanyak 296. Sedangkan yang lolos hanya 272 guru dari berbagai jenjang pendidikan. Total, Solo masih kurang 24 guru PPPK dari total usulan.

"Rekap kebutuhan ASN 2022 untuk 2023 sebanyak 504. Jumlah itu terdiri dari, 300 guru, 148 nakes, dan 56 pegawai teknis lainnya," katanya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Gibran: Rekrutmen Ratusan Tenaga PPPK Non Guru Tidak Bebani APBD

#Guru #PNS #Penerimaan CPNS #PPPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Insentif Guru Madrasah Non ASN Cair Akhir Juni 2026, Tiap Guru Terima Rp 1,5 Juta
Kementerian Agama memastikan insentif guru madrasah non ASN mulai cair pada akhir Juni 2026. Setiap penerima akan mendapatkan dana sebesar Rp 1,5 juta.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juni 2026
Insentif Guru Madrasah Non ASN Cair Akhir Juni 2026, Tiap Guru Terima Rp 1,5 Juta
Indonesia
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
PPPK merupakan bagian penting dari aparatur negara yang berada di garis depan pelayanan publik dan menjalankan berbagai program pemerintahan di daerah.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Juni 2026
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
Indonesia
DPR Dorong Kepastian Kerja PPPK, Sebut Jadi Aset Negara Bukan Beban Anggaran
Komisi II DPR memastikan perjuangan tenaga honorer. PPPK merupakan aset negara, bukan beban anggaran.
Soffi Amira - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Dorong Kepastian Kerja PPPK, Sebut Jadi Aset Negara Bukan Beban Anggaran
Indonesia
Komisi X DPR Dukung 150 Ribu Beasiswa Guru, Usul Kuota Ditambah dan Seleksi Dipermudah
Wakil Ketua Komisi X DPR RI mendukung program 150 ribu beasiswa D4 dan S1 untuk guru. DPR juga mengusulkan penambahan kuota serta penyederhanaan proses seleksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Komisi X DPR Dukung 150 Ribu Beasiswa Guru, Usul Kuota Ditambah dan Seleksi Dipermudah
Indonesia
Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis di Sekolah Tuai Sorotan, P2G Usul Jadi Ekstrakurikuler
P2G menilai Bahasa Prancis belum menjadi kebutuhan mendesak di pendidikan maupun perdagangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis di Sekolah Tuai Sorotan, P2G Usul Jadi Ekstrakurikuler
Indonesia
Sidang Gugatan Kesejahteraan Dosen di MK, Komisi X DPR Minta Hakim Kabulkan Permohonan
Komisi X DPR RI mendukung gugatan kesejahteraan dosen di MK dan meminta hakim mengabulkan permohonan demi perbaikan pendidikan tinggi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Sidang Gugatan Kesejahteraan Dosen di MK, Komisi X DPR Minta Hakim Kabulkan Permohonan
Indonesia
Bukan Lagi Wewenang Daerah, Pengangkatan dan Distribusi Guru Diusulkan Dilakukan Pemerintah Pusat
Selain itu, agar pengangkatan guru, pamong belajar, penilik, dan pengawas sekolah dilakukan pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Bukan Lagi Wewenang Daerah, Pengangkatan dan Distribusi Guru Diusulkan Dilakukan Pemerintah Pusat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan mau menghapus utang pensiunan PNS. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Sabtu, 23 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Indonesia
Ini Kata Presiden Prabowo Mengapa Gaji Guru Kecil
Prabowo menyebut, telah terjadi aliran keluar kekayaan nasional atau outflow of national wealth sejak masa Orde Baru
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Mei 2026
Ini Kata Presiden Prabowo Mengapa Gaji Guru Kecil
Indonesia
Krisis 480 Ribu Guru Hantui Indonesia, Nasib Honorer Malah Digantung Regulasi
Sebagai langkah konkret, pemerintah harus memberikan rekognisi khusus bagi guru dengan masa pengabdian minimal lima hingga sepuluh tahun
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Krisis 480 Ribu Guru Hantui Indonesia, Nasib Honorer Malah Digantung Regulasi
Bagikan