KPK Ultimatum Anggaran IKN Jangan Dikorupsi Satu Rupiah Pun
Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (15/3/2022). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memantau pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dari tahapan persiapan, pembangunan, hingga pengalihan aset.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, para pihak yang terlibat dalam pembangunan IKN agar tidak melakukan korupsi.
"Kita berharap pembangunan IKN ini bisa berjalan lancar dan sedini mungkin kita pastikan tidak boleh ada 1 rupiah pun yang dikorupsi oleh penyelenggara pembangunan IKN itu sendiri," kata Firli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3).
Baca Juga:
KPK Bentuk Satgas Kawal Pembangunan IKN
Firli mengatakan, KPK sudah fokus dari awal pembangunan IKN, mulai dari pengadaan tanah, pembangunan infrastruktur, hingga pemindahan pemerintahan.
Bahkan, KPK sudah berbicara dengan pihak-pihak yang terkait pembangunan IKN agar mencegah korupsi dari awal.
"Beberapa waktu yang lalu KPK sudah berbicara dengan Kepala IKN Pak Bambang dan wakilnya. Kita mendengarkan bagaimana tahapan-tahapan tentang pembangunan IKN," ujarnya.
Baca Juga:
PKS: Pemerintah Harus Prioritaskan Papua, Jangan Asyik Urusi IKN Saja
Selain itu, kata Firli, KPK juga sudah berkomunikasi dengan Menteri ART/BPN terkait penyediaan lahan IKN. Begitu juga dengan Menteri Keuangan, mantan Kapolda Sumatera Selatan itu mengaku sudah berkomunikasi terkait penganggaran IKN.
"Terkait dengan pembangunan infrastruktur, KPK juga sudah berbicara dengan menteri PUPR termasuk juga dengan menteri BUMN," tutup Firli. (Pon)
Baca Juga:
Sejumlah Persoalan Muncul pada Pengadaan Tanah di IKN
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Ungkap Modus Jual Beli Jabatan Bupati Ponorogo, Uang Suap Disamarkan Lewat Keluarga dan Ajudan
KPK Ungkap Skema Korupsi Terstruktur di Ponorogo, Bupati Sugiri Libatkan Sekda hingga Adik Kandung
Bupati Ponorogo Diduga Terima Suap dan Gratifikasi Rp 2,6 Miliar dalam Tiga Kasus Korupsi
KPK Pamerkan Barang Bukti Dugaan Korupsi Suap Jabatan RSUD Harjono Ponorogo Sebesar Rp500 Juta
KPK Resmi Tetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Tersangka Dugaan Korupsi Suap Jabatan RSUD Harjono
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Momen Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK
Bupati Ponorogo dan Anak Buahnya Tiba di KPK, Enggan Komentar soal Promosi Jabatan
KPK Ungkap OTT Bupati Ponorogo Terkait Mutasi dan Promosi Jabatan
KPK Tangkap Bupati Ponorogo