KPK Tunggu Audit BPK Soal Dugaan Korupsi di Asabri


Firli Bahuri (Ant)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan siap mengusut dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Lembaga antirasuah saat ini tengah menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan korupsi tersebut
"Kita harus komunikasi dengan BPK RI dulu ya. BPK RI yang mengetahui terkait dengan hasil audit. Jadi, kita harus dengar pemaparan dari pihak BPK RI," kata Ketua KPK Firli Bahuri, saat dikonfirmasi, Senin (13/1).
Baca Juga:
Bamsoet Harap BUMN Asuransi Lain Enggak 'Ketularan' Jiwasraya dan Asabri
Eks Kabareskrim Polri itu belum bisa membeberkan detail kasus ini. Hal ini mengingat kasus ini temuan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukan) Mahfud MD.
"Prinsipnya KPK bekerja. Tapi sekali lagi kita mau dengar dulu dari BPK RI," ujar Firli.
Kasus dugaan korupsi di perusahaan asuransi militer pelat merah itu terungkap, setelah Menko Polhukam Mahfud MD membeberkannya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (10/1).

Menurut Mahfud, nilai korupsi dalam skandal Asabri tak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Jiwasraya.
"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun," kata Mahfud.
Baca Juga:
Untuk menindaklanjuti dugaan korupsi tersebut, Mahfud berencana memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Namun, Mahfud belum memastikan waktu pemanggilan tersebut.
Temuan ini menambah daftar kebobrokan perusahaan asuransi pelat merah, setelah kasus serupa terendus di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Dalam kasus Jiwasraya, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp13,7 triliun. Hal ini terjadi lantaran Jiwasraya mengalami gagal bayar polis asuransi yang mereka jual, yang nilainya mencapai Rp12,4 triliun. (Pon)
Baca Juga:
Kader PDIP yang Jadi Buron KPK Menguasai Ekonomi Internasional
Bagikan
Berita Terkait
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri

KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus

Bos Sritex Terseret Kasus Korupsi, Nunggak PBB Rp 1,1 Miliar ke Pemkab Sukoharjo

KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal

Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi

Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
