KPK Lempar Bola ke BKN Soal Kredibilitas TWK Novel Baswedan Cs

Novel Baswedan beserta sejumlah pegawai KPK yang tak lolos TWK (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ogah merespons keraguan soal kredibilitas tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menyebabkan 57 eks pegawai KPK diberhentikan secara hormat. Menurut KPK, pelaksanaan TWK merupakan kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Keraguan tersebut muncul usai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana merekrut Novel Baswedan Cs untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri beberapa waktu lalu.
Baca Juga
Busyro Anggap Rezim KPK Alami Osteoporosis Moral, Harus Dibawa ke ICU
"Jadi kami tidak dalam kapasitas untuk menghormati. Berarti TWK kemarin tidak kredibel atau tidak valid dan lain-lain sekali lagi itu wilayahnya BKN," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/10).

Ghufron mengatakan TWK merupakan produk BKN. Ia menyebut KPK hanya menjalankan mandat pengalihan status pegawai menjadi ASN sesuai kewenangan lembaga.
"KPK sekali lagi dalam melaksanakan TWK berdasarkan hukum yang melaksanakan adalah BKN yang menentukan hasilnya adalah BKN. Kami taat kewenangan masing-masing pihak yaitu BKN," ujarnya.
Baca Juga
Mabes Polri Segera Panggil Novel Baswedan cs Bahas Perekrutan Jadi ASN
Ghufron juga menegaskan pihaknya tidak tahu-menahu dengan hasil penilaian BKN yang membuat 57 pegawainya dipecat itu. Dalam hal ini, Ghufron menyatakan KPK hanya sebagai pengguna jasa BKN.
"Kami sebetulnya dalam posisinya sebagai user pada pelaksanaan TWK. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh BKN penentuan hasilnya juga oleh BKN itu posisi kami," kata Ghufron. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR

Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA

KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai

KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
