Komnas HAM Akui Berkomunikasi dengan Istana soal Perkembangan Kasus Brigadir J

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 26 Juli 2022
Komnas HAM Akui Berkomunikasi dengan Istana soal Perkembangan Kasus Brigadir J

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Jakarta, Selasa (26/7/2022). (ANTARA/HO-Humas Komnas HAM)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Komisi Nasional (Komnas) HAM merespon pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kasus penembakan Brigadir J di kediaman Irjen Ferdy Sambo.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik mengaku melakukan koordinasi dengan Istana mengenai perkembangan kasus Brigadir J.

Baca Juga:

Mabes Polri Kirim Tim Autopsi Ulang Brigadir J ke Jambi

Menurut Taufan, Presiden Jokowi juga ingin mengetahui sejelas-jelasnya perihal kasus tersebut.

"Karena saya beberapa kali dikomunikasi oleh pihak Istana," ujar Taufan kepada wartawan di kantor Komnas HAM, Selasa (26/7).

Komnas HAM menyatakan saat ini fokus mengusut dugaan penyiksaan terhadap J.

"Fokus kami pada penyebab kematian, ada spekulasi bahwa salah satu penyebab kematiannya adalah adanya penyiksaan, kita ingin buktikan itu," kata dia.

Dia mengatakan ada sejumlah temuan yang telah dikantongi Komnas HAM, termasuk luka tembak di tubuh Brigadir J.

Menurutnya, kondisi luka pada jenazah Brigadir J akan mengungkap soal jenis peluru hingga pemilik senjata.

"Kemudian, dari temuan-temuan kita mengenai kondisi tubuh jenazah itu kita akan tarik itu soal peluru, peluru akan berkait dengan senjata, senjata akan berkait dengan siapa yang memiliki senjata itu," ujarnya.

Baca Juga:

Penembakan Brigadir J, Komnas HAM Dapatkan Data Penting dari Tim Dokkes Polri

Taufan mengatakan, setelah mengetahui siapa pemilik senjata yang digunakan untuk menembak Brigadir J, barulah Komnas HAM akan mengusut motif.

Dia menegaskan Komnas HAM tidak akan terpengaruh berbagai spekulasi.

"Jadi masih ada tahapan-tahapan," ucapnya.

Sekedar informasi, Jokowi sudah dua kali berbicara mengenai kasus Brigadir J. Jokowi meminta kasus tersebut diusut secara transparan.

Pertama kali Jokowi bicara tentang kasus Brigadir J ini saat di Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7). Jokowi meminta proses hukum dilakukan. Selanjutnya Jokowi bicara saat kunjungan kerja di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta kasus Brigadir J diungkap secara terang benderang dan tidak ditutup-tutupi. (Knu)

Baca Juga:

1.200 Personel Kepolisian Disiapkan untuk Pengamanan Autopsi Ulang Jenazah Brigadir J

#Pembunuhan #Polisi #Komnas HAM
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Diminta Perbaiki Etika saat Kawal Pejabat, Polisi Wajib Berterima Kasih kepada Pengguna Jalan
Polisi diminta memperbaiki etika saat mengawal pejabat. Korlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho mengatakan, personelnya harus berterima kasih kepada pengguna jalan.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Diminta Perbaiki Etika saat Kawal Pejabat, Polisi Wajib Berterima Kasih kepada Pengguna Jalan
Indonesia
Selain Pejabat dan Kepala Daerah, Polisi Wajib Lapor ke Atasan jika Diminta Kawal Tokoh Masyarakat hingga Agama
Polisi kini wajib lapor ke pimpinan jika diminta mengawal tokoh masyarakat dan agama. Hal itu diungkapkan oleh Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Selain Pejabat dan Kepala Daerah, Polisi Wajib Lapor ke Atasan jika Diminta Kawal Tokoh Masyarakat hingga Agama
Indonesia
Marak Sirine dan Strobo Ilegal, DPR Minta Polisi Tindak Tegas Pengguna
Komisi III DPR soroti penyalahgunaan sirine dan strobo, Polisi diminta perketat razia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
Marak Sirine dan Strobo Ilegal, DPR Minta Polisi Tindak Tegas Pengguna
Indonesia
Soroti Kriminalisasi Usai Aksi 25 Agustus, Legislator PDIP: Ancaman Serius bagi Demokrasi
Pola penegakan hukum yang represif dinilai melukai prinsip demokrasi hingga memperlebar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan negara.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Soroti Kriminalisasi Usai Aksi 25 Agustus, Legislator PDIP: Ancaman Serius bagi Demokrasi
Indonesia
Perlindungan Saksi dan Korban Dinilai Masih Lemah, DPR Dorong Keterlibatan Aparat Hukum
Legistator desak Polisi dan Jaksa terlibat dalam perlindungan saksi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Perlindungan Saksi dan Korban Dinilai Masih Lemah, DPR Dorong Keterlibatan Aparat Hukum
Indonesia
2 Orang Yang Ditemukan Setelah Dinyatakan Hilang Saat Aksi Demo, Ada di Malang dan Sukamara Kalteng
Terdapat empat orang pendemo yang diduga hilang, yakni Eko Purnomo, Bima Permana Putra, Reno Syachputra Dewo, dan Muhammad Farhan Hamid.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
2 Orang Yang Ditemukan Setelah Dinyatakan Hilang Saat Aksi Demo, Ada di Malang dan Sukamara Kalteng
Indonesia
Ada Gerombolan Orang Ingin Temui Kacab BRI sebelum Pembunuhan, Pengacara Duga Bagian Sindikat Pembobolan Bank
Mereka mengaku ingin mengurus ATM, tapi tak membawa KTP dan memiliki rekening.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Ada Gerombolan Orang Ingin Temui Kacab BRI sebelum Pembunuhan, Pengacara Duga Bagian Sindikat Pembobolan Bank
Indonesia
Guru SMAN 1 Sinjai Dianiaya Anak Polisi Depan Bapaknya, Komisi X DPR: Bukti Degradasi Moral
Ironisnya, pemukulan terhadap guru itu terjadi di hadapan ayah sang siswa, Aiptu Rajamuddin, yang merupakan anggota Polri.
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
Guru SMAN 1 Sinjai Dianiaya Anak Polisi Depan Bapaknya, Komisi X DPR: Bukti Degradasi Moral
Indonesia
Keluarga Kacab BRI yang Dibunuh Minta Semua Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
Banyak analisis menuju ke pembunuhan berencana karena pada bagian akhir kasus ini ialahkorban dibuang dalam keadaan dilakban.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Keluarga Kacab BRI yang Dibunuh Minta Semua Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
Indonesia
Prajurit Terlibat Penculikan dan Pembunuhan Kepala KCP Bank, KSAD: Aksi Keji Bertolak Belakang Dengan Misi TNI
Pomdam Jaya menetapkan Kopda FH sebagai tersangka dalam kasus penculikan dan pembunuhan terhadap kepala cabang (kacab) sebuah bank di Jakarta berinisial MIP (37).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Prajurit Terlibat Penculikan dan Pembunuhan Kepala KCP Bank, KSAD: Aksi Keji Bertolak Belakang Dengan Misi TNI
Bagikan