Komisi III DPR Minta Firli Tak Sembunyikan Kasus Mangkrak di KPK


Waketum Partai Demokrat Benny K. Harman (tengah) di Kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (10/11). ANTARA/Genta Tenri Mawangi
MerahPutih.com - Komisi III DPR melakukan rapat kerja bersama Ketua KPK Firli Bahuri dan jajarannya di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1).
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Partai Demokrat, Benny K Harman meminta Firli Bahuri untuk mengungkap kasus-kasus yang belum selesai ditangani lembaga antirasuah.
Baca Juga
"Kemudian tentu pertanyaan tahun lalu apakah ada kasus kasus yang belum diselesaikan? Di sini saya lihat, ada kasus ini, tapi kan ada kasusnya," kata Benny.
Benny pun meminta agar Firli membuka kasus yang belum diselesaikan itu disampaikan dalam rapat.
"Jangan disembunyikan, ada juga yang disembunyikan kasus itu, dibuka saja," ujarnya.
Baca Juga
KPK Kembangkan Kasus Dugaan Korupsi Infrastruktur, Joko Widodo Ikut Diperiksa
Menurut Benny, hal ini pernah ditanyakan juga dalam rapat kerja Komisi III dengan KPK pada tahun lalu.
"Ada yang ditanyakan secara terbuka, ada yang tidak, dan saya setuju itu, kan nggak mungkin kita tanya lagi matahari terbit dimana? di timur atau di barat," tutup dia. (Pon)
Baca Juga
Di DPR, Pimpinan KPK Ungkap Anggota Legislatif Paling Malas Lapor LHKPN
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan

Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara

KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

Marak Sirine dan Strobo Ilegal, DPR Minta Polisi Tindak Tegas Pengguna

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus

KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal

DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
