Komisi II DPR RI Minta KPU Kawal Jalannya Sipol
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung. (Foto: DPR RI)
MerahPutih.com - Komisi II DPR RI menerima informasi adanya sejumlah partai politik yang mengalami kesulitan dalam mengakses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Atas dasar itu, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus mengawal berjalannya Sipol dan dipastikan mudah untuk diakses.
Baca Juga:
“Kita kan punya pendaftaran Sipol bagi setiap partai politik, dalam beberapa pengalaman waktu lalu itu agak merepotkan, susah diakses," kata Doli melalui keterangan tertulisnya, Selasa (12/7).
Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan kendala pada Sipol tersebut salah satunya karena keterbatasan ruang penyimpanan dan server internet dari KPU.
“Ada banyak kendala secara teknis, dan kemarin itu cukup merepotkan bagi masing-masing parpol. Makanya tadi kasih pesan jangan sampai nanti kalau anggaran sudah terpenuhi, kejadian serupa terulang lagi," tambah Doli.
Baca Juga:
42 Partai Sudah Mendaftar di Sipol KPU, Bersiap Ramaikan Pemilu 2024
Dalam kesempatan itu, Doli juga meminta KPU menjamin keamanan dan perlindungan data pribadi dalam verifikasi partai politik jelang pemilu.
“Komisi II meminta KPU agar Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) menjamin sistem keamanan data dan perlindungan data pribadi dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta Pemilu," jelasnya.
Hingga Kamis (7/7, jumlah partai politik yang sudah diterima permohonannya untuk mengakses Sipol sebanyak 42 partai, yang terdiri dari 35 partai nasional dan 7 partai lokal di Aceh. (Bob)
Baca Juga:
Bagikan
Mula Akmal
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Dana Rp 234 Triliun Mengendap di Bank, DPR Ingatkan Pemda Segera Realisasikan APBD
Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah
Pramono Bakal Tindak Bendera Partai yang Ganggu Keindahan Kota, Pasukan Oranye Jadi Andalan