Komisi II DPR Harap Menteri Hadi Berani Sikat Mafia Tanah


Hadi Tjahjanto memberikan salam sebelum upacara pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Rabu (15/6/2022).. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
MerahPutih.com - Dilantiknya Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Negara (BPN) mendapatkan atensi dari Komisi II DPR RI.
Anggota Komisi II DPR, Anwar Hafid berharap Menteri Hadi bisa memberantas mafia tanah di Indonesia. Di mana permasalahan itu sering kali membebani masyarakat dan menimbulkan persoalan besar.
Baca Juga
Kepemimpinan yang Kuat, Menteri Hadi Tjahjanto Dinilai Mampu Berantas Mafia Tanah
"Karena memang dibutuhkan sosok yang tegas dan berani dalam mengatasi persoalan pertanahan di Indonesia," ungkap Anwar Hafid kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/6).
Terkait sosok Hadi Tjahjanto yang bukan berlatar belakang dari partai politik, politikus dari Fraksi Partai Demokrat ini mengingatkan bahwa hal itu jadi nilai lebih. Sebab, bisa mempermudah kinerjanya dalam melaksanakan tanggung jawab dari presiden.
"Justru tidak dari parpol, lebih bisa melaksanakan dengan sangat leluasa, tidak terkooptasi dengan kepentingan politik," jelas Anwar Hafid.
Menurut dia, masalah pertanahan menjadi persoalan yang terus dibahas bersama mitra kerja mereka yakni Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Negara (BPN).
Baca Juga
Salah satunya persoalan tanah dengan status hak guna usaha (HGU). Di mana masyarakat dihadapkan dengan korporasi.
Sementara Hadi yang juga seorang purnawirawan jenderal TNI dengan jiwa NKRI nya yang diyakini kuat, pasti akan selalu berkomitmen bersama rakyat.
"Hadi merupakan sosok yang punya keberanian untuk melaksanakannya," jelas Anwar Hafid.
Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 di mana bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Sehingga, internal Kementerian mesti bersih dahulu sebelum membereskan permasalahan yang menimpa rakyat.
"Menteri ATR harus berani membersihkan internal lembaganya dari tingkatan pusat hingga daerah," harapnya. (Knu)
Baca Juga
Gibran Minta Bantuan Menteri Hadi Selesaikan Kasus Sengketa Tanah Sriwedari
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum

Nusron Wahid Akui Salah dan Minta Maaf, DPR Justru Soroti Masalah Lebih Besar di Kementerian ATR/BPN yang Harus Segera Dibasmi Demi Rakyat

Nusron Wahid Minta Maaf soal Semua Tanah Milik Negara, DPR: Fokus Berantas Mafia Tanah Saja

Pemerintah ‘Ngebet’ Ambil Alih Tanah ‘Menganggur’, Menteri Nusron Berdalih Digunakan untuk Program Strategis

Sampaikan Permintaan Maaf, Nusron Wahid Jelaskan Maksud Tanah ‘Nganggur’ Diambil Negara

Pernyataan Semua Tanah Milik Negara Menjadi Ramai, Menteri ATR Nusron Wahid Minta Maaf dan Ke Depan Berhati-hati Berkata

Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Komisi II DPR: Pilkada Harus Lewat DPRD

Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN

Cak Imin Usul Pilkada Dipilih DPRD, Komisi II DPR: Sesuai Koridor Konstitusi

Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN
