Koalisi Perubahan Sebut Ada Potensi Parpol Lain Bergabung

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 25 Maret 2023
Koalisi Perubahan Sebut Ada Potensi Parpol Lain Bergabung

Konferensi pers pengumuman piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Sekretariat Perubahan di Sekretariat Perubahan, Jakarta, Jumat (24/3/2023). (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera masih menunggu kemungkinan ada partai politik lain yang bergabung menghadapi Pemilu 2024.

"Kalau ada (parpol) yang mau gabung kan kita harus lihat-lihat gitu kan, jadi tentu banyak hal. Biasanya anak sholeh rezekinya itu tahu-tahu datang saja gitu," kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya yang mewakili partainya di Tim Kecil saat konferensi pers di Sekretariat Perubahan Jakarta, Jumat.

Baca Juga:

Koalisi 3 Partai Usung Anies Teken Piagam Kesepakatan

Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan KPP belum melakukan deklarasi bersama secara besar-besaran dengan ketiga ketua umum parpol koalisi.

"Tadi kenapa kami belum menetapkan kapan akan deklarasi besar, itu berharap ada partai lain yang bisa bergabung," ujarnya.

Willy menyebut pihaknya terus menjalin komunikasi dengan banyak parpol untuk bergabung dalam sekoci koalisinya guna memenangkan Pemilihan Presiden 2024.

"Intensitas komunikasi itulah yang kemudian menjadi ice breaker untuk kemudian terbentuknya koalisi yang jauh lebih besar," ucapnya.

Dia menyebut KPP merupakan koalisi yang memiliki perkembangan cepat dibandingkan koalisi lain dengan adanya piagam koalisi berikut bakal capres yang diusungnya sebagai salah satu strategi untuk menggaet masuknya parpol lain.

"Strateginya satu saja, Anies jadi presiden menang Pilpres 2024, taktiknya banyak hal. Taktiknya tiga partai ini sebagai modal dasar cukup, tapi kemudian kita harus lihat kalau toh ada tetangga yang tidak mencapai kesepakatan (membentuk koalisi), kenapa kita tidak bersama-sama (KPP)?" tuturnya.

Willy mengatakan pihaknya masih terus membuka kesempatan parpol lain yang ingin bergabung dengan koalisinya sebelum akhirnya deklarasi bersama KPP dilakukan secara besar-besaran.

"Kesabaran itu menjadi salah satu variabel penting dalam menyusun strategi-strategi jadi kita bisa melihat ini dibutuhkan kesabaran tingkat dewa untuk kemudian bisa mendapatkan rezeki anak soleh (parpol lain gabung) tadi," katanya

Willy menyebut Partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS sudah satu frekuensi. Dia pun optimistis ketiga partai itu masih akan solid dalam KPP dan tidak berpaling pada koalisi lain.

Baca Juga:

Golkar dan PBB Buka Peluang Koalisi di Pemilu 2024

"Apakah ini akan berkurang? Insyaallah tidak. Kita justru sedang bekerja bagaimana meningkatkan adanya tambahan partai sebagai energi baru," imbuhnya.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman menyebut koalisinya tidak eksklusif dan masih membuka kesempatan bergabungnya parpol lain guna memperluas basis massa untuk memenangkan Pilpres 2024.

"Dan itu dilakukan oleh (bakal) capresnya sendiri, oleh Pak Anies, berkomunikasi dengan partai lain dan juga dilakukan oleh kami para pimpinan partai-partai politik yang sudah berkoalisi ini," katanya.

Bahkan, Sohibul menambahkan ada ketua umum partai politik di luar KPP yang menawarkan diri menjadi bakal cawapres Anies Baswedan untuk Pilpres 2024.

"Ya, tentu sekarang ada beberapa pimpinan partai yang ingin merapat, yang mereka kemudian mensyaratkan ketua umumnya ingin menjadi cawapres," kata Sohibul.

Namun, dia menekankan mekanisme internal koalisinya dalam menentukan bakal cawapres. Koalisinya juga telah menyerahkan mandat kepada Anies untuk memilih pasangan duetnya pada Pilpres 2024.

"Tentu kita berikan pemahaman bahwa ini koalisi yang awal sudah ada nih bertiga. Ya, tentu saja yang jadi priority dalam hal pencawapresan, apa yang berkembang dari tim tiga ini," ucapnya.

Sohibul menyebut bahwa parpol di KPP telah mengusulkan sejumlah nama bakal cawapres, mulai dari kader partainya hingga figur potensial lainnya.

"Sebetulnya nama-namanya sudah beredar. Yang jelas, dari PKS ada Kang Aher (Ahmad Heryawan), dari Demokrat ada AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), dari NasDem ada Bu Khofifah (Khofifah Indar Parawansa), bahkan juga sebelumnya ada Pak Andika (Andika Perkasa). Kemudian ada juga Mbak Yenny (Yenny Wahid) itu juga ada muncul," kata Sohibul. (*)

Baca Juga:

Cak Imin: Koalisi Gerindra-PKB Solid

#Partai Politik #Koalisi Pilpres #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Indonesia
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Parpol harus jadi tempat para pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi rakyat.
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Bagikan