Koalisi Bentukan PKB dan PKS Masih Menjajaki Dukungan Partai Lain

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 20 Juni 2022
Koalisi Bentukan PKB dan PKS Masih Menjajaki Dukungan Partai Lain

Prabowo Subianto (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) usai melakukan pertemuan di Kertanegara. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra mengaku sudah mencapai kata sepakat untuk bekerja sama di Pemilu 2024.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons dengan santai soal langkah PKB yang menjajaki koalisi dengan Gerindra.

Baca Juga:

Prabowo-Muhaimin Sepakat Bekerja Sama dalam Pemilu 2024

Padahal, sebelumnya PKB dan PKS intens berkomunikasi untuk membentuk poros Koalisi Semut Merah. Bahkan, Partai Demokrat berencana akan bergabung dengan koalisi Semut Merah.

Sekjen DPP PKS, Aboe Bakar Al Habsyi menilai sah-sah saja PKB membangun koalisi dengan Gerindra. Ia menyebut, komunikasi antara PKB dengan PKS juga masih berjalan intensif.

"Namanya koalisi itu kan perjodohan, jika memang PKB dan Gerindra berjodoh, ya alhamdulillah. Yang jelas, kami juga masih menjalin komunikasi intens dengan PKB," kata Habib Aboe kepada wartawan, Minggu (19/6) malam.

Baca Juga:

Gerindra Bulat Dukung Prabowo Capres di Pilpres 2024

Aboe menilai, poros koalisi hingga saat ini masih cair dan masih terbuka untuk berubah. Menurut dia, semua hal bisa terjadi sebelum janur kuning melengkung.

"Setiap parpol pasti akan membangun komunikasi dengan dengan parpol lain untuk mencari titik temu dalam proses pilpres," ujarnya.

Lebih lanjut anggota Komisi III DPR RI ini meyakini, bakal terjadi seleksi alam dalam proses pembentukan poros koalisi Pilpres 2024.

"Komunikasi mana yang berhasil membangun chemistry dan berlanjut, bisa jadi juga ada komunikasi yang kandas di tengah jalan. Kita lihat saja nanti, bagaimana hasil komunikasi yang sedang berjalan," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Cak Imin Gelar Pertemuan dengan Prabowo Subianto di Kertanegara

#PKB #PKS #Partai Gerindra #Koalisi Pilpres #Partai Demokrat #Pemilu #Pemilu 2024 #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
PKB Perintahkan Pengurus Cabang Gelar Dialog Dengan Mahasiswa, Bahas MBG dan KDMP
PKB, tegas ia, tidak menutup mata dengan berbagai laporan penyimpangan hingga pelanggaran hukum terkait pelaksanaan program pemerintah
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Juni 2026
PKB Perintahkan Pengurus Cabang Gelar Dialog Dengan Mahasiswa, Bahas MBG dan KDMP
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
PKB Kawal Implementasi Regulasi Turunan UU Pesantren, Ingin Terjadi Transformasi
pentingnya transformasi pendidikan pesantren agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi global.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
PKB Kawal Implementasi Regulasi Turunan UU Pesantren, Ingin Terjadi Transformasi
Indonesia
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, memberikan apresiasi atas kinerja penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Partai Gerindra memberikan peringatan keras bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Bagikan