Ketemu Isu Tertentu, PAN, PKS dan Demokrat Akan Bersatu

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 25 Oktober 2019
Ketemu Isu Tertentu, PAN, PKS dan Demokrat Akan Bersatu

Mikhael Raja Muda Bataona. (ANTARA FOTO/Bernadus Tokan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pengamat politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Mikhael Bataona, mengatakan, PAN, PKS dan Partai Demokrat bisa efektif menjadi oposisi dalam mengontrol jalannya pemerintahan, jika memiliki kesamaan agenda politik.

"Menurut saya, PAN, Partai Demokrat dan PKS bisa efektif menjadi oposisi, ketika mereka memiliki kesamaan kepentingan dalam agenda-agenda perjuangan ke depan," kata Bataona, di Kupang, Jumat (25/10).

Baca Juga:

Nadiem Makarim Diminta Jadikan Lulusan di Indonesia Pencipta Lapangan Kerja

Artinya, saat PAN, PKS dan Partai Demokrat punya lawan yang sama dalam isu tertentu, maka otomatis mereka akan bersatu.

"Tapi ketika tidak ada lawan bersama, maka menurut saya akan sulit, sebab ideologi Demokrat sebagai partai tengah nasionalis dan karakter SBY yang sangat hati-hati tidak akan mudah mengikuti cara beroposisi yang diajukan PKS dan PAN," jelas dia.

Jika partai-partai yang berada di luar kekuasaan ini tidak ada kesamaan kepentingan, maka mereka bisa saja hanya menyalak di media, tapi mandul dalam putusan-putusan di parlemen, katanya. "Karena kita tahu bersama bahwa, di dalam setiap isu politik, semua partai punya hitungan-hitungan pragmatis dan ideologis tertentu," beber dia.

Presiden Jokowi dan SBY di Istana (Biro Pers Setpres)

Ketika ada agenda yang justru sejalan dengan kepentingan mereka, maka mereka juga akan sepakat dan bungkam terhadap pemerintah.

"Dalam politik selalu berlaku hukum 'lawan bersama'. Hukum ini selalu menjadi dasar bagi persahabatan," ungkap pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Unwira itu.

Baca Juga:

Gojek Dukung Nadiem Makarim Sebagai Salah Satu Menteri Kabinet Jokowi

Menurut dia, justru PKS yang akan beroposisi secara lunak. Hal ini karena PKS tahu bahwa meskipun mereka sekarang di luar pemerintahan, tapi dulu di Solo mereka pernah mengusung Jokowi di periode pertama wali kota Solo, dan Hidayat Nurwahid bahkan menjadi jurkam Jokowi ketika itu.

"Mungkin oposisi yang agak lunak iya tetapi bukan oposisi yang ekstrem," katanya. (*)

#Pengamat Politik #Partai Demokrat #PAN #PKS
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya
PAN telah mengajukan penghentian gaji hingga fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya. Hal itu imbas dari kemarahan rakyat atas komentar keduanya.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya
Indonesia
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR
Penonaktifan keduanya imbas dari pernyataan dan aksi joget Eko dan Uya Kuya di Gedung DPR yang memicu kemarahan rakyat.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR
Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Bagikan