Kepala Bappenas Bocorkan Nama IKN Baru Pilihan Jokowi


Desain Istana Ibu Kota Negara. Foto: Nyoman Nuarta/@nyoman_nuarta
MerahPutih.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membuka nama Ibu Kota Negara (IKN) yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
Ketua PPP itu menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih nama Nusantara untuk Ibu Kota baru. Suharso mengatakan nama tersebut sudah diberitahukan kepala negara pada Jumat (14/1).
Baca Juga
PKS Sebut Pembahasan RUU IKN Negasikan Partisipasi Masyarakat
"Saya baru mendapatkan konfirmasi dari Bapak Presiden Jokowi pada Jumat (14/1) dan beliau mengatakan Ibu Kota Negara (IKN) ini namanya Nusantara," kata Suharso dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/1)
Dia menjelaskan alasan pemilihan nama tersebut adalah nama Nusantara sudah dikenal sejak dahulu dan menjadi ikonik di dunia internasional.
Selain itu, menurut dia, nama Nusantara mudah dan menggambarkan kenusantaraan bangsa Indonesia.
"Saya yakin kita semua setuju dengan istilah Nusantara ini," ujarnya.
Baca Juga
Dalam kesempatan tersebut, Panja RUU IKN Ahmad Doli Kurnia meminta menyiapkan penjelasan dari penamaan Nusantara.
Menurut dia, hal itu penting dilakukan untuk menambah pengetahuan meskipun Panja RUU IKN menyepakati penamaan tersebut.
"Saya juga meminta pemerintah menyiiapkan penjelasan agar Pasal 1 ini tidak multitafsir. Saya menilai IKN adalah statusnya namun namanya Nusantara," pungkasnya. (*)
Baca Juga
RUU IKN Harus Petakan Potensi Konflik Penduduk Lokal-Pendatang
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Presiden Prabowo Bentuk Komisi Reformasi Polri, Mahfud Md Masuk Kandidat Utama
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan

Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN, Gantikan Posisi Erick Thohir

Hasil AFC Champions League Two: Persib Gigit Jari, Kemenangan di Depan Mata Harus Sirna Kontra Lion City Sailors

DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM

Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh

DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek

Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik

Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data

Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
