Kementerian Agama Prioritaskan Pendidikan dan Dakwah Sejuk

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 25 Oktober 2019
Kementerian Agama Prioritaskan Pendidikan dan Dakwah Sejuk

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi (ANTARA/Agus Salim)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi menyatakan akan fokus dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah, pondok pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan lainnya. Mutu pendidikan tersebut sangat penting dalam rangka menciptakan SDM handal.

"Salah satu prioritas program Presiden untuk tahap kedua ini penekanannya pada aspek pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia. Beliau juga berpesan bagaimana meningkatkan mutu pendikan madrasah, pesantren, dan pendidikan kegamaan lainnya melalui program kemitraan dengan dunia usaha. Sehingga anak didik memiliki keterampilan yang siap terjun di dunia usaha," ujar Zainut dalam keterangannya, Jumat (25/10).

Baca Juga:

PDIP Ungkap Alasan Jokowi Tunjuk Bekas Jenderal Jadi Menteri Agama

Zainut juga akan mengeluarkan program dakwah yang mendorong ukhuwah persaudaran, semangat persatuan, dan sikap toleransi.

"Presiden memberikan contoh saat ini sering kita mendengar ceramah maupun khotbah yang isinya bukan memberikan kesejukan dan pesan-pesan damai, tapi justru yang disampaikan malah penuh dengan pesan provokatif. Ini perlu kita cermati agar jangan sampai dakwah tersebut membuat perpecahan umat Islam dan umat agama lainnya," ujar Zainut Tauhid.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi saat ditemui di ruang kerjanya, Kantor Kemenag, area Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (25/10/2019) usai dilantik Presiden Joko Widodo. (ANTARA/Anom Prihantoro)
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi saat ditemui di ruang kerjanya, Kantor Kemenag, area Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (25/10/2019) usai dilantik Presiden Joko Widodo. (ANTARA/Anom Prihantoro)

Hal ini, lanjut Zainut, menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dan meminta bagaimana meningkatkan kualitas para dai yang tidak sekadar menyampaikan pesan-pesan agama, namun memiliki semangat merangkul dan membangun persaudaraan.

"Apalagi di era media sosial ini yang bila tidak dikelola dengan baik justru akan menimbulkan perpecahan umat," jelas Zainut.

Zainut mengatakan, Kementerian Agama punya ribuan penyuluh. Para penyuluh itu ditugaskan untuk menyebarkan ajaran agama yang penuh kasih dan cinta sehingga radikalisme tidak berkembang.

"Kementerian Agama ini punya perangkat yang besar sekali, kita punya penyuluh (berjumlah) 45 ribu, ini kan juga merupakan modal yang saya kira nanti bisa kita arahkan untuk menjadi penyebar nilai-nilai dakwah yang rahman, penuh cinta dan kasih yang toleran gitu. Setiap penyuluh dia punya binaan-binaan di majelis-majelis taklim, saya kira itu jadi upaya kami bagaimana tadi, penanganan masalah paham radikal," ujar Zainut.

Baca Juga:

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Miliki Harta Rp14,7 Miliar

Zainut menyebut, paham radikal dapat menyebar karena dua aspek, yakni aspek keagamaan dan aspek ekonomi. Jika terkait aspek keagamaan, maka terkait transfer ilmu yang diterima siswa di sekolah.

"Kalau dari sumber ekonomi, bagaimana orang-orang itu dapat pekerjaan yang baik, dia pekerjaannya serampangan, banyak beban, kondisi sosialnya, saya kira ini harus dilihat secara utuh," lanjutnya.

Suasana pelantikan 12 wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada Jumat (25/10/2019). (ANTARA/HO-Biro Pers, Setpres)
Suasana pelantikan 12 wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada Jumat (25/10/2019). (ANTARA/HO-Biro Pers, Setpres)

Saat ini, Zainut mengatakan, stigma masyarakat mengarahkan radikalisme pada satu agama tertentu. Padahal, menurut Zainut, radikalisme dapat melekat ke semua agama.

"Ada stigmatisasi, kesan yang radikal itu hanya dari kelompok A gitu, atau hanya dialamatkan kepada Islam gitu. Jadi tidak benar bahwa radikalisme itu karena sumbernya semata-mata masalah agama dan paham radikal itu bisa melekat ke semua agama. Jadi harus hati-hati di dalam mengurai persoalan ini," ujar Zainut. (Knu)

Baca Juga:

Profil Fachrul Razi, Kalangan Militer Pertama yang Pimpin Kementerian Agama

#Zainut Tauhid #Kementerian Agama
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Rekrut 200 Orang Pegawai Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah Jadikan Kabid di Daerah Kepala Wilayah
Kebijakan ini sengaja diambil untuk menghindari keributan maupun intrik di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 September 2025
Rekrut 200 Orang Pegawai Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah Jadikan Kabid di Daerah Kepala Wilayah
Indonesia
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
SK Nomor 130 Tahun 2024 itu digunakan agen travel untuk meyakinkan calon jemaah bahwa kuota haji khusus yang mereka tawarkan adalah resmi.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
Indonesia
Ungkap Modus Jual Beli Kuota Haji, KPK: Tidak Secara Langsung
Pejabat Kemenag membagikan kuota tambahan haji khusus tersebut kepada asosiasi agensi perjalanan haji.
Frengky Aruan - Rabu, 10 September 2025
Ungkap Modus Jual Beli Kuota Haji, KPK: Tidak Secara Langsung
Berita
Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Kementerian Agama
Khalid Basalamah memenuhi panggilan KPK, Selasa (9/8). Ia dipanggil sebagai saksi kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Kementerian Agama
Indonesia
KPK Sita 2 Rumah di Jaksel terkait Korupsi Kuota Haji, Nilainya Sekitar Rp 6,5 Miliar
Budi menyebut aset tersebut diduga milik salah seorang aparatur sipil negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag.
Frengky Aruan - Selasa, 09 September 2025
KPK Sita 2 Rumah di Jaksel terkait Korupsi Kuota Haji, Nilainya Sekitar Rp 6,5 Miliar
Indonesia
Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag
Yaqut enggan menjelaskan mengenai materi pemeriksaan hari ini, termasuk soal dugaan penerimaan fee dalam pembagian kuota haji khusus ke Kementerian Agama (Kemenag).
Frengky Aruan - Senin, 01 September 2025
Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag
Indonesia
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Penyelenggaraan haji dan umrah akan ditangani Kementerian baru. Komisi VIII DPR pun meminta transisi tersebut tak mengganggu layanan jemaah.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Indonesia
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Ungkap Biaya Haji Khusus hingga Rp 300 Juta, Furoda 1 Miliar
Hal ini disampaikan terkait kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Agustus 2025
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Ungkap Biaya Haji Khusus hingga Rp 300 Juta, Furoda 1 Miliar
Indonesia
DPR-Pemerintah Sepakat RUU Haji Dibawa ke Paripurna, BP Haji Jadi Kementerian
Badan Penyelenggaraan Haji segera menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Wisnu Cipto - Senin, 25 Agustus 2025
DPR-Pemerintah Sepakat RUU Haji Dibawa ke Paripurna, BP Haji Jadi Kementerian
Indonesia
Istana Akui Rencana Bentuk Nomenklatur Baru Kementerian Haji
Pemerintah telah menyerahkan DIM RUU Haji ke DPR RI, termasuk usulan pembentukan kementerian haji.
Wisnu Cipto - Kamis, 21 Agustus 2025
Istana Akui Rencana Bentuk Nomenklatur Baru Kementerian Haji
Bagikan