Kementerian Agama Prioritaskan Pendidikan dan Dakwah Sejuk


Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi (ANTARA/Agus Salim)
MerahPutih.com - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi menyatakan akan fokus dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah, pondok pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan lainnya. Mutu pendidikan tersebut sangat penting dalam rangka menciptakan SDM handal.
"Salah satu prioritas program Presiden untuk tahap kedua ini penekanannya pada aspek pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia. Beliau juga berpesan bagaimana meningkatkan mutu pendikan madrasah, pesantren, dan pendidikan kegamaan lainnya melalui program kemitraan dengan dunia usaha. Sehingga anak didik memiliki keterampilan yang siap terjun di dunia usaha," ujar Zainut dalam keterangannya, Jumat (25/10).
Baca Juga:
PDIP Ungkap Alasan Jokowi Tunjuk Bekas Jenderal Jadi Menteri Agama
Zainut juga akan mengeluarkan program dakwah yang mendorong ukhuwah persaudaran, semangat persatuan, dan sikap toleransi.
"Presiden memberikan contoh saat ini sering kita mendengar ceramah maupun khotbah yang isinya bukan memberikan kesejukan dan pesan-pesan damai, tapi justru yang disampaikan malah penuh dengan pesan provokatif. Ini perlu kita cermati agar jangan sampai dakwah tersebut membuat perpecahan umat Islam dan umat agama lainnya," ujar Zainut Tauhid.
Hal ini, lanjut Zainut, menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dan meminta bagaimana meningkatkan kualitas para dai yang tidak sekadar menyampaikan pesan-pesan agama, namun memiliki semangat merangkul dan membangun persaudaraan.
"Apalagi di era media sosial ini yang bila tidak dikelola dengan baik justru akan menimbulkan perpecahan umat," jelas Zainut.
Zainut mengatakan, Kementerian Agama punya ribuan penyuluh. Para penyuluh itu ditugaskan untuk menyebarkan ajaran agama yang penuh kasih dan cinta sehingga radikalisme tidak berkembang.
"Kementerian Agama ini punya perangkat yang besar sekali, kita punya penyuluh (berjumlah) 45 ribu, ini kan juga merupakan modal yang saya kira nanti bisa kita arahkan untuk menjadi penyebar nilai-nilai dakwah yang rahman, penuh cinta dan kasih yang toleran gitu. Setiap penyuluh dia punya binaan-binaan di majelis-majelis taklim, saya kira itu jadi upaya kami bagaimana tadi, penanganan masalah paham radikal," ujar Zainut.
Baca Juga:
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Miliki Harta Rp14,7 Miliar
Zainut menyebut, paham radikal dapat menyebar karena dua aspek, yakni aspek keagamaan dan aspek ekonomi. Jika terkait aspek keagamaan, maka terkait transfer ilmu yang diterima siswa di sekolah.
"Kalau dari sumber ekonomi, bagaimana orang-orang itu dapat pekerjaan yang baik, dia pekerjaannya serampangan, banyak beban, kondisi sosialnya, saya kira ini harus dilihat secara utuh," lanjutnya.

Saat ini, Zainut mengatakan, stigma masyarakat mengarahkan radikalisme pada satu agama tertentu. Padahal, menurut Zainut, radikalisme dapat melekat ke semua agama.
"Ada stigmatisasi, kesan yang radikal itu hanya dari kelompok A gitu, atau hanya dialamatkan kepada Islam gitu. Jadi tidak benar bahwa radikalisme itu karena sumbernya semata-mata masalah agama dan paham radikal itu bisa melekat ke semua agama. Jadi harus hati-hati di dalam mengurai persoalan ini," ujar Zainut. (Knu)
Baca Juga:
Profil Fachrul Razi, Kalangan Militer Pertama yang Pimpin Kementerian Agama
Bagikan
Berita Terkait
Rekrut 200 Orang Pegawai Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah Jadikan Kabid di Daerah Kepala Wilayah

KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut

Ungkap Modus Jual Beli Kuota Haji, KPK: Tidak Secara Langsung

Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Kementerian Agama

KPK Sita 2 Rumah di Jaksel terkait Korupsi Kuota Haji, Nilainya Sekitar Rp 6,5 Miliar

Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah

Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Ungkap Biaya Haji Khusus hingga Rp 300 Juta, Furoda 1 Miliar

DPR-Pemerintah Sepakat RUU Haji Dibawa ke Paripurna, BP Haji Jadi Kementerian

Istana Akui Rencana Bentuk Nomenklatur Baru Kementerian Haji
