Kemendagri Dorong 4 DOB di Papua Gunakan Anggaran untuk Percepat Pembangunan

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 25 Maret 2023
Kemendagri Dorong 4 DOB di Papua Gunakan Anggaran untuk Percepat Pembangunan

Wamendagri John Wempi Wetipo. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mendorong empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua menggunakan alokasi anggaran yang diberikan untuk mempercepat pembangunan.

Hal itu disampaikan Wempi di hadapan awak media usai Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten se-Papua Pegunungan di Hotel Suni Abepura, Jayapura, Papua, Jumat (24/3).

Baca Juga

Bamsoet Minta Pemerintah Tambah Kekuatan TNI/Polri di Papua

“Karena tujuan kita untuk dalam masa transisi penyelenggaraan pemerintahan ini kan tujuannya adalah untuk pembangunan praspem (prasarana pemerintahan),” ujarnya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata Wempi, pada prinsipnya telah menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di empat DOB digunakan untuk pelaksanaan pembangunan di masing-masing provinsi, baik Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, maupun Papua Barat Daya.

Lebih lanjut, Wempi menjelaskan, selain membangun praspem, empat DOB di Papua juga turut bertanggung jawab mengawal proses penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, baik pada 14 Februari maupun 27 November 2024. Pasalnya, empat DOB tersebut menjadi daerah yang turut menggelar Pemilu Serentak 2024.

“Nah ini akan menjadi tugas dan tanggung jawab Pj. (penjabat),” ujarnya.

Baca Juga

Jokowi Resmikan Youth Creative Hub dan Tanam Jagung di Papua

Wempi berharap, kehadiran dirinya dapat mendukung pemerintah setempat dalam mengawal pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Dengan demikian, pemilu di daerah tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Di sisi lain, Wempi menambahkan, Kemendagri terus memastikan pelayanan publik di wilayah Papua tetap berjalan. Dia menegaskan, konflik bukanlah alasan untuk mengabaikan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Sehingga kita ingin memastikan para Pj. Pj. yang kita dorong ini berada di tempat, mengakomodasi tapi juga mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan di masa transisi sampai dengan pemilu bupati definitif di DOB masing-masing," tandasnya. (Pon)

Baca Juga

Jokowi Ungkap Telah Gelontorkan Seribu Triliun Rupiah untuk Papua

#Kemendagri #Papua
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
BNPB Kirim Tim Reaksi Cepat ke Nabire, Tangani Dampak dan Kerusakan Akibat Gempa
Tim reaksi cepat itu bertugas mendampingi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nabire melakukan asesmen untuk menentukan status bencana di Nabire.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
BNPB Kirim Tim Reaksi Cepat ke Nabire, Tangani Dampak dan Kerusakan Akibat Gempa
Indonesia
Gempa ‘Darat’ Magintudo 6,6 di Nabire Papua Tengah Dipicu Pergerakan di Sesar Anjak Weyland, Getarannya Bikin Orang Bangun Terkaget
Gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Gempa ‘Darat’ Magintudo 6,6 di Nabire Papua Tengah Dipicu Pergerakan di Sesar Anjak Weyland, Getarannya Bikin Orang Bangun Terkaget
Indonesia
Minta Maaf Langsung ke Kepala SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Arlan Ngaku Tindakannya di Luar Kontrol
Arlan mengaku menyesal dan berjanji menjadikannya pelajaran.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Minta Maaf Langsung ke Kepala SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Arlan Ngaku Tindakannya di Luar Kontrol
Indonesia
Wali Kota Prabumulih Dapat Sanksi Keras dari Kemendagri, Disebut Main Copot Kepala SMPN 1 tanpa Prosedur Tepat
Teguran tertulis tidak bisa dianggap enteng.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Wali Kota Prabumulih Dapat Sanksi Keras dari Kemendagri, Disebut Main Copot Kepala SMPN 1 tanpa Prosedur Tepat
Indonesia
Mutasi Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Tidak Sesuai Aturan, Wali Kota Dapat Teguran Tertulis
Itjen Kemendagri telah meminta keterangan terkait pencopotan Roni, yang ramai dibicarakan di media sosial itu, kepada Wali Kota Prabumulih Arlan
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Mutasi Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Tidak Sesuai Aturan, Wali Kota Dapat Teguran Tertulis
Indonesia
Capaian Cek Kesehatan Gratis di Papua Masih Rendah, Tertinggi di Jabar Capai 51 Persen
Jumlah peserta terendah terdapat di tiga provinsi lainnya, yaitu Papua, Papua Barat, dan Papua Pegunungan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Capaian Cek Kesehatan Gratis di Papua Masih Rendah, Tertinggi di Jabar Capai 51 Persen
Indonesia
Rusuh di Yalimo, Enam Personel Satgas Maleo Kopassus Terkepung Berhasil Dievakuasi
Puluhan bangunan terbakar, termasuk ruko, kos-kosan, rumah dinas, kantor dinas, serta fasilitas TNI dan Polri.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Rusuh di Yalimo, Enam Personel Satgas Maleo Kopassus Terkepung Berhasil Dievakuasi
Indonesia
Penggalian Lubang Suplai Makanan 7 Pekerja Tambang Freeport Terjebak Longsor Terhadang Lumpur
"Alat berat tidak bisa masuk ke dalam terowongan karena begitu diangkat lumpurnya maju-maju terus."
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Penggalian Lubang Suplai Makanan 7 Pekerja Tambang Freeport Terjebak Longsor Terhadang Lumpur
Indonesia
Semua Tewas, Ini Nama 4 Korban Helikopter Intan Angkasa Jatuh di Mimika Papua
Saat tim SAR tiba lokasi, kondisi helikopter nahas itu dalam keadaan sudah terbakar dan berada di sisi jurang pada ketinggian sekitar 11.000 feet.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Semua Tewas, Ini Nama 4 Korban Helikopter Intan Angkasa Jatuh di Mimika Papua
Indonesia
Tambang Freeport Longsor, 7 Pekerja Masih Terjebak
Peristiwa longsor terjadi di dalam area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) pada Senin (8/9) malam sekitar pukul 23.21 WIT.
Wisnu Cipto - Selasa, 09 September 2025
Tambang Freeport Longsor, 7 Pekerja Masih Terjebak
Bagikan