Jokowi Ungkap Peran Penting Pemilu 2024 untuk Masa Depan Bangsa

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 02 Desember 2022
Jokowi Ungkap Peran Penting Pemilu 2024 untuk Masa Depan Bangsa

Dokumentasi - Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo Membuka Kompas 100 CEO Forum, Jakarta Pusat, 28 November 2019. ANTARA/Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden/pri.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemilu 2024 merupakan momen politik yang sangat penting menentukan masa depan bangsa.

Menurut Presiden Joko Widodo, Pemilu 2024 mendatang menjadi pesta demokrasi yang terbesar karena diselenggarakan secara serentak.

"Tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting. Karena kita menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama yaitu tahun 2024," ungkap Jokowi saat konsolidasi lembaga penyelenggara pemilu di Convention Hall Beach City Entertaiment Center (BCEC) Ancol, Jakarta Utara, Jumat (2/12).

Baca Juga:

Jokowi Peringatkan KPU Hati-hati Terhadap Potensi Keributan di Pemilu 2024

Menurut Jokowi, pemilu mendatang bukan pekerjaan mudah.

"Ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa dan negara kita," sambungnya.

Selain itu, Jokowi juga mengatakan pelaksanaan Pemilu 2024 akan melibatkan jumlah pemilih yang besar.

Jokowi mengakui proses persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 juga tidak mudah.

Salah satunya terkait pendistribusian logistik pemilu yang terkendala insfrastruktur dan kondisi geografis.

"Kondisi geografis sangat berbeda, bayangkan kita harus pergi ke 17 ribu pulau, ada yang naik perahu, kapal, ada yang harus didukung untuk distribusi logisitik oleh TNI/Polri karena medannya tidak mudah," jelasnya.

Jokowi pun mengakui bahwa kondisi infrastruktur di Indonesia belum sempurna hingga masih ada wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

"Saya menyadari betul keadaan lapangan karena saya sering ke daerah," ujar dia.

Baca Juga:

Jokowi Yakin Pemilu 2024 Lebih Baik

Namun, Jokowi yakin KPU sudah memiliki pengalaman menyelenggarakan pemilu edisi-edisi sebelumnya yang dapat menjadi bekal untuk mempersiapkan Pemilu 2024 dengan lebih baik.

Ia meminta momentum waktu yang masih tersisa harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kapasitas teknis persiapan pemilu.

"Khususnya, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, memperbaiki masalah-masalah yang harus kita selesaikan," kata Jokowi.

Seperti diketahui, Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD periode 2024-2029 secara serentak.

Setelah itu, pemilihan kepala daerah 2024 juga akan digelar pada 27 November 2024 untuk memilih para kepala daerah di 542 daerah secara serentak. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Dijadwalkan akan Hadiri Midodareni di Rumah Erina

#Pemilu #Pemilu 2024 #Presiden Jokowi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Bagikan