Jokowi Peringatkan KPU Hati-hati Terhadap Potensi Keributan di Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 02 Desember 2022
Jokowi Peringatkan KPU Hati-hati Terhadap Potensi Keributan di Pemilu 2024

KPU. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar konsolidasi nasional bersama jajaran pengurus KPU daerah se-Indonesia. Adapun, tema yang diangkat oleh KPU dalam rapat koordinasi Konsolidasi Nasional tahun ini adalah Konsolidasi KPU untuk Meningkatkan Pelayanan Pemilu 2024.

Konsolidasi ini sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Acara konsolidasi nasional diselenggarakan di Convention Hall Beach City Entertainment Center (BCEC), Ancol, Jakarta Utara, Jumat (2/12).

Baca Juga:

KPU Tidak Boleh Buat Regulasi Baru Soal Koruptor Dilarang Nyaleg 5 Tahun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam acara tersebut. Selain itu, hadir juga Mendagri Tito Karnavian, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan Ketua DKPP Heddy Lugito. Acara juga dihadiri seluruh jajaran KPU provinsi hingga kabupaten dan kota.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari meminta arahan kepada Presiden Jokowi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

KPU nantinya akan menjalin diskusi dengan berbagai pihak terkait. Seperti para menteri hingga jajaran pimpinan lembaga.

“Nanti kami berdiskusi dengan para menteri dan pimpinan lembaga yang berkaitan dengan kepemiluan dari bapak Menteri Dalam Negeri, bapak Kapolri, Kejaksaan Agung, pimpinan KPK, dan juga pimpinan LKPP,” ungkapnya.

Dia lantas meminta Komisi Pemilihan Umum agar memastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2024 nanti.

Sebab, kata dia, hal-hal teknis terkait penyelenggaraan pemilu pun bisa berubah menjadi politis.

“Sekali lagi, hal-hal teknis bisa menjadi politis. Sehingga ini kita harus hati-hati,” kata Jokowi.

Baca Juga:

KPU- Bawaslu Jalin Kerja Sama dengan Beragam Lembaga Redam Hoaks saat Pemilu

Jokowi meminta agar KPU merencanakan dan melakukan pengadaan secara tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan persiapan yang detail tersebut, ia berharap berbagai keributan dan permasalahan di lapangan nanti bisa dihindari.

"Hal kecil-kecil ini kalau kita tidak detil mengikuti menyelesaikan bisa menjadi persoalan di lapangan, menjadi keributan-keributan di lapangan,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya melakukan efisiensi dan transparansi sehingga semuanya menjadi terbuka.

Ia juga meminta KPU untuk memastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknis. Hal ini penting agar setiap tahapan memiliki koridor hukum yang jelas.

“Hal ini penting untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang akan muncul,” tambahnya.

Saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai. Pemungutan suara untuk Pemilu Presiden hingga Pemilu Legislatif akan digelar 14 Februari 2024.

Sementara, Pilkada serentak digelar 27 November 2024. Jokowi menyebut ada 189 juta pemilih yang akan mencoblos pada saat yang sama dalam waktu enam jam saja. Dari pukul 07.00 hingga 13.00 siang.

"Mengeloa ini tidak gampang, dengan kondisi geografis yang beragam," kata mantan Gubernur DKI dan Walikota Solo ini.

KPU dan para penyelenggaran pemilu lainnya diminta berinovasi agar pesta rakyat ini semakin berkualitas. Sehingga, proses dan hasilnya mendapat dukungan yang luas di masyarakat.

"Ini penting legitimasi (Pemilu) ini," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

KPU Mulai Merekrut Anggota PPK dan PPS

#Pemilu #Pemilu 2024 #KPU
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres Cawapres Dikunci KPU
Aturan terkait dokumen capres-cawapres menjadi kewenangan KPU.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres  Cawapres Dikunci KPU
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Bagikan