Jokowi Yakin Pemilu 2024 Lebih Baik

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 02 Desember 2022
Jokowi Yakin Pemilu 2024 Lebih Baik

Pemilu serentak 2024. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia tengah memulai tahun politik. Saat ini tahapan dan persiapan Pemilu 2024 sedang berlangsung. Tahun 2024, merupakan momentum politik yang sangat penting, di mana Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar secara serentak.

Presiden RI Joko Widodo mengingatkan, kesiapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga:

Wakil Ketua DPR Singgung Semangat Persaudaraan Jelang Pemilu 2024

"Tahun 2024 adalah momen politik. Kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar secara serentak, dalam tahun yang sama. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan dilanjutkan dengan Pilkada yang digelar di tahun yang sama yaitu 2024," kata Presiden.

Jokowi menekankan Pemilu 2024 merupakan pekerjaan besar yang menentukan masa depan bangsa dan negara. Sebuah pesta demokrasi yang melibatkan jumlah pemilih sangat besar.

Berdasarkan data terakhir, jumlah pemegang hak pilih yang tercatat sebanyak 189 juta orang, yang nantinya akan menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024 secara serentak, dengan waktu pencoblosan yang diberikan selama kurang lebih enam jam.

"Mengelola ini tidak gampang dengan wilayah NKRI yang sangat luas, dengan kondisi geografis beragam, berbeda dengan negara-negara lain. Bayangkan harus pergi ke 17.000 pulau, ada yang naik perahu, kapal, ada yang distribusi logistik harus didukung TNI/Polri, dan medannya tidak mudah," kata Jokowi.

Ia mengakui, kondisi infrastruktur nasional memang belum seluruhnya sempurna. Ada jalan yang sudah bagus dan dibangun tol, namun ada pula jalan yang masih rusak.

Jokowi meyakini berbekal pengalaman penyelenggaraan pemilu di masa lalu.

"KPU dan pihak terkait bisa mempersiapkan Pemilu 2024 jauh lebih baik dari pemilu sebelumnya," katanya. (Knu)

Baca Juga:

#Pemilu #Pemilu 2024 #KPU
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres Cawapres Dikunci KPU
Aturan terkait dokumen capres-cawapres menjadi kewenangan KPU.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres  Cawapres Dikunci KPU
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Bagikan