Jokowi Yakin Pemilu 2024 Lebih Baik

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 02 Desember 2022
Jokowi Yakin Pemilu 2024 Lebih Baik

Pemilu serentak 2024. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia tengah memulai tahun politik. Saat ini tahapan dan persiapan Pemilu 2024 sedang berlangsung. Tahun 2024, merupakan momentum politik yang sangat penting, di mana Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar secara serentak.

Presiden RI Joko Widodo mengingatkan, kesiapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga:

Wakil Ketua DPR Singgung Semangat Persaudaraan Jelang Pemilu 2024

"Tahun 2024 adalah momen politik. Kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar secara serentak, dalam tahun yang sama. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan dilanjutkan dengan Pilkada yang digelar di tahun yang sama yaitu 2024," kata Presiden.

Jokowi menekankan Pemilu 2024 merupakan pekerjaan besar yang menentukan masa depan bangsa dan negara. Sebuah pesta demokrasi yang melibatkan jumlah pemilih sangat besar.

Berdasarkan data terakhir, jumlah pemegang hak pilih yang tercatat sebanyak 189 juta orang, yang nantinya akan menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024 secara serentak, dengan waktu pencoblosan yang diberikan selama kurang lebih enam jam.

"Mengelola ini tidak gampang dengan wilayah NKRI yang sangat luas, dengan kondisi geografis beragam, berbeda dengan negara-negara lain. Bayangkan harus pergi ke 17.000 pulau, ada yang naik perahu, kapal, ada yang distribusi logistik harus didukung TNI/Polri, dan medannya tidak mudah," kata Jokowi.

Ia mengakui, kondisi infrastruktur nasional memang belum seluruhnya sempurna. Ada jalan yang sudah bagus dan dibangun tol, namun ada pula jalan yang masih rusak.

Jokowi meyakini berbekal pengalaman penyelenggaraan pemilu di masa lalu.

"KPU dan pihak terkait bisa mempersiapkan Pemilu 2024 jauh lebih baik dari pemilu sebelumnya," katanya. (Knu)

Baca Juga:

#Pemilu #Pemilu 2024 #KPU
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Bagikan