Jokowi: Pemerintah Akan Terus Dukung Upaya KPK Memberantas Korupsi


Presiden Joko Widodo. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
MerahPutih.Com - Presiden Jokowi berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Pasalnya, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu praktik korupsi telah merusak sendi-sendi perekonomian bangsa.
Hal tersebut disampaikan Jokowi pada pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Kamis (16/8).
"Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus di lawan dengan cara-cara yang luar biasa. Pemerintah akan terus mendukung upaya KPK untuk memberantas korupsi," kata Jokowi.
Dalam upaya pemberantasan korupsi, kata Jokowi pemerintah tak hanya fokus ke penindakan. Prioritas juga dialamatkan pemerintah pada sisi pencegahan.

"Untuk itu, Pemerintah telah mengeluarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, melalui Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 sebagai arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi," tegas presiden.
Adapun dalam PP Nomor 54 Tahun 2018 itu menyinggung soal pembentukan Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK). Tim itu terdiri dari unsur menteri, kepala lembaga non-struktural, dan pimpinan KPK.
Setidaknya ada tiga tugas pokok dalam Timnas PK yakni mengkoordinasi sistem pencegahan korupsi di kementerian, penyampaian laporan, dan mempublikasi laporan hasil pencegahan.
Terkait pemberantasan korupsi ini, Jokowi menyinggung soal pembentukan Saber Pungli. Hingga 2018 ini, Tim Saber Pungli aktif menindak pelaku kejahatan pungutan liar.
"Pemerintah juga meneruskan inisiatif Saber Pungli, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang sampai semester I tahun 2018 telah melaksanakan 2.911 kegiatan Operasi Tangkap Tangan," pungkas Jokowi.(Pon)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Cak Imin: Saya Sudah Pasang Baliho Dimana-mana, Tidak Dipilih Juga Tidak Apa-Apa
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus

KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal

Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi

KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan

Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua

Bekas Milik Koruptor, Baju Seharga Goceng Laku Rp 2,6 Juta di Lelang KPK
