Jokowi Ingin New Normal di Tengah Pandemi Corona yang Melonjak, PKS: Bunuh Diri Massal

MerahPutih.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik istilah "new normal" yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Mardani, kebijakan itu berpotensi menimbulkan banyak korban mengingat angka penyebaran virus corona yang makin meluas.

Baca Juga:

Bandara Soetta Larang Calon Penumpang Tanpa SIKM

"Salah bila kita gembar gembor new normal di saat penyebaran yang masih tinggi dan vaksin yang belum ditemukan. Bunuh diri massal namanya," kata dia dalam keteranganya, Rabu (27/5).

Menurut dia, new normal hanya bisa dilakukan bila kita berhasil menurunkan penyebaran virus. Menurutnya, ini praktik yang standar diberlakukan di seluruh dunia.

"Jika tren kasus aktif belum menurun, new normal seharusnya tidak diberlakukan," tegas anggota DPR ini.

Menurut Mardani, kebijakan new normal yang diinisiasi pemerintah selalu didorong oleh aspek ekonomi.

Pemerintah justru tidak mendengarkan ahli epidemiologi untuk mengambil suatu kebijakan.

"Dengarkan ilmuwan maupun scientist dalam membuat kebijakan. Dengan ilmu yang dimiliki, merekalah panglima sebenarnya di situasi seperti saat ini," tutur anggota Komisi II DPR itu.

Mardani pun lantas mempertanyakan kesiapan pemerintah untuk menerapkan new normal. Misalnya terkait dengan kesiapan APD apakah sudah memadai atau belum.

"Lalu apakah akses pelayanan kesehatan maupun alat-alat kesehatan kita sudah siap dalam menghadapi kondisi New Normal? Mulai dari APD sampai ruangan ICU untuk berbagai pasien. Mengingat akan ada pasien COVID-19 dan pasien non COVID-19 yang perlu ditangani jika hal tersebut diterapkan," tututnya.

Baca Juga:

PSI: Anies Harus Adil Berikan Tunjangan bagi Pegawai Pemprov DKI

Ia meminta, jangan ada lagi peraturan tidak konsisten yang pemerintah tunjukkan.

"Tidak disiplinnya masyarakat merupakan cermin dari hal tersebut. Orang dilarang ke mal, tapi mal dibuka, orang dilarang mudik, tapi kendaraan boleh lewat, bandara masih dibuka, dan lain-lain," sesal Mardani.

Ia yakin, sederet keputusan tersebut justru berpotensi menimbulkan kluster baru penyebaran COVID-19.

"Oke melakukan protokol kesehatan, tapi siapa yang bisa menjamin hal tersebut dapat dilakukan dengan maksimal? Potensi pelanggaran amat besar," tutup Mardani. (Knu)

Baca Juga:

TNI-Polri Dilibatkan Disiplinkan Warga, DPR: Malah Bagus, Mestinya Dari Awal