Eddy Flo
MerahPutih.Com - Keputusan pemerintah soal pemindahan Ibu Kota ke Provinsi Kalimantan Timur yang sudah resmi diumumkan oleh menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.
Pemindahan ini diprediksi bakal membawa keuntungan bagi daerah-daerah lain seperti Jawa Timur.
Baca Juga: Wakil Ketua MPR Kritisi Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Dinilai Terburu-Buru
Salah satu pelaku industri asal Tuban Jawa Timur, Adi Widodo menilai momentum ini menjadi tantangan bagi Kabupaten Tuban menjelang Pilkada Serentak pada September 2020 mendatang.
Adi menjelaskan, keputusan ini juga sebagai sebuah harapan baru, terkait dengan persebaran zona-zona vital, khususnya bagi pemerataan dan perluasan potensi ekonomi.
"Hal ini akan merangsang para pelaku-pelaku industri dari segala sektor industri," kata Adi dalam keterangannya, Kamis (22/8).
Adi mencontohkan, jika ditelisik dari perspektif teritorial, pemindahan Ibu Kota ini bisa mempengaruhi perkembangan industri perminyakan di Tuban.
"Ini adalah harapan baru, apalagi bagi para pelaku industri perminyakan di Tuban, dan tidak hanya itu, peluang Tuban untuk bisa mengoptimalkan posisi wilayahnya sebagai posisi penyangga dari Jawa ke Ibu Kota baru,” ujar Adi.
Baca Juga: Kalimantan Timur Ditunjuk Sebagai Lokasi Baru Ibu Kota Indonesia
Tuban merupakan salah satu wilayah yang menjadi tujuan proyek strategis nasional NGRR Tuban ( New Grass Root Refinery Tuban) Pertamina-Rosneft.
"Wilayah Tuban sangat berpotensi menjadi kawasan perluasan industri termasuk shorebase yang terintegrasi, mengingat kepadatan industri di wilayah tetangga Tuban seperti Surabaya dan Gresik," ungkap Adi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sendiri pernah mengunjungi Provinsi Kaltim pada Mei 2019 lalu.
Saat itu dia mengunjungi salah satu satu lokasi bernama Bukit Soeharto di Semboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim. Presiden menyatakan tertarii memindahkan ibu kota kesana karena lokasinya yang strategis dan aman dari bencana alam.(Knu)
Baca Juga: Mendagri Sebut Ibu Kota Baru Tak Akan Menjadi Daerah Otonom Baru
