Indonesia Utang ke ADB USD 500 Juta Buat Naikkan Indeks SDM

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 22 November 2021
Indonesia Utang ke ADB USD 500 Juta Buat Naikkan Indeks SDM

Pekerja migran Indonesia. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia tekah menetapkan Pembangunan manusia diidentifikasi sebagai pendorong penting pertumbuhan ekonomi dalam Visi 2045. Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024. Indeks modal manusia Indonesia pada 2020 naik menjadi 54 persen pada 2020 dari sebelumnya 50 persen pada 2010.

Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai USD 500 juta. Pinjaman baru ini membiayai subprogram pertama dari tiga subprogram Meningkatkan Produktivitas Melalui Program Pembangunan Modal Manusia (Boosting Productivity through Human Capital Development Program).

Baca Juga:

Perbaiki SDM, Wisata Kota Cirebon Diyakini Segera Bangkit

Program ini, menggabungkan pinjaman berbasis kebijakan dengan bantuan teknis dan dukungan pengetahuan yang berfokus pada kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial sehingga akan menaikkan indeks SDM Indonesia menjadi 59 persen pada 2026.

"Adanya angkatan kerja yang terampil dan sehat melalui pendidikan teknis dan vokasi, pelatihan dan pendidikan tinggi akan mendorong perusahaan untuk berinvestasi di Indonesia sehingga turut memajukan pembangunan sektor swasta," jelas Direktur ADB bidang Pembangunan Manusia dan Sosial bagi Asia Tenggara Ayako Inagaki.

Ia menegaskan, pinjaman ini, akan membantu meningkatkan kualitas SDM, menaikkan produktivitas tenaga kerja serta reformasi di bidang pendidikan, pengembangan keterampilan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Bank Pembangunan Asia. (Foto: Antara)
Bank Pembangunan Asia. (Foto: Antara)

"Program ini mendukung reformasi penting yang membantu pemerintah mencapai berbagai target kesehatan dan pendidikan dalam Sustainable Development Goals,” katanya di Jakarta, Minggu (21/11).

Ia menegaskan, Indonesia memerlukan tingkat pertumbuhan tahunan hingga 7 persen agar Indonesia mampu menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.

"Sehingga membutuhkan angkatan kerja yang terampil bagi transisi menuju manufaktur teknologi tinggi dan ekspor bernilai tambah lebih tingg," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Pentingnya SDM Kreatif Bagi Ekosistem Esports

#Utang Negara #Utang Pemerintah #Asian Development Bank (ADB)
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
87 Persen Utang Bersumber Pada Surat Utang, Pemerintah Didesak Lakukan Evaluasi
Penerbitan obligasi global masih bisa menjadi alternatif ketika permintaan terhadap surat berharga negara (SBN) di pasar melemah atau investor meminta tingkat imbal hasil yang lebih tinggi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
87 Persen Utang Bersumber Pada Surat Utang, Pemerintah Didesak Lakukan Evaluasi
Indonesia
Pemerintah Cari Utang Dari Panda Bond Senilai USD 1 Miliar, Bakal Ditambah Jika Pasar Merespon
Popularitas "Panda Bonds" meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring upaya internasionalisasi yuan oleh pemerintah China.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 Juni 2026
Pemerintah Cari Utang Dari Panda Bond Senilai USD 1 Miliar, Bakal Ditambah Jika Pasar Merespon
Indonesia
AIIB Kasih Utang Rp281 Triliun, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Sebut Cuma Pinjaman Normal Bukan Jebakan Batmen
Komitmen pembiayaan jangka panjang ini sekaligus mematahkan keraguan publik global terhadap ketahanan ekonomi domestik
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Juni 2026
AIIB Kasih Utang Rp281 Triliun, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Sebut Cuma Pinjaman Normal Bukan Jebakan Batmen
Indonesia
AIIB Kepincut Kredibilitas Fiskal Indonesia, Langsung Kucurkan Dana Segar Rp 278 Triliun Tanpa Ragu
Kesepakatan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan pimpinan lembaga keuangan internasional tersebut terjadi di Beijing, Tiongkok, Rabu (17/6)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Juni 2026
AIIB Kepincut Kredibilitas Fiskal Indonesia, Langsung Kucurkan Dana Segar Rp 278 Triliun Tanpa Ragu
Indonesia
Kemenkeu Diversifikasi Pendanaan Lewat Obligasi Panda Bonds, Ini 4 Keuntungan Strategis Bagi Perekonomian Nasional
Proses administrasi kini memasuki babak krusial demi mengejar momentum pasar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Juni 2026
Kemenkeu Diversifikasi Pendanaan Lewat Obligasi Panda Bonds, Ini 4 Keuntungan Strategis Bagi Perekonomian Nasional
Indonesia
Asian Infrastructure Investment Bank Bakal Gelontorkan USD 17 Miliar Sampai 2029 ke Indonesia
AIIB menyampaikan minat untuk membuka kantor perwakilan di Jakarta guna memperkuat kerja sama dan meningkatkan efektivitas koordinasi pelaksanaan proyek
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 Juni 2026
Asian Infrastructure Investment Bank Bakal Gelontorkan USD 17 Miliar Sampai 2029 ke Indonesia
Indonesia
Pemerintah Tarik Utang Rp 386 Triliun Dalam 5 Bulan
Penerimaan pajak terserap senilai Rp 834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy)
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pemerintah Tarik Utang Rp 386 Triliun Dalam 5 Bulan
Indonesia
Pemerintah Bakal Mobilisasi Duit Rakyat Melalui Merah Putih Bond, Namun Tidak Wajib
Beredar kabar bahwa WNI yang memiliki Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan nilai aset di atas Rp 30 miliar diwajibkan membeli Merah Putih Bond,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pemerintah Bakal Mobilisasi Duit Rakyat Melalui Merah Putih Bond, Namun Tidak Wajib
Indonesia
Defisit Terus Melebar, Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 185,3 Triliun Per Februari 2026
Strategi pembiayaan dilakukan secara antisipatif untuk memastikan ketersediaan kas tetap memadai, sekaligus menjaga fleksibilitas pembiayaan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Maret 2026
Defisit Terus Melebar, Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 185,3 Triliun Per Februari 2026
Indonesia
Outlook Kredit Indonesia Negatif, DPR Minta Pemerintah Perkuat Stabilitas Fiskal
Fitch Ratings merevisi outlook utang Indonesia menjadi negatif. DPR meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan ekonomi untuk mencegah pelarian modal dan lonjakan bunga utang negara.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Maret 2026
Outlook Kredit Indonesia Negatif, DPR Minta Pemerintah Perkuat Stabilitas Fiskal
Bagikan